ANTALYA, KOMPAS — Pemerintah, parlemen, pelaku usaha, hingga lembaga pembiayaan multilateral mendorong penguatan tata kelola dan kepastian regulasi guna menerjemahkan komitmen penurunan emisi menjadi proyek iklim yang layak dibiayai perbankan (bankable) dan menarik bagi investor swasta. Langkah tersebut mengemuka dalam sesi diskusi di paviliun Indonesia pada Konferensi Para Pihak untuk Perubahan Iklim Ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, yang menyoroti urgensi transisi dari sekadar janji kebijakan menuju implementasi nyata di lapangan.
Dalam pidato kuncinya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung menyampaikan, krisis iklim tidak dapat diatasi hanya dengan komitmen di atas kertas. Ia menekankan pentingnya menghubungkan kebijakan iklim global dan nasional dengan manfaat langsung bagi masyarakat di daerah.
”Cukup sudah janji komitmen yang hanya tertulis di atas kertas. Sekarang saatnya kita bertindak, sebelum semuanya terlambat untuk memulihkan bumi yang sedang terluka,” ujarnya, Kamis (12/11/2026).
Menurut Tamsil, perumusan kebijakan iklim harus melibatkan masyarakat daerah secara aktif agar manfaatnya benar-benar dirasakan di tingkat tapak. ”Keputusan akhir dalam perumusan kebijakan iklim harus dirumuskan bersama masyarakat di daerah, bukan semata-mata ditujukan bagi mereka. Apabila masyarakat lokal tidak merasakan manfaatnya, berarti masih terdapat mata rantai yang terputus dalam keseluruhan proses tersebut,” katanya.
Guna memperkuat implementasi di tingkat daerah, DPD RI mengajukan tiga usulan kebijakan dalam forum COP31, yakni memperjelas pembagian kewenangan tata kelola iklim antara pemerintah pusat dan daerah, membentuk fasilitas penyiapan proyek tingkat subnasional lengkap dengan dukungan teknis serta subsidi biaya pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV), serta mewujudkan mekanisme pembagian manfaat yang berkeadilan dan terverifikasi.
Di tingkat legislasi nasional, DPR RI juga telah mengusulkan 73 rancangan undang-undang terkait ekologi dan ekonomi hijau ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas), dengan 21 di antaranya masuk dalam daftar prioritas.
Dari sisi pemerintah, Direktur Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup Haryo Pambudi memaparkan, penguatan ekosistem pasar karbon menjadi instrumen penting untuk mendukung pendanaan mitigasi sekaligus menjaga capaian kontribusi yang ditetapkan secara nasional (nationally determined contributions/NDC). Pemerintah tengah menjalankan empat agenda utama, meliputi penguatan permintaan domestik melalui batas emisi dan kuota perdagangan karbon, penyelarasan harga dan pajak karbon, penentuan prioritas sektor berbasis peta jalan NDC seperti FOLU Net Sink, serta kerja sama internasional di bawah Pasal 6.2 Perjanjian Paris dengan Norwegia, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura.
”Saat ini, kita sedang berproses bahwa meningkatkan pasokan kredit karbon tidak secara otomatis menciptakan transaksi, melainkan kita juga perlu meningkatkan sisi permintaan,” ucap Haryo.
Ia menambahkan, berbagai dukungan pendanaan dan teknis dari mitra internasional masih perlu diintegrasikan agar selaras dengan prioritas mitigasi nasional melalui mekanisme Indonesia Climate and Carbon Partnership (ICCP). ”Oleh karena itu, dukungan harus diorganisasikan berdasarkan apa yang dibutuhkan untuk menjalankan prioritas mitigasi, bukan sekadar mengikuti tawaran dari mitra,” tuturnya.
Sementara itu, Spesialis Senior Perubahan Iklim Bank Dunia Joseph Pryor yang bergabung secara daring menilai, kebutuhan pendanaan transisi iklim tidak mungkin dipenuhi oleh anggaran pemerintah maupun bank pembangunan multilateral semata, sehingga mobilisasi modal swasta menjadi krusial. Ia menyebutkan bahwa suatu proyek karbon hanya akan layak dibiayai apabila memenuhi tiga syarat utama, yaitu menghasilkan kredit karbon berintegritas tinggi, memiliki keekonomian proyek dasar yang sehat, serta didukung pengelolaan risiko yang memadai.
Joseph menyoroti sejumlah hambatan yang kerap membuat proyek iklim belum siap dibiayai, antara lain ketidaksesuaian waktu antara kebutuhan modal di muka dan realisasi pendapatan karbon, ketidakpastian volume maupun harga kredit karbon, serta risiko ketidakpastian hukum terkait hak atas karbon dan otorisasi. Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, Bank Dunia mendorong pemanfaatan skema pembiayaan campuran (blended finance), penjaminan risiko politik melalui Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), serta penerbitan obligasi hijau dan obligasi terkait karbon.
”Pada akhirnya, pesan utama dari semua ini adalah bahwa pendapatan dari karbon dapat membantu memperkuat keekonomian proyek utama, tetapi tidak dapat menggantikan proyek dasar yang memang harus kredibel secara bisnis,” ujarnya.
Di tingkat implementasi industri, sejumlah korporasi di Indonesia mulai mengembangkan proyek dekarbonisasi yang layak secara komersial. Senior Manajer Proyek PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) Rifky Nugroho menjelaskan, pihaknya tengah membangun pabrik soda ash (abu soda) berbasis teknologi penangkapan dan pemanfaatan karbon (carbon capture and utilization/CCU) di kawasan industri Bontang, Kalimantan Timur, yang ditargetkan beroperasi secara komersial pada Maret 2028.
Pabrik tersebut memanfaatkan sekitar 174 ton emisi karbon dioksida per tahun dari pabrik amonia untuk diolah menjadi 300.000 metrik ton soda ash dan amonium klorida per tahun. Selain menekan emisi industri menuju target emisi nol bersih pada 2050, proyek ini juga menyubstitusi ketergantungan impor soda ash nasional yang saat ini mencapai 1,1 juta ton dengan nilai sekitar 804 juta dolar AS.
"Saat ini, proyek tersebut sedang berjalan dan diproyeksikan siap beroperasi secara komersial pada Maret 2028. Hal ini membuktikan bahwa Pupuk Kaltim benar-benar berkomitmen melakukan transisi, bukan sekadar bermimpi," kata Rifky.
Praktik serupa diterapkan di sektor pangan dan pertanian oleh PT Japfa Comfeed Indonesia melalui pengelolaan air berkelanjutan (water stewardship). Wakil Ketua Komite Koordinasi Keberlanjutan PT Japfa Comfeed Indonesia Mardan Marsono mengungkapkan, kajian risiko iklim perusahaan pada periode 2030 hingga 2050 memproyeksikan penurunan curah hujan signifikan di 14 wilayah operasionalnya.
Guna memitigasi risiko tersebut, Japfa memobilisasi pembiayaan berkelanjutan lebih dari 500 juta dolar AS sepanjang 2021 hingga 2025 dalam bentuk pinjaman dan obligasi terkait keberlanjutan. Pendanaan itu antara lain digunakan untuk membangun fasilitas daur ulang air—yang kini mencapai 18 unit—serta sistem pemanenan air hujan di 23 unit operasional, sehingga meningkatkan volume air daur ulang sekitar 94 persen dan panen air hujan lebih dari 200 persen pada kurun 2023–2025.
”Dengan demikian, kami memandang pembiayaan berkelanjutan membantu menghubungkan komitmen bisnis dengan kinerja nyata dan akuntabilitas,” jelas Mardan.
Selain sektor industri dan agribisnis, potensi besar pendanaan iklim juga terbuka di sektor kelautan atau ekonomi biru. System Lead of Sustainable Economics and Energy Climateworks Centre Kylie Turner memaparkan, ekonomi biru di Indonesia menghasilkan lebih dari 280 miliar dolar AS per tahun atau setara 25 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional, tetapi kurang dari 1 persen dari total nilai ekonomi kelautan kawasan sebesar 1,5 triliun dolar AS yang terinvestasi secara berkelanjutan dalam satu dekade terakhir.
Menurut Kylie, akselerasi investasi biru memerlukan dua langkah utama, yakni memasukkan sektor prioritas kelautan—seperti konservasi laut, ekowisata bahari, dan pembuatan kapal rendah emisi—ke dalam taksonomi keuangan berkelanjutan, serta membangun platform ekonomi biru regional yang menghubungkan Indonesia, Singapura, Vietnam, dan Thailand dengan modal institusional.
