Gibran Mundur sebagai Wapres, Ini Profil dan Rekam Jejaknya

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di kantor KPU Pusat pada 24 April 2024. Gibran yang juga putra sulung Presiden k-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mundur dari posisi sebagai Wapres per Rabu (11/11/2026) malam. (Sumber: Instagram @prabowo )

JAKARTA, KOMPAS.TV - Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, hari ini Kamis (12/11/2026) siang.

Gibran menyampaikan langsung surat pengunduran itu kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Muzani. Gibran tiba di Gedung DPR/MPR sekitar pukul 11.16 WIB. 

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan secara resmi maksud kedatangan Gibran. 

"Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatanganya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata dia di Gedung DPR/MPR RI Jakarta. 

Penyerahan surat pengunduran diri itu dilakukan di tengah polemik gugatan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang dimilikinya, serta desakan dari parlemen dengan langkah Hak Menyatakan Pendapat (HPM) pada Rabu siang.

Keputusan tersebut menjadi perhatian publik karena Gibran masih menjabat sebagai pendamping Presiden Prabowo Subianto dalam pemerintahan periode 2024-2029.

Hal itu membuat perjalanan karier putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu menjadi sorotan. Lantas, seperti apa rekam jejak Gibran Rakabuming Raka sebelum menjabat sebagai Wakil Presiden RI?

Profil dan Rekam Jejak Gibran Rakabuming

Gibran dilantik sebagai wakil presiden saat berumur 37 tahun, menjadikannya wakil presiden termuda dalam sejarah Indonesia.

Pria kelahiran Surakarta, 1 Oktober 1987 ini merupakan anak sulung dari Joko Widodo.

Baca Juga: Rencana HMP di Tengah Polemik Ijazah Gibran, Bakom: Pemerintah Tak Ingin Campuri Urusan Legislatif

Riwayat Pendidikan Gibran Rakabuming

SD (1993–1999): SD NEGERI MANGKUBUMEN KIDUL 16

SMP (1999–2002): SMP NEGERI 1 SURAKARTA

SMA (2002–2004): ORCHID PARK SECONDARY SCHOOL SINGAPORE

SMA (2004–2007): UTS INSEARCH SYDNEY

S1 (2007–2010): MDIS SINGAPORE

Awal Karier sebagai Pengusaha

Sebelum menduduki posisi orang nomor dua di Indonesia, Gibran lebih dahulu dikenal sebagai pengusaha di bidang kuliner.

Melansir dari Kompaspedia, meski ayahnya merupakan tokoh yang tengah naik daun kala itu, Gibran memilih menggeluti usaha kuliner secara mandiri ketimbang meneruskan bisnis mebel ayahnya, CV Rakabu.

Pada akhir 2010, Gibran memulai usaha kuliner seperti katering Chili Pari, Martabak Kota Baru (Markobar), hingga merambah wedding orginizer.

Usahanya di bidang bisnis terus berkembang hingga mendirikan bisnis kuliner "Mangkok Ku" bersama dengan adiknya, Kaesang Pangarep dan chef Arnold Poernomo. Ia juga terus melakukan ekspansi bisnis di tahun-tahun berikutnya.

Terjun ke Dunia Politik

Melansir Kompas.id, persentuhan Gibran dengan dunia politik dapat dikatakan mulai terjadi sekitar tahun 2017.

Pada Agustus di tahun itu, Gibran bersama dengan ayahnya terekam makan siang bersama dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), putra sulung Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pada 24 Oktober 2019, usai menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri di Jakarta, Gibran menyatakan serius untuk maju dalam Pilkada Kota Surakarta tahun 2020.

Karier politik Gibran berlanjut setelah dirinya terpilih sebagai Wali Kota Surakarta 2021-2025. 

Ia kemudian maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2024.

Dia menjadi sorotan karena menjadi kandidat termuda yang mendaftar sebagai pasangan capres 2024 ke KPU.

Putusan MK soal Gugatan Usia Capres dan Cawapres

Sebelum Gibran resmi mencalonkan diri sebagai Cawapres Pemilu 2024, terdapat polemik gugatan batas usia capres dan cawapres.

Batas usia capres dan cawapres yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Diketahui, dalam regulasi tersebut batas minimal usia capres dan cawapres adalah 40 tahun dan digugat untuk menjadi 35 tahun. 

Terdapat tiga perkara di MK soal gugatan usia batas capres dan cawapres. Gugatan itu diajukan oleh artai Solidaritas Indonesia (PSI) dan sejumlah perseorangan warga negara Indonesia dengan Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023. 

Selanjutnya, perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan oleh Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda), dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh sejumlah kepala daerah yang berusia di bawah 40. 

Dalam pemberitaan Kompas.tv pada 3 Agustus 2023, Gibran yang saat itu masih Wali Kota Solo mengaku tak mengetahui ihwal adanya gugatan batas usia capres dan cawapres yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) sedang digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Ia saat itu meminta awak media untuk menanyakan isu tersebut kepada penggugat di MK. 

"Saya enggak ngikuti berita itu, saya enggak ngikuti berita itu. Lebih pas pertanyaan itu ditanyakan kepada yang menggugat," ujar Gibran, Kamis (3/8/2023).

Baca Juga: Respons Puan soal Isu Wapres Gibran Mundur: Lebih Baik Menyikapinya dengan Tenang...

"Kemungkinan sing pengen sing penggugat (yang ingin yang menggungat). Ojo kabeh sing dicurigai (jangan semua yang dicurigai) aku, aku i ora ngopo-ngopo (tidak melakukan apa-apa) lho," ucapnya.

Meski sudah banyak dukungan baik dari relawan maupun partai politik, Gibran meyakinkan dirinya masih fokus sebagai Wali Kota Solo.

"Saya fokus dulu di Solo, fokus dulu. Oh iya makasih saya fokus dulu," katanya.

Setelah melewati proses persidangan selama berbulan-bulan, melalui putusan pada 16 Oktober 2023, MK yang saat itu diketuai oleh Anwar Usman yang notabene adalah paman Gibran akhirnya resmi mengubah syarat usia minimal capres-cawapres yang semula minimal 40 tahun, menjadi tetap 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum (termasuk pemilihan kepala daerah/Pilkada).

Putusan ini membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka yang saat itu berusia di bawah 40 tahun namun menjabat sebagai Wali Kota Solo untuk bisa maju sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Selanjutnya pada 22 Oktober 2023, Gibran Rakabuming resmi diumumkan sebagai bakal cawapres berpasangan dengan Prabowo Subianto. Ia kemudian didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 25 Oktober 2023.

Keputusan tersebut menjadi perhatian karena Prabowo bukan sosok yang asing dalam perjalanan politik Jokowi. Keduanya pernah berhadapan dalam dua kontestasi Pilpres, yakni pada 2014 dan 2019.

Dalam kedua pemilihan tersebut, Prabowo harus mengakui keunggulan Jokowi. Namun, dinamika politik kemudian berubah. Prabowo bergabung dalam pemerintahan Jokowi sebagai Menteri Pertahanan pada 2019.

Hasil Pemilu 2024 dan Polemik Suket Pendidikan Gibran

Dari hasil Pemilu serentak di seluruh wilayah Indonesia pada Rabu, 14 Februari 2024, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming resmi ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.

Dua tahun setelah dilantik sebagai wakil presiden, Gibran kembali menghadapi persoalan hukum terkait dokumen pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024.

Perdebatan tersebut berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan luar negeri yang diterbitkan pada 2019.

Dikutip dari Kompas.com, persoalan riwayat pendidikan Gibran pertama kali dibawa Subhan ke PN Jakarta Pusat melalui gugatan perdata yang terdaftar dengan nomor perkara 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst.

Setelah gugatan perdatanya tidak dapat dilanjutkan di PN Jakarta Pusat, Subhan lantas menempuh jalur peradilan tata usaha negara.

Kali ini, obyek yang dipersoalkan bukan lagi keabsahan jabatan Gibran sebagai wakil presiden maupun keputusan KPU, melainkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan pencalonan pada Pemilu 2024.

Pada Kamis (21/5/2026), PTUN Jakarta mengeluarkan putusan dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan gugatan Subhan tidak dapat diterima.

Gugatan terkait syarat pendidikan atau ijazah Gibran diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 10 September 2026 oleh Denny Indrayana dan para pemohon lainnya.

Pada 17 September 2026 perkara resmi diregistrasi oleh MK (Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026). 

Melansir Kompas.tv, pada Selasa (6/10/2026), Majelis Hakim MK membacakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, terkait gugatan mengenai ijazah SMA Gibran yang dimohonkan oleh Denny Indrayana cs.

"Mengadili, dalam eksepsi, satu, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. Dua, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya," ujar Hakim Konstitusi Suhartoyo ketika membacakan putusan.

"Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima."

Meski gugatan tidak dapat diterima, MK tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah setara sekolah menengah atas (SMA)/sederajat.

Baca Juga: Kata- Kata Demokrat & PKS Soal DPR Proses Pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming

"Dalam persidangan, Mahkamah tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas," ujar Hakim Konstitusi Adies Kadir dalam sidang.

Pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 yang diajukan HM Subhan atau Subhan Palal.

Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024 tidak sah.

Putusan tersebut menambah babak baru dalam polemik persyaratan pendidikan Gibran.

Perlu dicatat, putusan MK dan MA tersebut memiliki objek serta konsekuensi hukum yang berbeda. Keduanya juga tidak dengan sendirinya merupakan keputusan pemberhentian Gibran dari jabatan wakil presiden.

 

 

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Dian Nita Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV