Agar Kelangkaan BBM Tak Terulang, DPR Minta Pertamina Siapkan Buffer Stok dan Perkuat Digitalisasi

viva.co.id
1 jam lalu
Cover Berita

Jakarta, VIVA - Anggota Komisi VI DPR RI Doni Akbar meminta Pertamina memperkuat ketahanan pasokan bahan bakar minyak (BBM) melalui penyediaan cadangan penyangga (buffer stock) dan digitalisasi pemantauan distribusi.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah antrean dan kelangkaan BBM yang berulang di sejumlah daerah, seperti yang sempat terjadi belum lama ini.

Baca Juga :
PGN dan Unilever Kolaborasi Mendorong Ekosistem Biomethane Indonesia, Bagian dari Transisi Energi
Objek Pemakzulan Tidak Ada jadi Alasan HMP DPR Gagal Terlaksana

Doni mengatakan, gangguan pasokan BBM yang terjadi di berbagai wilayah pada Oktober 2026 menunjukkan persoalan ketahanan energi nasional tidak semata-mata dipengaruhi gejolak geopolitik.

Ia mengapresiasi kinerja keuangan Pertamina pada Semester I 2026 yang dinilai solid. Namun, menurutnya, kelangkaan BBM yang masih terjadi di sejumlah daerah menunjukkan adanya persoalan dalam sistem distribusi.

Selain gangguan pengiriman, potensi penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi juga perlu menjadi perhatian.

"Mitigasi perlu dilakukan sebelum antrean terjadi di SPBU. Pertamina perlu menyediakan buffer stok yang memadai, terutama di wilayah rawan, dengan dukungan digitalisasi pemantauan stok dari kilang, terminal, mobil tangki, hingga SPBU," terang Doni DPR RI Doni Akbar di komplek Parlemen, Kamis (12/11/2026).

Menurut Anggota Fraksi Partai Golkar dari Dapil Jawa Tengah X ini, Pertamina perlu mengintegrasikan data persediaan BBM ke dalam dasbor pemantauan yang memuat informasi days of cover atau ketahanan stok berdasarkan jenis produk, provinsi, dan terminal.

Sistem tersebut juga perlu dilengkapi ambang batas peringatan dini atau early warning system (EWS) serta informasi waktu respons.

Dengan begitu, pola pembelian tidak wajar dapat terdeteksi lebih cepat sehingga dugaan penimbunan dan penyalahgunaan BBM bisa segera ditindaklanjuti.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dengan TNI dan Polri. Penindakan terhadap penyimpangan distribusi, kata dia, harus didasarkan pada data yang akurat dan transparan.

"Untuk mengatasi masalah distribusi, PT Pertamina saya sarankan melakukan penambahan dan optimalisasi armada darat dan laut, penguatan kapasitas penyimpanan dan fasilitas terminal, serta percepatan distribusi dari terminal utama ke terminal akhir. Penambahan mobil tangki lewat spot charter dan perpanjangan usia mobil tangki hingga 12 tahun memang menambah kapasitas dalam jangka pendek, tetapi berisiko pada biaya dan keselamatan. Hal tersebut perlu diperhatikan," cetusnya.

Baca Juga :
Gibran Mundur dari Wapres, Rapat Paripurna DPR Bahas HMP Resmi Batal Digelar
DPR Desak Kapolri Suyudi agar Listyo Sigit Disidang Etik Pekan Ini, Safaruddin Minta 4 Jenderal Dihukuman Mati
Pramono Tunggu Persetujuan DPR Benahi Tiang Monorel di Senayan

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Pabrik Garmen Tutup Massal, Pekerja Tuntut Gaji Rp4,3 Juta
• 12 jam lalucnbcindonesia.com
thumb
BNPB Antisipasi Munculnya Kembali Titik Api di Luwu
• 17 jam lalumetrotvnews.com
thumb
KPK Mengaku Belum Tahu Siapa Pimpinan dan Penyidik yang Diduga Disadap Listyo Sigit
• 12 jam laluwartaekonomi.co.id
thumb
Gus Ipul Tegaskan Muktamar Ke-35 NU Tak Terkait Uang Korupsi
• 7 jam laludetik.com
thumb
Gibran Mundur, Masyarakat Sipil Jabar Minta Wapres Pengganti dari Kalangan Nonparpol
• 15 jam lalukompas.id
Berhasil disimpan.