Oleh: Ihsan Ashari
Akademisi Tasikmalaya
Masa depan tak lagi dapat diprediksi sekadar sebagai kelanjutan dari masa lalu. Perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence/AI, bergerak secara eksponensial dan memberikan efek kejut yang luar biasa terhadap peradaban manusia.
AI telah meresap ke dalam hampir seluruh lini kehidupan mulai dari lanskap ekonomi, sistem politik, layanan kesehatan, hingga tata kelola pendidikan. Fenomena ini memicu kecemasan massal atas ketidaksiapan sumber daya manusia dalam mengadaptasi kemajuan digital, sekaligus mengancam lahirnya generasi yang tertinggal di belakang arus perkembangan saat ini.
Batas kemampuan AI saat ini bahkan telah melampaui otomatisasi tugas-tugas rutin. Hadirnya Generative AI yang terus berkembang secara mutakhir dan eksplorasi Agentic AI sistem yang mampu mengambil keputusan serta mengeksekusi alur kerja kompleks secara mandiri membuat kekhawatiran di dunia kerja bukan lagi spekulasi fiksi ilmiah.
World Economic Forum (WEF) dalam laporan Future of Jobs pada tahun 2025 memperkirakan bahwa disrupsi teknologi akan merombak struktur pekerjaan global puluhan juta pekerjaan diperkirakan hilang dan puluh jutaan pekerjaan baru akan tercipta dalam kurun waktu singkat.
Banyak posisi klerikal, analisis data dasar, hingga layanan pelanggan mulai tergantikan oleh efisiensi algoritma. Industri hari ini menuntut tingkat produktivitas tinggi dengan struktur yang efisien, responsif, dan berbasis data.
Di tengah akselerasi industri yang serba sat set tersebut, perguruan tinggi justru tampak mengalami disorientasi. Kampus kerap terlambat merespons realitas zaman. Ketika dunia di luar tembok akademis menuntut kemampuan adaptasi yang dinamis, kampus sering kali masih terjebak pada dogma dan metode pengajaran konvensional.
Ketidakmampuan kurikulum dalam bersanding dengan kebaruan teknologi membuat perguruan tinggi terengah-engah mengejar ketertinggalan. Mahasiswa dicekoki pengetahuan tekstual yang kaku, yang ketika disandingkan dengan realitas industri modern, telah kehilangan daya relevansinya.
Kekakuan akademis ini perlahan menyemaikan krisis yang mendasar berupa keterputusan (mismatch) antara kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia kerja. Fenomena ini sejalan dengan Teori Skill Mismatch dari Peter Cappelli (1995) serta Teori Overeducation dari Ivar Berg (1970), yang menggarisbawahi bahwa kualifikasi formal yang tidak selaras dengan struktur kebutuhan industri hanya melahirkan pemborosan modal manusia (human capital waste).
Ironisnya, alih-alih melakukan pembenahan mendasar, banyak perguruan tinggi yang memilih memelihara program studi yang sepi peminat dan usang demi alasan administratif internal, seperti sekadar pemenuhan rasio dosen atau beban kerja akademik.
Pola pencekokan materi usang di tengah laju disrupsi AI ini membawa risiko yang jauh lebih berbahaya, yaitu terjadinya deskilling atau penurunan kualitas keterampilan mahasiswa secara masif. Laporan bersama International Labour Organization (ILO) dan WEF mencatat lahirnya skill instability, di mana hampir separuh dari total kompetensi inti pekerja saat ini diproyeksikan bakal kedaluwarsa dalam waktu dekat.
Bahkan, sebagian besar industri di negara berkembang telah mengidentifikasi skills gap sebagai kendala utama operasional mereka. Tanpa disadari, ketidakmampuan kampus memperbarui materi ajar membuat ijazah yang diterbitkan berisiko menjadi dokumen formalitas semata yang kehilangan daya tawar.
Ketidakberanian dunia pendidikan untuk merestrukturisasi program studi yang tak lagi relevan ini berimbas langsung pada terakumulasinya puluhan ribu sarjana yang gagal terserap di sektor formal.
Dampak dominonya mendesak para lulusan masuk ke dalam fenomena underemployment (pengangguran terselubung) dan beralih ke sektor informal demi bertahan hidup. Data ILO dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa proporsi lulusan perguruan tinggi yang mengalami educational & horizontal mismatch atau bekerja tidak sesuai disiplin keahliannya telah mencapai angka yang mengkhawatirkan.
Kondisi ini diperparah oleh metrik indikator ketenagakerjaan standar seperti Key Indicators of the Labour Market (KILM) ILO yang mendefinisikan “bekerja” secara amat minimalis, yakni sekadar beraktivitas ekonomi satu jam dalam seminggu.
Definisi yang terlalu longgar tersebut pada kenyataannya menciptakan penyamaran statistik (statistical camouflage). Angka pengangguran resmi seolah-olah terkendali, padahal di baliknya terjadi ledakan pekerja gig seperti pengemudi ojek daring, pekerja lepas harian, dan pembuat konten independen yang beroperasi tanpa jaminan kepastian karier maupun perlindungan sosial (social security net).
ILO mencatat secara global terdapat mayoritas angkatan kerja yang terdorong ke sektor informal.
Realitas pahit ini menjadi cermin telanjang bahwa saat ini universitas belum sepenuhnya berhasil membekali lulusannya agar berdaya saing di pasar kerja modern.
Akar dari ketimpangan dan ketidaksiapan ini sebenarnya bersumber dari stagnasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi itu sendiri. Pilar riset yang seharusnya menjadi motor inovasi masyarakat kerap terdegradasi sekadar menjadi rutinitas pengumpulan kredit akademik dan pemenuhan dokumen administratif.
Penelitian universitas sering kali berhenti pada taraf publikasi jurnal berbayar tanpa pernah menyentuh atau menyelesaikan problematika riil di masyarakat dan industri. Riset menjadi asing di negerinya sendiri, sementara pilar Pengabdian Masyarakat terjebak dalam kegiatan seremonial belaka.
Menghadapi persimpangan jalan ini, perguruan tinggi harus berani menanggalkan ego sektoral dan menghentikan pendekatan yang semata-mata mengejar kuantitas lulusan. AI dan kemajuan sains-teknologi tidak boleh dipandang sebagai ancaman yang menakutkan, melainkan realitas yang wajib ditaklukkan dan diintegrasikan.
Perguruan tinggi harus menempatkan diri di garis terdepan melalui capability building dengan membangun kapasitas berpikir kritis, kecerdasan etis, keahlian lintas disiplin, dan disertai kemanpuan literasi AI yang mendalam. Dengan demikian, ketika mahasiswa melangkah keluar dari gerbang kampus, mereka tidak sekadar membawa selembar kertas ijazah, melainkan membawa posisi tawar kompetensi yang adaptif dan relevan.
Untuk mencegah agar ketimpangan dan deskilling ini tidak berlarut-larut, universitas perlu melakukan transformasi dengan menyeluruh. Pertama, kurikulum tidak boleh lagi dikunci dalam skema kaku, melainkan harus menganut skema pembelajaran modular (modular learning) dan micro-credentials yang siap menyesuaikan laju perkembangan industri.
Kampus perlu menyuntikkan keahlian seperti, pemecahan masalah kompleks (complex problem-solving), koding dasar, analisis AI, dan pemikiran kritis (critical thinking) ke dalam seluruh disiplin ilmu, baik eksakta maupun humaniora.
Selanjutnya, sistem riset dan pelaksanaan Tridarma harus direstrukturisasi agar tidak lagi diukur semata-mata dari tebalnya dokumen laporan administratif atau indeks sitasi yang terisolasi dari realitas.
Universitas harus mengadopsi model Triple Helix dengan melakukan sinergi erat antara Akademisi, Industri, dan Pemerintah yang berorientasi pada applied research demi menghasilkan komersialisasi teknologi tepat guna dan solusi sosial bagi masyarakat.
Indikator kinerja dosen pun harus digeser dari capaian administratif formalistis menjadi tolok ukur dampak nyata bagi publik dan industri. Terakhir, kemitraan strategis dengan dunia industri perlu dilembagakan agar konsep Link and Match tidak berhenti sebagai slogan belaka.
Hal ini dapat diwujudkan melalui konsorsium kurikulum bersama, co-teaching dengan praktisi industri, serta magang berbasis penyelesaian proyek nyata (project-based learning). Lebih jauh dari itu, kampus harus memiliki keberanian moral untuk melakukan evaluasi dan moratorium terhadap program studi yang sudah jenuh (obsolete), lalu mengalihkan sumber dayanya untuk mengembangkan disiplin keilmuan masa depan.
Pada akhirnya, kampus tidak boleh lagi menjadi menara gading yang mengisolasi diri dari kenyataan zaman. Disrupsi AI adalah pemacu perubahan yang mendesak institusi pendidikan untuk membedah kembali peran dasarnya.
Hanya dengan keberanian mengadopsi perubahan, merombak cara mengajar, serta merevolusi pilar Tridarmanya, universitas akan mampu melahirkan generasi yang bukan sekadar menjadi penonton disrupsi, melainkan pemegang kendali masa depan. (*)
