Sejumlah Pemimpin Negara Maju Enggan Hadir di KTT Iklim COP31

Antalya: Sejumlah pemimpin negara maju memilih tidak menghadiri Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-31 atau Conference of the Parties (COP31) di Antalya, Turki. Ketidakhadiran sejumlah tokoh penting, termasuk pemimpin negara anggota G7, memunculkan sorotan terhadap komitmen negara-negara besar dalam menghadapi krisis iklim.

Perdana Menteri Inggris Andy Burnham menjadi satu-satunya pemimpin dari negara anggota G7 yang dijadwalkan menyampaikan pidato dalam rangkaian pertemuan tingkat tinggi tersebut. Padahal, negara-negara G7 memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dan transisi energi global.

 

Sejumlah pemimpin yang tidak tercantum dalam daftar kehadiran terbaru antara lain Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Friedrich Merz, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, serta Perdana Menteri Kanada Mark Carney dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi.

Ketidakhadiran tersebut juga terjadi ketika dunia menghadapi tekanan untuk mempercepat pengurangan emisi gas rumah kaca. Terlebih, berbagai negara masih kesulitan menjalankan kesepakatan untuk mulai beralih dari penggunaan bahan bakar fosil yang dicapai pada COP28 pada 2023.

Agenda COP31 berlangsung selama dua minggu hingga 20 November. Namun, konferensi kali ini diperkirakan tidak menghasilkan terobosan besar di tengah ketegangan geopolitik, konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran, invasi Rusia ke Ukraina, serta gejolak harga minyak dunia.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengingatkan bahwa krisis iklim berkembang lebih cepat dibandingkan upaya dunia untuk mengatasinya. Dia juga mengkritik kuatnya pengaruh perusahaan minyak dan gas dalam menghambat agenda transisi energi.

"Bahan bakar fosil harus bernasib sama seperti dinosaurus, tetapi hal itu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Dinosaurus tidak memiliki kelompok pelobi, sedangkan bahan bakar fosil memilikinya," kata Guterres di hadapan para pemimpin dunia di Antalya dikutip dari CNA.

Dia menilai perusahaan bahan bakar fosil masih berupaya memengaruhi kebijakan pemerintah melalui penyebaran informasi yang menyesatkan, penundaan kebijakan, hingga penghindaran tanggung jawab atas dampak lingkungan.

Guterres juga mendesak pemerintah berbagai negara untuk mengenakan pajak atas keuntungan luar biasa atau windfall profit yang diperoleh perusahaan minyak. Menurutnya, ketergantungan dunia terhadap bahan bakar fosil harus segera diakhiri.

Sementara itu, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menyoroti semakin berkurangnya perhatian pemimpin dunia terhadap persoalan perubahan iklim. Dia menilai isu tersebut mulai tersisih oleh agenda geopolitik dan ekonomi.

"Sejak awal tahun ini, isu perubahan iklim telah menghilang dari pidato dan dokumen para pemimpin dunia kita," ujar Lula.

Dia menyebut pembahasan mengenai persenjataan dan tarif perdagangan kini lebih banyak mendapat perhatian dibandingkan persoalan kelangsungan hidup generasi mendatang.

Lula juga menegaskan Brasil kembali berkomitmen memperjuangkan kelestarian lingkungan. Pemerintahannya sebelumnya berhasil menekan laju deforestasi di kawasan Amazon secara signifikan.

Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump juga tidak menghadiri COP31. Trump sebelumnya menarik AS keluar dari Perjanjian Paris dan tidak mengirimkan perwakilan ke perundingan iklim sejak terpilih kembali pada 2024.

Presiden Tiongkok Xi Jinping juga tidak hadir secara langsung dan akan diwakili Wakil Presiden Han Zheng. Perdana Menteri India Narendra Modi turut absen dalam pertemuan tersebut.

Ketidakhadiran pemimpin AS dan Tiongkok menjadi perhatian tersendiri karena kedua negara merupakan ekonomi terbesar dunia sekaligus penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar yang memicu pemanasan global.

Meski demikian, pejabat tinggi iklim Uni Eropa Wopke Hoekstra menilai absennya sejumlah pemimpin dunia bukan sesuatu yang sepenuhnya tidak biasa. Dia mengatakan terdapat kemungkinan alasan praktis yang membuat para pemimpin tersebut tidak dapat menghadiri konferensi.

Hoekstra juga mengakui ekspektasi terhadap hasil COP31 tidak terlalu tinggi. Namun, Uni Eropa tetap mengharapkan perundingan tersebut menghasilkan kemajuan dalam agenda transisi energi.

Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen dijadwalkan menghadiri pertemuan di Antalya. Sementara itu, Turki sebagai tuan rumah mengusung inisiatif sukarela untuk mempercepat elektrifikasi sektor transportasi, bangunan, dan industri.

Inisiatif tersebut menargetkan peningkatan porsi listrik dalam konsumsi energi global menjadi 35 persen pada 2035.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan transisi energi global harus berlangsung secara adil dengan mempertimbangkan ketahanan energi dan kebutuhan pembangunan masing-masing negara.