Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan bahwa proses politik terkait usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan terus bergulir di DPR RI. Rencana Gibran untuk menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dinilai tidak serta-merta menghentikan hak konstitusional dewan.
Herman menyebutkan, usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) HMP saat ini segera masuk ke dalam tahap penjadwalan di Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI. Di saat yang sama, komunikasi lintas fraksi terus diintensifkan untuk merumuskan langkah politik bersama.
"Dalam kacamata kami, proses politik ini tetap berjalan, meskipun tentu ada pertimbangan-pertimbangan khusus dari masing-masing fraksi. Kita tunggu saja proses ini sampai mencapai titik yang lebih konkret untuk disampaikan kepada publik," ujar Herman, dikutip dari Breaking News, Metro TV, Rabu 11 November 2026.
Baca Juga :
Demokrat Sebut Gibran Lakukan Perbuatan Tercela dan Harus DimakzulkanTerkait standing point Partai Demokrat terhadap usulan HMP tersebut, Herman menekankan bahwa partainya memegang teguh prinsip supremasi hukum tanpa mengesampingkan kepentingan keamanan negara. Ia turut mencontohkan kepatuhan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang selalu berpedoman teguh pada konstitusi.
"Sebagai negara hukum, Demokrat selalu mengedepankan supremasi hukum. Jika terindikasi ada hal yang keluar dari rel peraturan perundang-undangan, kami tentu akan menegakkan supremasi hukum tersebut. Kami tegak lurus dalam koridor itu," tegas Herman.
Meski siap mengawal proses penegakan konstitusi di parlemen, Herman memberikan catatan penting agar eskalasi politik di Senayan tidak memicu kegaduhan yang merugikan masyarakat luas.
