Michael Sianipar Tolak Pemecatan PSSI, Tegaskan Masih Ketum FFI

Jakarta: Michael Victor Sianipar menegaskan dirinya masih menjabat sebagai Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) meski PSSI telah memberhentikannya dan menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua FFI. Michael menilai pergantian kepengurusan tersebut harus mengikuti mekanisme organisasi yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FFI.
 
PSSI sebelumnya resmi memberhentikan Michael Victor Sianipar dari jabatannya pada Kamis, 12 November 2026 malam. Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri penetapannya sebagai Ketua Umum FFI periode 2024–2028 berdasarkan keputusan federasi sepak bola Indonesia tersebut.
 
Pemberhentian itu tertuang dalam Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 yang ditandatangani Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI Yunus Nusi.
   

Melalui surat keputusan tersebut, PSSI menyatakan keputusan sebelumnya mengenai penetapan Michael sebagai Ketua Umum FFI periode 2024–2028 tidak berlaku lagi.
 
Sebagai langkah lanjutan, PSSI menunjuk anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Vivin Cahyani, untuk mengisi posisi tersebut sebagai Plt Ketua FFI.
 
"Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan terkait penetapan Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia Periode 2024 s.d 2028 dinyatakan tidak berlaku lagi," tulis PSSI dalam suratnya.
 
"Menunjuk Saudari Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas Ketua Asosiasi Futsal Indonesia / Federasi Futsal Indonesia," lanjut pernyataan dalam surat tersebut.
  Michael Sianipar Tegaskan Masih Ketua Umum FFI
Keputusan PSSI tersebut langsung mendapat penolakan dari Michael Sianipar. Ia menegaskan masih menganggap dirinya sebagai Ketua Umum FFI yang sah secara hukum.
 
"(Masih jadi Ketum FFI) betul," kata Michael, dikutip dari Antara, Jumat, 13 November 2026.
 
Michael juga mempersoalkan mekanisme pemberhentian dan pergantian kepengurusan FFI. Menurutnya, setiap perubahan dalam struktur organisasi federasi harus mengikuti ketentuan AD/ART yang menjadi landasan hukum organisasi.
 
Ia menjelaskan, AD/ART FFI telah mengatur mekanisme penyampaian aspirasi hingga pengajuan kongres luar biasa (KLB), yakni forum yang digelar di luar kongres reguler untuk membahas keputusan penting organisasi.
   

"Jadi kalau bicara soal perubahan di dalam kepengurusan di FFI, itu aturannya mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Federasi Futsal Indonesia yang dilindungi oleh Kemenkum. Di AD/ART FFI ada aturan-aturan terkait penyampaian aspirasi, termasuk mengajukan kongres luar biasa," ucap Michael.
 
Michael bahkan menyebut upaya mengganti kepengurusan FFI tanpa mengikuti prosedur organisasi sebagai tindakan ilegal. Ia menilai kepengurusan yang saat ini dipimpinnya masih memiliki dasar hukum sehingga setiap perubahan harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
 
"Bila ada upaya untuk mengganti kepengurusan yang sah yang dilindungi oleh AD/ART dan Kementerian Hukum secara legal, melalui prosedur yang tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan aturan, itu adalah upaya ilegal," tegasnya.
  FFI Siap Tempuh Jalur Hukum
Tak berhenti pada penyampaian protes, Michael juga mengancam akan menempuh jalur hukum apabila penunjukan Vivin Cahyani sebagai Plt Ketua FFI benar-benar diberlakukan.
 
Ia menyatakan pihaknya siap melaporkan pihak yang menerbitkan surat keputusan tersebut kepada Kementerian Hukum (Kemenkum) hingga kepolisian.
 
"Bila itu terjadi, maka itu adalah suatu penunjukan yang ilegal. Kami dari Federasi Futsal Indonesia akan melaporkan siapa pun yang membuat surat itu kepada Kementerian Hukum dan sampai ke pihak kepolisian," tutupnya.
 
Polemik tersebut membuat kepemimpinan Federasi Futsal Indonesia berada dalam situasi yang belum menemui titik terang. Di satu sisi, PSSI telah menerbitkan keputusan pemberhentian Michael dan menunjuk Vivin sebagai pelaksana tugas. Namun, Michael tetap menolak keputusan tersebut dan menegaskan akan mempertahankan kepengurusan FFI melalui jalur hukum.

(Muhammad Zaidan Rizky)