Pantau - Karang Taruna Kabupaten Bogor, Jawa Barat, membentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) untuk membantu masyarakat menyelesaikan berbagai persoalan hukum, administrasi, dan sosial.
Pembentukan lembaga tersebut merupakan tindak lanjut dari program Sekolah Advokasi yang telah memberikan pelatihan kepada hampir 2.000 kader Karang Taruna di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor.
Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor Heri Gunawan mengatakan keberadaan LKBH menjadi wadah resmi bagi para kader yang telah mengikuti pelatihan untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat.
"Ini sebagai wadah atau legitimasi bahwa sekolah advokasi berjalan memang untuk kepentingan masyarakat. Para kader yang sudah dilatih memiliki lembaga resmi untuk menolong dan mengadvokasi warga," kata Heri di Cibinong, Sabtu (14/11/2026).
Sekolah Advokasi Bekali Kader Tangani Persoalan Masyarakat
Heri menjelaskan bahwa program Sekolah Advokasi memberikan pembekalan kepada kader mengenai berbagai persoalan yang kerap dihadapi masyarakat, mulai dari hukum, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan perempuan dan anak.
Dalam pelaksanaannya, Karang Taruna melibatkan sejumlah praktisi untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan pendampingan kepada para peserta.
Pembekalan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan kader dalam membantu masyarakat menghadapi persoalan di wilayah masing-masing.
Menurut Heri, masih banyak warga mengalami kesulitan menyelesaikan persoalan administratif maupun memperoleh pelayanan publik karena keterbatasan informasi dan pemahaman mengenai prosedur yang berlaku.
"Banyak permasalahan masyarakat yang sebetulnya tidak terlalu rumit, namun kekurangan pemahaman masyarakat sering kali menjadi kendala. Jadi sekolah advokasi ini diharapkan mampu menjadi solusi untuk masyarakat," ujarnya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah masih adanya warga yang belum memahami mekanisme mengakses pelayanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC) yang disediakan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Program tersebut merupakan upaya pemerintah daerah untuk memberikan jaminan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk kemudahan memperoleh layanan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui pelatihan advokasi, para kader diharapkan mampu membantu warga memahami prosedur pelayanan kesehatan sekaligus mengatasi berbagai kendala birokrasi.
LKBH Perkuat Pendampingan Hukum dan Perlindungan Warga
Selain membantu masyarakat mengakses layanan kesehatan, kader Karang Taruna juga dipersiapkan untuk memberikan pendampingan awal dalam persoalan pendidikan, hukum, serta perlindungan perempuan dan anak.
Pendampingan tersebut dapat dilakukan sebelum permasalahan warga diteruskan kepada lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan untuk menanganinya.
Heri menegaskan pembentukan LKBH merupakan langkah untuk memperluas kontribusi Karang Taruna dalam kehidupan masyarakat.
Melalui lembaga tersebut, Karang Taruna diharapkan tidak hanya menjalankan kegiatan kepemudaan, tetapi juga berperan dalam membantu penyelesaian persoalan sosial yang dihadapi warga.
Keberadaan kader yang telah memperoleh pelatihan di 40 kecamatan diharapkan dapat memperluas jangkauan pendampingan masyarakat di Kabupaten Bogor.
"Kami berharap seluruh kader yang sudah dilatih di sekolah advokasi bisa menjadi kader yang benar-benar dirasakan keberadaannya bagi masyarakat," kata Heri.
