JAKARTA -- Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) menggandeng 10 perguruan tinggi di Indonesia untuk memperkuat pengembangan kajian, penelitian, dan rekomendasi kebijakan yang berperspektif hak asasi manusia (HAM). Kemitraan tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tanggung jawab negara dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM (P5HAM).
Komitmen tersebut mengemuka dalam Konsultasi Nasional Rancangan Pedoman Kemitraan antara Kementerian HAM dan perguruan tinggi yang berlangsung pada 12–13 November 2026. Kegiatan ini menghasilkan sejumlah kesepakatan untuk memperluas peran perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan.
Sekretaris Jenderal Kemenham, Novita Ilmaris, mengatakan, tanggung jawab negara dalam melaksanakan P5HAM tidak dapat dijalankan pemerintah sendiri. Perguruan tinggi memiliki peran strategis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan ilmu pengetahuan serta kajian yang mendukung pemajuan HAM.
"Sebagai langkah konkret, Kemenham telah menyiapkan pedoman kemitraan melalui Surat Edaran Menteri HAM yang akan menjadi acuan bagi pemerintah dan perguruan tinggi dalam mengembangkan kerja sama," ujar Novita.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Dalam pengembangan Pusat Studi HAM (PUSHAM), Kemenham menyiapkan tiga pendekatan, yakni penguatan bagi PUSHAM yang telah aktif, revitalisasi bagi PUSHAM yang belum berjalan optimal, serta pembentukan PUSHAM di perguruan tinggi yang belum memilikinya.
Untuk memastikan koordinasi kemitraan berjalan terarah, Pusat Pengembangan dan Sumber Daya Manusia HAM (PPSDM HAM) ditetapkan sebagai single entry point atau pintu masuk koordinasi antara Kemenham dan PUSHAM perguruan tinggi.
Kepala PPSDM HAM, Aditya Sarsito Sukarsono, mengatakan, kemitraan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun pola koordinasi yang lebih terintegrasi, terstruktur, dan berkelanjutan dalam konteks kolaborasi pentahelix.
"Kami memandang kemitraan antara Kementerian HAM dan perguruan tinggi harus dibangun melalui sebuah ekosistem yang terintegrasi, terstruktur, setara, dan berkelanjutan. PPSDM HAM menjadi simpul koordinasi untuk memperkuat jejaring dan kerja sama tersebut," kata Aditya.
Dia menjelaskan, kemitraan dengan 10 perguruan tinggi mencakup sejumlah bentuk dukungan. Di antaranya fasilitasi sumber daya manusia dan pertukaran tenaga ahli di bidang HAM, penyediaan akses data dan informasi melalui platform pembelajaran Kemenham, serta kolaborasi pendanaan untuk riset dan kajian yang mendukung catur dharma perguruan tinggi.
Kemenham juga menargetkan perluasan kerja sama tersebut. Pada 2027, kemitraan yang saat ini melibatkan 10 PUSHAM perguruan tinggi direncanakan bertambah menjadi 20 PUSHAM.
Sepuluh perguruan tinggi yang terlibat dalam konsultasi nasional tersebut meliputi Universitas Sulawesi Barat, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Universitas Islam Indonesia, Universitas Sumatera Utara, Universitas Mulawarman, Universitas Cenderawasih, Universitas Lampung, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Mimika, Universitas Tadulako, dan Universitas Negeri Jakarta.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh dan aktivis HAM, yakni Roichatul Aswidah, Muhammad Hafiz, Adhie Massardi, dan M. Ali Aranoval, yang saat ini juga menjadi tenaga ahli di Kementerian HAM.
Para tenaga ahli tersebut akan turut mendukung pengembangan kemitraan melalui penyusunan kajian peraturan perundang-undangan dan rancangan kebijakan berperspektif HAM, pengembangan kurikulum, modul, dan bahan ajar, serta penguatan jejaring antarlembaga.
Dukungan lainnya mencakup publikasi dan diseminasi hasil kajian, konsultasi teknis pengembangan metodologi, pendampingan pembelajaran, hingga pendampingan bagi perguruan tinggi yang berkomitmen membentuk PUSHAM.