Kemenbud Perkuat Sistem Keamanan Museum dan Cagar Budaya

Jakarta: Upaya perlindungan terhadap aset sejarah dan warisan budaya menjadi perhatian serius pemerintah seiring meningkatnya berbagai potensi ancaman. Cagar budaya dan museum yang menyimpan kekayaan identitas bangsa harus dilindungi dari risiko tindak kriminal, kebakaran, maupun bencana alam.

Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia terkait penyusunan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP). Langkah tersebut dilakukan untuk merumuskan standar operasional prosedur yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing museum dan situs bersejarah.

“Aset-aset budaya, situs-situs bersejarah, cagar budaya, museum serta koleksi yang tersimpan di dalamnya merupakan objek vital," ujar Fadli Zon dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu, 14 November 2026.

Ia mengatakan standar pengamanan di berbagai museum luar negeri umumnya sudah berstandar tingkat tinggi. Oleh karena itu, sistem pengamanan di dalam negeri perlu dibuat secara lebih terstruktur dan memiliki standar baku terhadap situasi pengunjung.

Dalam pertemuannya dengan Direktur Pamobvit Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol. Syahduddi, Fadli menjelaskan bahwa setiap situs memiliki tingkat kerawanan berbeda. Sistem yang dirancang nantinya mencakup pengaturan akses keluar-masuk, pemanfaatan kamera pengawas, hingga pengelolaan arus pengunjung.

Fadli juga mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, termasuk penguatan jumlah dan kompetensi Polisi Khusus. Pelatihan tersebut dinilai penting mengingat pengelolaan museum melibatkan juru pelihara serta tenaga pengamanan dengan tugas beragam.


Kementerian Kebudayaan bekerja sama dengan Polri perkuat sistem keamanan objek vital kebudayaan. Foto: dok. Kementerian Kebudayaan.

Menanggapi hal tersebut, Brigjen Pol. Syahduddi menyampaikan kesiapan Polri untuk mendukung pengamanan seluruh situs dan kawasan cagar budaya. Penilaian risiko menyeluruh akan menjadi langkah awal untuk mengidentifikasi tata letak bangunan serta kebutuhan personel di lapangan.

Hasil penilaian itu nantinya menjadi acuan dalam menyusun rekomendasi sistem pengamanan serta penempatan pos penjagaan sesuai tingkat kerawanan lokasi. Polri juga membuka ruang koordinasi teknis secara berkala dengan unit-unit terkait di lingkungan Kementerian Kebudayaan.

Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan ini bertujuan untuk meminimalkan risiko kesalahan manusia serta mencegah kegagalan operasional. Sistem tersebut diharapkan mampu memperkuat pencegahan dini guna memastikan perlindungan aset fisik maupun keselamatan pengunjung berjalan optimal.