Grid.ID – Tim kuasa hukum dr. Richard Lee menilai konstruksi dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) runtuh di meja hijau Pengadilan Negeri Tangerang. Sejumlah fakta persidangan yang terungkap dinilai mematahkan tuduhan pidana yang selama ini dialamatkan kepada dokter kecantikan tersebut.
Penasihat hukum Richard Lee, Faizal Hafied, menyoroti tidak sahnya penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam perkara ini. Ia menegaskan bahwa pihak pelapor, yakni dr. Samira Farahnaz atau Dokter Detektif (Doktif), tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai korban.
"Pasti berpengaruh. Kenapa? Karena yang pertama, di dakwaan kedua berkaitan dengan perlindungan konsumen kan gugur. Jadi perlindungan konsumen, yang bisa melaporkan untuk undang-undang perlindungan konsumen ini adalah konsumen yang pemakai," kata Faizal Hafied di Pengadilan Negeri Tangerang, Kamis (12/11/2026).
"Sementara kan Doktif ketika hadir, dia bukan pemakai, dan tidak ada kerugian apa pun, sehingga dakwaan kedua gugur," imbuh Faizal.
Tak itu, tudingan memproduksi sediaan farmasi tanpa izin pada dakwaan pertama juga dipandang telah patah. Keterangan saksi kunci dan bukti dokumen di ruang sidang menunjukkan fakta dalam proses manufaktur produk tersebut.
"Lalu dakwaan pertama, memproduksi yang produksi PT Imedco, dibuktikan direkturnya yang ngomong sendiri di persidangan. Lalu ada surat perjanjian pasal 6 ayat 2, lalu di kotaknya juga Imedco. Jadi ini sudah jelas, setengah dakwaan pertama gugur," jelas Faizal.
Adapun perihal tudingan peredaran produk yang dianggap tidak sesuai standar, Faizal membeberkan bahwa ketiga produk yang dipermasalahkan sejatinya telah mengantongi izin resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kesaksian ahli di persidangan juga menguatkan bahwa izin edar tetap sah selama isi formulasi sediaan tidak pernah dimodifikasi atau dicampur.
"Lalu berkaitan dengan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak sesuai standar, nah, tiga produk ini menurut JPU sendiri sudah ada notifikasi dan izin edarnya, sudah ada BPOM-nya."
"Dan menurut ahli, BPOM itu melekat kepada produknya. Jadi produknya ini kalau enggak dicampur, apa namanya kapsulnya tidak dibuka tidak dicampur, ya masih BPOM-nya masih sama. Dan produk ini kan tidak ada yang dirubah dari kemasan primernya itu," paparnya.
Adapun perihal stiker penandaan dan ukuran kemasan luar yang dipersoalkan oleh pelapor, Faizal memastikan bahwa hal tersebut bukan merupakan delik pidana.
"Kalau ada stiker, itu namanya penandaan, administratif hukumannya. Terus kalau ada perubahan kotak, nah itu juga di pasal 49 ayat 1 berkaitan dengan perubahan ukuran kemasan, administratif juga," tegas Faizal.
Sebagai informasi, kasus ini bermula dari perseteruan Richard Lee dengan Samira atau Amira Farahnaz (Dokter Detektif/Doktif) terkait ulasan produk kecantikan yang dituding false claim hingga repacking. Richard Lee dijerat dugaan pelanggaran UU Perlindungan Konsumen dan UU Kesehatan hingga ditahan pada Maret 2026 sebelum akhirnya penangguhan penahanannya dikabulkan di PN Tangerang pada Oktober 2026.(*)
Artikel Asli
