Bareskrim Polri menerbitkan laporan polisi (LP) terkait dugaan tindak pidana makar dalam pengembangan kasus penyadapan ilegal atau illegal tapping yang sebelumnya ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
Komjen Asep Safrudin Kabareskrim Polri mengatakan, penerbitan laporan polisi tersebut dilakukan setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup dari hasil pengembangan penyidikan kasus penyadapan ilegal.
Asep menyebut, laporan polisi itu ditujukan terhadap empat orang yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara penyadapan ilegal.
“Berdasarkan perkembangan hasil penyidikan dari penanganan illegal tapping tersebut, kami telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuat satu laporan polisi terkait dengan tindak pidana makar,” kata Asep di gedung DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dia menegaskan, Polri akan terus mengusut kasus penyadapan ilegal tersebut sesuai arahan Kapolri. Namun, seluruh proses hukum akan dilakukan dengan mengedepankan asas legalitas, praduga tak bersalah, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Asep juga meminta masyarakat dan media tidak membangun opini berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.
Dia mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait perkara tersebut untuk menyampaikannya kepada tim penyidik agar dapat didalami berdasarkan fakta di lapangan dan fakta hukum.
“Kami tidak akan berhenti dalam kasus penyadapan. Kami akan terus melakukan pengembangan dengan dibuktikan kita sudah menerbitkan laporan polisi,” tegas Asep.
Dalam proses penanganan dugaan makar ini, Bareskrim juga mengaku telah berdiskusi dengan sejumlah pakar hukum pidana dan tata negara. Penyidik turut melakukan ekspose perkara bersama pihak Kejaksaan Agung.
Sebelumnya, dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah tokoh penting di Indonesia diungkap Bareskrim Polri. Nomor telepon Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, Media, hingga kalangan pengusaha diduga menjadi sasaran penyadapan tanpa prosedur hukum.
Dalam kasus tersebut, Bareskrim telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dengan inisial LSP (Jenderal Listyo Sigit Prabowo), ASN (Irjen Ahrie Sonta Nasution), EH (Irjen Eko Hadi Santoso), dan SU (Irjen Slamet Uliandi)
Komjen Pol Asep Safrudin Kabareskrim mengungkapkan, dugaan penyadapan ilegal itu terjadi dalam kurun waktu 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku di lingkungan kepolisian.(faz/ham)
