Menko Hukum, HAM dan Imipas Yusril Ihza Mahendera menyebut MPR tak perlu lagi menggelar sidang paripurna membahas persetujuan Gibran Rakabuming yang mundur dari Wakil Presiden. Ia menyinggung hal tersebut sama dengan yang dilakukan Presiden ke-2 RI Soeharto saat menyatakan mundur dan berhenti.
"Menurut pendapat saya sudah tidak perlu MPR mengadakan sidang apakah setuju atau tidak setuju dengan surat berhentinya itu, karena ini style-nya hampir sama dengan pernyataan berhentinya Pak Harto yang saya draf tahun 1998 yang lalu, ada kata-kata: menyatakan berhenti," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
"Kalau menyatakan berhenti, itu tidak memerlukan consent atau persetujuan dari pihak lain, karena itu keputusan sendiri dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat," lanjut Yusril.
Yusril menyebut untuk mempercepat proses, MPR akan menggelar sidang untuk menyatakan kekosongan posisi Wapres. Di saat yang sama meminta kepada Presiden untuk mengusulkan dua nama pengganti Gibran.
"Selanjutnya ada mekanisme lebih detail diatur di dalam ketetapan-ketetapan MPR dan undang-undang MD3 eh yang mengatur tentang masalah ini," ujarnya.
(eva/isa)
