Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan kemiskinan di Indonesia tidak boleh dibiarkan menjadi takdir, sosialisme Islam hadir menjadi jalan perjuangan mewujudkan keadilan sosial dan memperkuat kemandirian rakyat.
Cak Imin menilai berbagai pihak mengalami kebuntuan dalam pendekatan pembangunan selama 25 tahun terakhir, di mana era 10 tahun sebelumnya sempat berjalan jauh dari spirit sosialisme akibat terlalu berfokus pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi tanpa menuntaskan akar kemiskinan.
"Kita tidak ingin masalah kemiskinan di negeri ini terus dibiarkan menjadi takdir. Kita ingin perubahan struktural yang lebih adil dengan menyelesaikan akar masalahnya, seperti kepemilikan tanah dan akses terhadap keuangan serta permodalan," katanya Dalam Dialog Publik Sosialisme Islam di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat.
Ia mengungkapkan, baru-baru ini, DPR RI berhasil memproduksi sebuah undang-undang yang diperjuangkan dengan tidak mudah. Para aktivis di tanah rakyat menyebutnya sebagai kesuksesan reformasi kedua, yaitu Undang-Undang Reforma Agraria.
Saking hebatnya undang-undang ini, kata dia, ada harapan besar agar akses masyarakat miskin terhadap tanah menjadi lebih terbuka.
"Sekitar sebulan lalu, Presiden Prabowo langsung membentuk Badan Reforma Agraria (BRAN). Kalau saya bertemu teman-teman aktivis Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), mereka menyebut ini sebagai reformasi kedua," ujarnya.
Ia memaparkan, selama 30 tahun terakhir, persoalan keluarga petani dengan kepemilikan lahan di bawah setengah hektare belum pernah ada solusinya—bahkan di era sertifikasi tanah zaman Jokowi sekalipun, tantangan itu belum terjawab.
"Kita berharap undang-undang yang baru ini benar-benar mengubah keadaan, sehingga tanah bisa kembali untuk petani dan rakyat, serta petani memiliki posisi tawar yang kuat," lanjutnya.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) itu juga menyoroti adanya perubahan mendasar terkait pengangguran dan buruh. Jika dulu orang mengenal rentenir, hari ini tantangannya bahkan lebih besar, yaitu pinjol (pinjaman online).
"Di depan kita, samping, belakang, hingga tetangga kita, hampir semuanya terjerat pinjol dalam jumlah yang besar. Ini adalah masalah struktural yang butuh perhatian sungguh-sungguh agar akses pendapatan masyarakat terus menjadi pekerjaan rumah kita bersama," paparnya.
Sosialisme Islam ditegaskan bukanlah paham komunisme ataupun ideologi kiri yang ekstrem, melainkan nilai-nilai luhur yang berpijak pada ajaran Al-Qur'an dan sunnah untuk memastikan produk kebijakan politik berpihak kepada rakyat.
Cak Imin menjelaskan bahwa gagasan ini diangkat kembali setelah berdiskusi panjang dengan para kader di daerah, mengingat kata-kata normatif seperti "keadilan" dan "pemerataan" sering kali kehilangan makna di tengah masyarakat.
Ia menambahkan, sosialisme Islam menyadarkan umat untuk menghidupkan kembali perintah-perintah sosial Islam yang selama ini kerap terabaikan karena ibadah sering kali hanya berhenti pada ranah ritual semata.
Dia mengingatkan bahwa gagasan sosialisme Islam memiliki akar panjang dalam sejarah pergerakan bangsa, mulai dari tradisi saudagar santri dan Nahdlatut Tujjar, Sarekat Islam, pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto tentang Islam dan sosialisme, hingga keputusan Munas Alim Ulama NU 2017 mengenai larangan monopoli tanah.
Ia menekankan bahwa sosialisme Islam harus menjadi ruang pertukaran gagasan, bukan pertarungan identitas atau kepentingan tokoh. Ia mengajak seluruh narasumber dan peserta untuk berbeda pendapat secara bebas, tetapi tetap menjaga fokus pada kepentingan rakyat.
"Rakyat sudah bosan mendengar kata keadilan. Maka kita tidak sekadar menjanjikan keadilan. Kita tunjukkan siapa yang menikmati, siapa yang menanggung, lalu kita ubah bersama. Islam tidak pernah netral terhadap ketidakadilan,” ujarnya.
Baca juga: Cak Imin minta koperasi pesantren di Jatim jadi pelopor ekonomi
Baca juga: Cak Imin ungkap dua agenda undangan Presiden di Istana Bogor
Cak Imin menilai berbagai pihak mengalami kebuntuan dalam pendekatan pembangunan selama 25 tahun terakhir, di mana era 10 tahun sebelumnya sempat berjalan jauh dari spirit sosialisme akibat terlalu berfokus pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi tanpa menuntaskan akar kemiskinan.
"Kita tidak ingin masalah kemiskinan di negeri ini terus dibiarkan menjadi takdir. Kita ingin perubahan struktural yang lebih adil dengan menyelesaikan akar masalahnya, seperti kepemilikan tanah dan akses terhadap keuangan serta permodalan," katanya Dalam Dialog Publik Sosialisme Islam di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat.
Ia mengungkapkan, baru-baru ini, DPR RI berhasil memproduksi sebuah undang-undang yang diperjuangkan dengan tidak mudah. Para aktivis di tanah rakyat menyebutnya sebagai kesuksesan reformasi kedua, yaitu Undang-Undang Reforma Agraria.
Saking hebatnya undang-undang ini, kata dia, ada harapan besar agar akses masyarakat miskin terhadap tanah menjadi lebih terbuka.
"Sekitar sebulan lalu, Presiden Prabowo langsung membentuk Badan Reforma Agraria (BRAN). Kalau saya bertemu teman-teman aktivis Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), mereka menyebut ini sebagai reformasi kedua," ujarnya.
Ia memaparkan, selama 30 tahun terakhir, persoalan keluarga petani dengan kepemilikan lahan di bawah setengah hektare belum pernah ada solusinya—bahkan di era sertifikasi tanah zaman Jokowi sekalipun, tantangan itu belum terjawab.
"Kita berharap undang-undang yang baru ini benar-benar mengubah keadaan, sehingga tanah bisa kembali untuk petani dan rakyat, serta petani memiliki posisi tawar yang kuat," lanjutnya.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) itu juga menyoroti adanya perubahan mendasar terkait pengangguran dan buruh. Jika dulu orang mengenal rentenir, hari ini tantangannya bahkan lebih besar, yaitu pinjol (pinjaman online).
"Di depan kita, samping, belakang, hingga tetangga kita, hampir semuanya terjerat pinjol dalam jumlah yang besar. Ini adalah masalah struktural yang butuh perhatian sungguh-sungguh agar akses pendapatan masyarakat terus menjadi pekerjaan rumah kita bersama," paparnya.
Sosialisme Islam ditegaskan bukanlah paham komunisme ataupun ideologi kiri yang ekstrem, melainkan nilai-nilai luhur yang berpijak pada ajaran Al-Qur'an dan sunnah untuk memastikan produk kebijakan politik berpihak kepada rakyat.
Cak Imin menjelaskan bahwa gagasan ini diangkat kembali setelah berdiskusi panjang dengan para kader di daerah, mengingat kata-kata normatif seperti "keadilan" dan "pemerataan" sering kali kehilangan makna di tengah masyarakat.
Ia menambahkan, sosialisme Islam menyadarkan umat untuk menghidupkan kembali perintah-perintah sosial Islam yang selama ini kerap terabaikan karena ibadah sering kali hanya berhenti pada ranah ritual semata.
Dia mengingatkan bahwa gagasan sosialisme Islam memiliki akar panjang dalam sejarah pergerakan bangsa, mulai dari tradisi saudagar santri dan Nahdlatut Tujjar, Sarekat Islam, pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto tentang Islam dan sosialisme, hingga keputusan Munas Alim Ulama NU 2017 mengenai larangan monopoli tanah.
Ia menekankan bahwa sosialisme Islam harus menjadi ruang pertukaran gagasan, bukan pertarungan identitas atau kepentingan tokoh. Ia mengajak seluruh narasumber dan peserta untuk berbeda pendapat secara bebas, tetapi tetap menjaga fokus pada kepentingan rakyat.
"Rakyat sudah bosan mendengar kata keadilan. Maka kita tidak sekadar menjanjikan keadilan. Kita tunjukkan siapa yang menikmati, siapa yang menanggung, lalu kita ubah bersama. Islam tidak pernah netral terhadap ketidakadilan,” ujarnya.
Baca juga: Cak Imin minta koperasi pesantren di Jatim jadi pelopor ekonomi
Baca juga: Cak Imin ungkap dua agenda undangan Presiden di Istana Bogor
