JAKARTA, KOMPAS — Realisasi anggaran subsidi dan kompensasi pemerintah periode Januari-Oktober 2026 mencapai Rp 415,8 triliun atau meroket 32 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Lonjakan ini akibat kombinasi volume penyaluran yang menggelembung, serta harga minyak dan nilai tukar rupiah yang melambung di atas asumsi.
Dalam Konferensi Pers APBN Kita edisi November 2026, di Jakarta, Kamis (13/11/2026), Menteri Keuangan Suahasil Nazara, mengatakan, nilai realisasi tersebut terdiri dari subsidi sebesar Rp 261,4 triliun dan kompensasi Rp 154,4 triliun. Pada periode yang sama pada 2025, realisasi subsidi tercatat Rp 194,9 triliun dan kompensasi senilai Rp 120 triliun.
Selama 2024 hingga Maret 2026, menurut Suahazil, harga keekonomian Pertalite yang merupakan BBM bersubsidi itu hanya sedikit di atas Rp 10.000. Selisih harga tersebut ditanggung oleh pemerintah menggunakan anggaran belanja subsidi.
”Namun mulai April 2026, harga keekonomian Pertalite meningkat tajam. Ini yang meningkatkan belanja subsidi dan kompensasi energi. Kenapa meningkat, tentu karena dampak perang (geopolotik),” katanya.
Pemerintah sebelumnya telah menaikkan alokasi anggaran subsidi dan kompensasi pada 2026, dari Rp 447 triliun ke Rp 500 triliun. Dengan demikian, realisasi hingga Oktober setara dengan 83,2 persen dari pagu terbaru tersebut. Jika dibandingkan pagu awal, realisasinya telah mencapai 93 persen.
Dalam kesempatan yanga sama, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Hidayat Amir, menjelaskan, perubahan asumsi ekonomi makro turut memengaruhi kebutuhan anggaran subsidi dan kompensasi.
Dalam APBN 2026, pemerintah semula menggunakan asumsi nilai tukar rupiah Rp 16.500 per dollar AS. Pada harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP), asumsinya 70 dollar AS per barrel.
Namun, dalam laporan semester I-2026, asumsi tersebut disesuaikan menjadi Rp 17.500 per dollar AS dan ICP 83 dollar AS per barrel. Sementara itu, rata-rata nilai tukar rupiah secara tahun berjalan hingga Oktober tercatat Rp 17.529 per dollar AS dan ICP sebesar 94,4 dollar AS per barrel.
Hidayat mengatakan, kebutuhan subsidi dan kompensasi dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta volume konsumsi masyarakat. “Karena itu, pemerintah memantau perkembangan realisasinya setiap bulan,” ujarnya.
Dari sisi volume penyaluran, realisasi BBM bersubsidi hingga Oktober mencapai 15,24 juta kiloliter, meningkat 9,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 13,91 juta kiloliter. Penyaluran elpiji 3 kilogram mencapai 6,49 juta ton atau naik 2,3 persen dari 6,35 juta ton.
Jumlah pelanggan penerima subsidi dan kompensasi listrik juga meningkat 2,3 persen, dari 42,5 juta pelanggan menjadi 43,5 juta pelanggan. Sementara itu, penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 7,1 juta ton atau naik 9,7 persen dari 6,5 juta ton.
Kepala Ekonom Bank Danamon Indonesia, Irman Faiz, menilai, besarnya anggaran subsidi dan kompensasi energi tidak terlepas dari lebar jarak antara harga jual BBM bersubsidi dan harga keekonomiannya.
Pada Oktober 2026, harga jual Pertalite tercatat Rp 10.000 per liter. Sementara, harga keekonomiannya diperkirakan mencapai Rp 18.102 per liter. Untuk solar bersubsidi, harga jualnya Rp 6.800 per liter, jauh di bawah perkiraan harga keekonomian senilai Rp 21.457 per liter.
Menurut Faiz, pembayaran kompensasi secara berkala penting untuk menjaga arus kas badan usaha yang mendapat penugasan pemerintah, terutama PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
“Keterlambatan pembayaran atau pelebaran selisih harga dapat meningkatkan kebutuhan pembiayaan jangka pendek perusahaan. Bagi Pertamina, kebutuhan pembiayaan dalam dolar AS juga berpotensi menambah risiko nilai tukar,” ujarnya.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai, anggaran subsidi dan kompensasi dapat membantu menahan inflasi serta menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan tersebut meredam tekanan kenaikan biaya transportasi, logistik, dan harga barang kebutuhan sehari-hari.
Namun, ia mengingatkan, penyaluran subsidi yang belum sepenuhnya tepat sasaran berpotensi membuat rumah tangga dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi turut menikmati manfaatnya. Selisih harga yang lebar juga dapat mendorong pergeseran konsumsi ke produk bersubsidi sehingga volume penyaluran dan beban anggaran meningkat.
“Besarnya anggaran subsidi dan kompensasi juga berpotensi mempersempit ruang fiskal untuk belanja yang lebih produktif, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Karena itu, pemerintah perlu memperbaiki ketepatan sasaran penerima subsidi,” ujarnya.
Yusuf menambahkan, harga minyak dunia hingga akhir tahun berpotensi bertahan pada level tinggi dibandingkan asumsi APBN. Kondisi tersebut dipengaruhi ketegangan geopolitik dan keterbatasan persediaan minyak global. ”Pengendalian volume konsumsi dan perbaikan ketepatan sasaran subsidi menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan anggaran,” katanya.
Adapun realisasi defisit APBN hingga Oktober 2026 mencapai Rp 379,3 triliun, setara 1,47 persen dari produk domestik bruto (PDB). Posisi ini masih di bawah target defisit pemerintah sebesar 2,85 persen PDB.
Yusuf memperkirakan defisit APBN pda 2026 dapat mencapai 2,9 persen terhadap PDB setelah menghadapi tekanan dari pertumbuhan belanja kementerian/lembaga (K/L) dan beban subsidi.
Defisit masih dapat ditekan mendekati 2,8 persen apabila pemerintah melanjutkan efisiensi program makan bergizi gratis (MBG), mengendalikan belanja perjalanan dinas dan rapat, serta meningkatkan penerimaan.
"Sebaliknya, kalau penerimaan mengalami shortfall dan subsidi meningkat, defisit bisa mendekati 2,9 persen," pungkas Yusuf.
Sementara, Faiz memperkirakan, defisit APBN 2026 dapat mencapai 2,89 persen terhadap PDB. Di samping adanya tekanan pembayaran subsidi dan kompensasi, APBN juga menghadapi tekanan defisit dari pengembalian pajak yang menekan penerimaan pajak neto.
Di sisi belanja, belanja pemerintah nonbunga pada triwulan IV-2026 diperkirakan mencapai Rp 1.144 triliun. Ini meningkat Rp 69 triliun atau 6,4 persen secara nominal dibandingkan periode yang sama pada 2025.
”Belanja pengadaan dan program prioritas pemerintah diperkirakan tetap menopang permintaan domestik, meskipun dengan laju yang lebih moderat dibandingkan triwulan III-2026,” kata Faiz.
