Jakarta, CNBC Indonesia - Insiden kebocoran data kembali mengguncang institusi pemerintah Amerika Serikat (AS). Kali ini, lebih dari 40.000 pegawai Departemen Keamanan Dalam Negeri atau Department of Homeland Security (DHS) dilaporkan menjadi korban peretasan yang mengakibatkan sejumlah informasi pribadi dan data sensitif mereka tersebar.
Laporan yang dipublikasikan situs transparansi Distributed Denial of Secrets mengungkapkan, data yang bocor mencakup identitas pribadi, nomor telepon, alamat email, hingga informasi jabatan para pegawai DHS.
Kebocoran tersebut menjadi perhatian serius karena turut menyangkut personel yang bertugas di sejumlah unit strategis, termasuk agen penyamaran (undercover), operasi khusus, forensik komputer, hingga intelijen manusia (human intelligence).
Dampaknya dinilai tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran privasi, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan petugas yang menjalankan operasi di lapangan.
Sejumlah lembaga penting di bawah naungan DHS turut terdampak dalam insiden ini. Di antaranya adalah Immigration and Customs Enforcement (ICE), Customs and Border Protection (CBP), serta Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA).
Pihak DHS pun telah mengonfirmasi adanya potensi kebocoran data tersebut. Dalam pernyataan resminya, manajemen DHS menyebut tengah melakukan penanganan untuk mengatasi insiden tersebut.
"Kami mengetahui adanya potensi kebocoran data dan secara aktif bekerja untuk mengatasi situasi ini dengan cepat dan efektif," demikian pernyataan DHS yang dikutip dari Reuters.
Serangan Siber Ketiga dalam Sebulan
Kelompok peretas yang mengklaim bertanggung jawab atas pembobolan tersebut menamakan diri Department of Peace. Kelompok ini disebut memiliki latar belakang aksi peretasan bermotif politik atau dikenal sebagai hacktivist.
Insiden tersebut menambah daftar serangan siber besar yang menimpa institusi pemerintah AS dalam kurun waktu satu bulan terakhir.
Sebelumnya, pada September, kelompok peretas ShinyHunters mengklaim berhasil membobol data sensitif milik Federal Bureau of Investigation (FBI), termasuk rekam medis ribuan pegawainya.
Tidak lama berselang, Departemen Pertahanan AS atau Pentagon juga menghadapi gugatan class action menyusul kebocoran data yang melibatkan jutaan personel militer aktif dan veteran.
Dalam kasus terbaru, kelompok Department of Peace diduga memperoleh puluhan ribu data pegawai DHS dengan menargetkan sistem layanan single sign-on milik perusahaan keamanan siber Okta yang digunakan oleh departemen tersebut.
Namun, Okta membantah tuduhan keterlibatan sistem internalnya dalam insiden tersebut. Perusahaan itu menegaskan bahwa sistem internal mereka tetap dalam kondisi aman.
Struktur Organisasi dan Operasi Rahasia Ikut Terungkap
Kebocoran ini tidak hanya membuka informasi identitas pegawai. Struktur organisasi internal DHS, termasuk sejumlah detail program dan operasi rahasia yang sebelumnya tidak diketahui publik, juga dilaporkan ikut tersebar.
Pendiri Distributed Denial of Secrets, Emma Best, bersama seorang peretas yang dikenal dengan nama maia arson crimew, bahkan telah menyediakan perangkat pencarian terbuka (search tool). Fasilitas tersebut memungkinkan publik dan jurnalis menelusuri data internal DHS yang bocor.
Kelompok Department of Peace turut menyampaikan pernyataan tertulis terkait aksi mereka.
"Masing-masing dari mereka (DHS) memiliki data kami, jadi sudah sepantasnya kami memiliki data mereka," demikian pernyataan kelompok tersebut.
Sementara itu, keaslian data yang beredar telah diperiksa melalui investigasi Reuters. Media tersebut mencocokkan sampel identitas enam pegawai DHS dengan informasi dari biro kredit serta intelijen dark web milik District 4 Labs.
Hasil pencocokan tersebut mengonfirmasi keabsahan data yang bocor.
Kasus ini kembali memperlihatkan besarnya risiko keamanan siber, terutama ketika informasi pribadi pegawai yang bekerja di lembaga strategis dapat diakses dan disebarluaskan oleh pihak tidak bertanggung jawab.
(pgr/pgr) [Gambas:Video CNBC]
