Foto Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden RI mulai diturunkan di sejumlah sudut ruangan Gedung Negara Grahadi, Surabaya sehari sesudah resmi mundur sebagai orang nomor dua di Indonesia pada Kamis (12/11/2026) kemarin.
Berdasarkan pantauan pada Jumat (13/11/2026), foto Gibran sudah tidak terpasang di dinding pintu masuk utama Grahadi.
Di lokasi tersebut hanya terpajang foto Prabowo Subianto Presiden RI di sisi kiri serta lambang Garuda Pancasila. Selain itu foto Gibran juga sudah diturunkan di ruang barat Grahadi menjelang acara penyerahan apresiasi kepada peserta MTQ XXXI tingkat nasional Jumat (13/11/2026).
Menjelang acara tersebut terpantau sejumlah staf Biro Umum Setdaprov Jawa Timur menurunkan foto Gibran di area ruang tengah.
Meski bingkai foto putra sulung Joko Widodo Presiden RI ke-7 tersebut mulai diturunkan di Grahadi, pemandangan berbeda masih terlihat di Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan, Surabaya.
Foto Gibran sebagai Wapres RI terpantau masih terpasang saat acara rapat koordinasi percepatan penurunan stunting yang turut dihadiri Adhy Karyono Sekdaprov Jatim dan Riza Patria Wamendes PDTT.
Pencopotan foto Gibran di lingkungan Pemprov Jawa Timur tersebut merupakan merespon pengunduran diri Gibran dari kursi Wakil Presiden RI kepada Presiden Prabowo dan pimpinan MPR RI.
Diberitakan sebelumnya, Prabowo Subianto Presiden mengumumkan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden periode 2024-2029, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026) sore.
Dalam keterangannya, Presiden menyatakan dengan berat hati menerima surat pengunduran diri Gibran. Tapi, Prabowo menghormati dan mendukung keputusan Gibran melepas jabatan Wakil Presiden, demi kepentingan Bangsa, Negara, dan Rakyat Indonesia.
“Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil. Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan. Beliau tentunya merasa telah menempuh pendidikan melalui proses yang teratur, namun kita pahami bersama bahwa sistem pendidikan di luar negeri berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia. Di sisi lain, berdasarkan putusan hukum yang ada, terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh sistem konstitusional kita,” ujar Prabowo.(wld/ris/ipg)
