Jakarta, CNBC Indonesia - Penurunan dan pemblokiran konten di platform digital tidak sepenuhnya berasal dari permintaan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Keputusan tersebut juga bisa diambil langsung oleh pihak pengelola media sosial.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menjelaskan bahwa sejumlah platform memiliki mekanisme verifikasi mandiri untuk konten Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian (DFK). Salah satunya adalah Meta yang bekerja sama dengan media pemeriksa fakta (fact-checking) dan sejumlah jurnalis.
- Menkomdigi Rombak Pejabat Komdigi, Titip Pesan Kerja Cepat
- Dari Belajar Berkebun - Cari Cuan, Internet "Sulap" Petani Kakao Buol
Pihak platform juga menyertakan keterangan khusus apabila keputusan penurunan konten berasal dari Komdigi. Kebijakan transparansi ini telah diterapkan di platform X serta seluruh layanan yang berada di bawah naungan Meta.
"Jadi kalau di X itu pasti ada 'surat cinta' dulu, jadi kalau di platform X surat cintanya itu pasti dikasih tahu bahwa konten Anda diminta untuk dihapus atas permintaan Komdigi. Kalau di Meta itu muncul keterangan konten ini dibatasi, jadi pasti disebut Komdigi-nya," kata Mediodecci, Jumat (13/11/2026).
Kemunculan pemberitahuan tersebut dapat menjadi ciri utama untuk mengetahui pihak mana yang mengambil keputusan pemblokiran. Jika tidak ada notifikasi resmi yang mencantumkan nama kementerian, dapat disimpulkan bahwa keputusan penurunan konten bukan berasal dari Komdigi.
"Jadi itu juga sebenarnya bisa menjadi ciri, kalau misalnya tidak ada notifikasi tersebut itu belum tentu dilakukan oleh Komdigi, harus diperiksa kembali," ungkap Mediodecci.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa permintaan penurunan konten dari Komdigi pun bisa saja tidak disetujui oleh platform. Pasalnya, terdapat mekanisme sanggah dan banding dalam proses penanganan sebuah konten.
Selain itu, masyarakat pengguna juga diimbau untuk melapor apabila konten yang diblokir sebenarnya tidak mengandung muatan yang dilarang. Komdigi berjanji akan melakukan pengecekan ulang terhadap laporan keberatan tersebut.
"Ketika sudah ada penurunan konten atau sudah ada pembatasan terhadap akses konten, lalu ada kesalahan, dan dari sisi pengguna merasa ini salah, laporkan," jelasnya.
(fab/fab) [Gambas:Video CNBC]
