Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) diduga berperan sebagai end user atau penerima akhir hasil penyadapan dalam perkara dugaan penyadapan ilegal di lingkungan Polri.
Dugaan tersebut terungkap dari hasil penyidikan yang disampaikan Jenderal Suyudi Ario Seto Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni LSP (jenderal Listyo Sigit Prabowo), SU (Irjen Pol Slamet Uliandi), EH (Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan AS (Irjen Ahrie Sonta Nasution). Keempatnya diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian pelaksanaan penyadapan.
Suyudi menjelaskan, Listyo Sigit yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan.
“Jenderal LSP diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan, baik secara lisan maupun melalui WhatsApp kepada Kabakmon AS. Selain itu, yang bersangkutan diduga menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” kata Suyudi.
Peran Listyo Sigit tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
Sementara itu, tersangka SU yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 hingga Oktober 2026 diduga memiliki peran sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri.
SU diduga memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan penyadapan. Dia juga disebut meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabakmon kepada Listyo Sigit.
Laporan tersebut diduga disampaikan dalam bentuk laporan harian maupun laporan analisis.
Selanjutnya, tersangka EH yang menjabat sebagai Plt Kabakmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025 diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU. Perintah tersebut disebut berasal dari Listyo Sigit.
EH kemudian diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan melalui WhatsApp tanpa dilengkapi surat permohonan dari penyidik.
Adapun tersangka AS yang menjabat sebagai Plt Kabakmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026 diduga menerima perintah langsung dari Listyo Sigit.
AS kemudian diduga meneruskan perintah tersebut kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa adanya permohonan dari penyidik.
“AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” demikian penjelasan Suyudi mengenai peran AS dalam perkara tersebut.
Tak hanya itu, AS juga diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan, baik berupa rekaman suara atau voice maupun log. AS turut diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp.
Dalam perkara ini, penyidik juga mencantumkan masa penahanan terhadap masing-masing tersangka. Berdasarkan keterangan yang disampaikan, masa penahanan LSP berlangsung hingga 23 November 2026.(faz/kir/ipg)
