Pantau - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur 2027 diprioritaskan untuk memperkuat pelayanan dasar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama DPRD telah menyepakati rancangan APBD 2027 dengan pendapatan sebesar Rp26,545 triliun dan belanja daerah mencapai Rp27,636 triliun.
Khofifah menyampaikan bahwa penyusunan anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung sembilan prioritas pembangunan daerah, termasuk pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, serta pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan.
Pernyataan tersebut disampaikan melalui keterangan yang diterima di Surabaya, Kamis (12/11/2026).
Khofifah Tetapkan Sembilan Prioritas Pembangunan Jawa TimurKhofifah menjelaskan bahwa APBD Jawa Timur 2027 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Menurutnya, anggaran daerah harus mampu mendukung program pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Sembilan prioritas pembangunan tersebut mencakup pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, penguatan konektivitas antarwilayah, serta peningkatan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan.
Pemerintah provinsi juga memprioritaskan pemerataan pendidikan dan kesehatan, penguatan tata kelola pemerintahan, pemeliharaan kerukunan masyarakat, serta pelestarian lingkungan hidup.
"Seluruh prioritas tersebut diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan," kata Khofifah.
Ia menilai penguatan pelayanan dasar menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
APBD Jatim 2027 Disepakati dengan Belanja Rp27,636 TriliunBerdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Jawa Timur, pendapatan daerah dalam APBD 2027 disepakati sebesar Rp26,545 triliun.
Sementara itu, alokasi belanja daerah ditetapkan mencapai Rp27,636 triliun.
Dengan komposisi tersebut, APBD Jawa Timur 2027 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp1,090 triliun.
Defisit anggaran tersebut direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur memproyeksikan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada akhir tahun anggaran 2027 sebesar nol rupiah.
Dana Cadangan 2027 Dikurangi Rp75 MiliarDalam pembahasan rancangan APBD bersama DPRD, pemerintah provinsi juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah alokasi belanja daerah.
Salah satu penyesuaian tersebut adalah pengurangan Dana Cadangan 2027 sebesar Rp75 miliar.
Alokasi Dana Cadangan yang sebelumnya direncanakan Rp275 miliar diturunkan menjadi Rp200 miliar.
Meski terjadi pengurangan pada 2027, total Dana Cadangan hingga 2029 tetap ditetapkan sebesar Rp600 miliar.
Penyesuaian tersebut menjadi bagian dari pembahasan anggaran antara pemerintah provinsi dan DPRD Jawa Timur.
Khofifah Apresiasi Kerja Sama DPRD dalam Pembahasan APBDKhofifah menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Jawa Timur atas kerja sama dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027.
"Kami menyampaikan terima kasih atas kerja sama pimpinan dan seluruh anggota DPRD sehingga seluruh rangkaian proses pembahasan Raperda APBD TA 2027 dapat segera dilaksanakan dan berjalan dengan baik," ujar Khofifah.
Menurutnya, pembahasan anggaran merupakan tahapan penting untuk memastikan program pembangunan daerah dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia berharap seluruh prioritas yang telah dirumuskan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
Raperda APBD Jatim 2027 Akan Dievaluasi KemendagriSetelah memperoleh persetujuan bersama DPRD, Raperda APBD Jawa Timur 2027 akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menjalani proses evaluasi.
Khofifah mengatakan dokumen tersebut harus diserahkan paling lambat tiga hari kerja setelah persetujuan bersama.
Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum APBD ditetapkan dan dilaksanakan.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap proses tersebut berjalan sesuai jadwal agar program pembangunan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2027.
