Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, menyebut Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak taat membayar pajak bakal sulit naik pangkat.
Bimo mengungkapkan sudah ada kesepakatan tingkat menteri mengenai rencana penerapan kebijakan tersebut. Pengumuman resminya akan disampaikan kepada publik.
"(ASN) Tidak bisa naik golongan, tidak bisa naik pangkat kalau belum melaporkan dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Ini sudah disepakati. Nanti akan disampaikan, akan diluncurkan oleh menteri-menteri terkait, termasuk Pak Menteri Keuangan," ungkap Bimo kepada wartawan di Bogor, Kamis (12/11).
Bimo belum bisa memastikan kapan mulai diberlakukannya kebijakan tersebut. Yang jelas, langkah itu sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak.
Dua Bulan Jelang Tutup Tahun, Pendapatan Negara Masih Kurang Rp 590,1 TPemerintah masih harus mengejar pendapatan negara senilai Rp 590,1 triliun pada November-Desember 2026. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak ditargetkan menyumbang sekitar Rp 514 triliun.
Berdasarkan paparan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi pendapatan negara hingga 31 Oktober 2026 telah mencapai Rp 2.618 triliun atau 83 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp 3.153,6 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.796,8 triliun hingga Oktober 2026. Namun, masih terdapat penerimaan sekitar Rp 514 triliun yang perlu dikumpulkan dalam dua bulan terakhir tahun ini.
"Hampir Rp 1.800 triliun telah dikumpulkan oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak. Bukan pekerjaan yang mudah, dikumpulkan Rp 1.800 triliun. Dan masih ada Rp 514 triliun yang masih harus dikumpulkan oleh teman-teman Pajak," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (13/11).
