Perilaku Adaptif Mengurai Sampah Kota di Indonesia

kompas.id
1 jam lalu
Cover Berita

Transformasi pengelolaan sampah menjadi energi listrik di Indonesia memasuki babak baru melalui integrasi kebijakan, teknologi, kelembagaan, dan investasi. Strategi pemerintah bukan semata mengejar produksi listrik, tetapi juga membangun budaya masyarakat mengelola sampah dari hulu hingga hilir secara sistemik dan berkelanjutan.

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Nani Hendiarti, yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam rangkaian Konferensi Para Pihak untuk Perubahan Iklim Ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Senin (16/11/2026), mengungkapkan, tujuan utama pengembangan PSEL adalah mengurai persoalan sampah di daerah, bukan semata-mata memenuhi kebutuhan listrik.

Produksi listrik melalui PSEL dan bahan bakar melalui pirolisis merupakan bagian dari manfaat ekonomi yang diperoleh dari pengolahan sampah. Dalam konteks itu, pembiayaan PSEL perlu dipandang sebagai bagian dari penyelenggaraan layanan pengelolaan sampah.

Indonesia memanfaatkan momentum COP31 Antalya untuk memaparkan terobosan penanganan sampah dua tahun terakhir dalam mendukung pencapaian kontribusi yang ditetapkan secara nasional (NDC) dalam mitigasi perubahan iklim. Topik ini dibahas dalam diskusi bertajuk ”Mendorong Pengembangan dan Penerapan Teknologi Canggih Pengolahan Sampah Menjadi Energi untuk Mendukung Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (NDC) Indonesia di Sektor Persampahan” yang dibuka Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Vinda Damayanti Ansjar di Paviliun Indonesia, Sabtu lalu.

Diskusi tersebut menghadirkan Nani, CEO Daya Energi Bersih Nusantara (Denera) Fadli Rahman, serta Sekretaris Pertama sekaligus Atase Lingkungan Hidup Kedutaan Besar Jepang di Indonesia Takayuki Shigematsu. Masalah sampah hampir di seluruh Indonesia menjadi prioritas pemerintah karena persoalannya terus bertambah seiring pertumbuhan populasi dan keterbatasan lahan.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan memperkirakan timbulan sampah nasional mencapai 144.349 ton per hari atau 52,7 juta ton per tahun. Sebanyak 343 dari 550 tempat pemrosesan akhir (TPA) masih menggunakan pembuangan terbuka yang berisiko mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan selama dua tahun terakhir intens bersama Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Danantara, dan para pemangku kepentingan mengurai hambatan regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan sampah berkelanjutan. Sebanyak 30 kabupaten/kota menghasilkan sedikitnya 1.000 ton sampah sehari dan menjadi prioritas pengembangan pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL).

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan terbit pada 10 Oktober 2025 menggantikan Perpres Nomor 35 Tahun 2018 menjadi kunci mendorong pembangunan PSEL. Regulasi baru memperluas pengembangan energi dari sampah sekaligus menyederhanakan administrasi daerah dan melibatkan Danantara dalam investasi.

Menurut Nani, tantangan pengelolaan sampah di perkotaan mencakup penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan dan kepastian pasokan sampah ke PSEL. Pemerintah daerah perlu membenahi sistem pengumpulan sampah sekaligus menjelaskan kepada warga sekitar perbedaan fasilitas PSEL dengan tempat pemrosesan akhir.

Dalam skema baru, pengembang PSEL tidak lagi mengandalkan pembayaran biaya pengolahan sampah (tipping fee) pemerintah daerah. Pendapatan dari penjualan listrik menjadi landasan kelayakan finansial proyek sekaligus mengubah pembagian tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah dan pengembang.

Pemerintah menetapkan harga pembelian listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebesar 20 sen dolar AS per kilowatt jam. Perjanjian jual beli listrik berlaku selama 30 tahun sejak fasilitas pengolahan sampah tersebut mulai beroperasi secara komersial.

Namun, penghapusan tipping fee tidak membebaskan pemerintah daerah dari kewajiban menyediakan lahan, membiayai pengumpulan, dan mengangkut sampah. Pemerintah juga mengatur kompensasi bagi PLN apabila penugasan pembelian listrik PSEL mengakibatkan kenaikan biaya pokok pembangkitan listrik.

Nani, tujuan utama pengembangan PSEL adalah mengurai persoalan sampah di daerah, bukan semata-mata memenuhi kebutuhan listrik. Produksi listrik melalui PSEL dan bahan bakar melalui pirolisis merupakan bagian dari manfaat ekonomi yang diperoleh dari pengolahan sampah.

Nani menekankan pentingnya membangun budaya masyarakat yang sadar mengelola sampah untuk menopang keberlanjutan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Dalam konteks itu, pembiayaan PSEL perlu dipandang sebagai bagian dari penyelenggaraan layanan pengelolaan sampah, bukan semata-mata pembangkitan listrik.

Pengembangan proyek dimulai dengan pemerintah daerah mengusulkan lokasi, kemudian kementerian terkait memverifikasi dan menetapkannya. Selanjutnya, Danantara memilih mitra pengembang, badan usaha proyek membangun dan mengoperasikan fasilitas, sedangkan PLN membeli listrik yang dihasilkan.

Data Kemenko Pangan per 31 Oktober 2026 mencatat pengembangan PSEL di 21 lokasi dengan cakupan pelayanan 44 kabupaten/kota. Semua PSEL tersebut memiliki kapasitas pengolahan hingga 30.289 ton sehari, setara 21 persen timbulan sampah nasional, dengan potensi daya 524,8 megawatt (MW).

PSEL Benowo di Surabaya, Jawa Timur, telah beroperasi dan PSEL Keramasan di Palembang, Sumatera Selatan, memasuki pengujian sebelum beroperasi komersial. Empat proyek lagi mulai dibangun, sementara delapan proyek tahap kedua sedang disiapkan untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah.

Menurut Kemenko Pangan, kapasitas kumulatif proyek Denpasar Raya, Legok Nangka, Kota Bekasi, dan Bogor Raya 1 mencapai 6.481 ton sehari. Potensi daya keempatnya sekitar 127 MW, dengan Legok Nangka mengikuti skema berbeda dari tiga proyek tahap pertama Danantara.

Ekosistem investasi

Danantara mencatat nilai investasi Denpasar Raya dan Kota Bekasi masing-masing Rp 3 triliun, sedangkan Bogor Raya 1 Rp 2,8 triliun. Ditambah investasi Legok Nangka sekitar Rp 7 triliun, menurut Kemenko Pangan, nilai pengembangan empat proyek PSEL mencapai Rp 15,8 triliun.

Fadli menekankan pentingnya kelayakan pembiayaan proyek, standardisasi, dan layanan terpadu. Danantara melalui Denera menghubungkan investor dengan kementerian, pemerintah daerah, serta PLN, termasuk koordinasi perizinan dan penyiapan lahan.

Sedikitnya 100 entitas atau konsorsium mengikuti seleksi mitra proyek PSEL, dengan 30 persen di antaranya adalah perusahaan Indonesia. Kini 34 lembaga keuangan juga masuk panel calon pemberi pinjaman tahap kedua meskipun keterlibatan tersebut belum menjamin pencairan pembiayaan.

Standardisasi proyek PSEL saat ini menjadi tantangan karena setiap mitra teknologi membawa pengalaman dan standar teknis berbeda. Kepastian pendapatan dan pembagian risiko juga menentukan kelayakan pembiayaan, sedangkan percepatan konstruksi tetap memerlukan pengawasan mutu dan kepatuhan lingkungan.

Takayuki pun memaparkan pengalaman proyek PSEL Legok Nangka yang dijalani investor Jepang. Fasilitas yang dirancang melayani enam kabupaten/kota itu akan mengolah sekitar 2.000 ton sampah sehari dan menghasilkan listrik hingga 40 MW.

Nilai investasi proyek tersebut sekitar 400 juta dolar AS dengan masa konsesi selama 20 tahun. Proyek berskema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) tersebut mengandalkan pendapatan jasa pengolahan sampah dan penjualan listrik.

Legok Nangka juga menyediakan fasilitas pengolahan awal untuk mengurangi kadar air dan memisahkan material yang tidak dapat dibakar. Takayuki menekankan perlunya kepastian pendapatan, mitigasi risiko, harmonisasi perizinan, kepastian volume dan kualitas sampah, serta kesiapan infrastruktur pendukung.

Ekonomi sirkular

Kemenko Pangan memproyeksikan timbulan sampah Indonesia mencapai 146.780 ton per hari pada 2029 dengan beragam kebutuhan teknologi. Pengolahan sampah organik mulai dari tingkat rumah tangga diproyeksikan mengurangi 12,4 persen timbulan sampah, sedangkan bank sampah dan pusat daur ulang berbasis komunitas dapat menekan 19,8 persen lagi.

Bahan bakar dari olahan sampah atau refuse-derived fuel (RDF) diproyeksikan mengatasi 25,3 persen, pirolisis dan pengolahan lainnya (20 persen), serta PSEL (22,5 persen). Ketiga jalur tersebut diproyeksikan menangani 67,8 persen timbulan sampah nasional pada 2029.

Ekonomi sirkular menempatkan pengurangan timbulan dan pemulihan material sebagai prioritas sebelum menggunakan pengolahan residu berskala besar. Kepastian pasokan sampah untuk PSEL tidak semestinya menghambat upaya pengurangan sampah ataupun tanggung jawab produsen dalam menangani kemasan produknya seusai dipakai konsumen.

Pemerintah juga memadukan penggalian timbunan sampah lama atau landfill mining dengan teknologi pirolisis untuk memulihkan sumber daya. Lima lokasi percontohan meliputi TPA Sumur Batu, Galuga, Bantargebang, Jatibarang, dan Sarimukti dengan tahapan pelaksanaan yang berbeda.

Adapun 21 fasilitas PSEL diperkirakan berpotensi mengurangi emisi 7,7 juta ton setara karbon dioksida per tahun. Estimasi indikatif itu bersumber dari menekan emisi metana setara 4,4 juta ton dan substitusi listrik jaringan setara 3,3 juta ton.

Pemerintah menargetkan kinerja emisi fasilitas setidaknya setara standar emisi industri Uni Eropa disertai pemantauan secara berkelanjutan. Denera berencana membuat dasbor transparansi publik agar masyarakat dapat memantau kinerja parameter lingkungan secara langsung selama PSEL beroperasi.

Kemenko Pangan memperkirakan tiga proyek tahap pertama berpotensi menciptakan sekitar 3.400 lapangan kerja hijau dalam pengembangan PSEL. Proyeksi ini sejalan dengan target Denera melibatkan sedikitnya 80 persen tenaga kerja lokal serta membuka peluang pemilah sampah menjadi pekerjaan formal.

Kementerian Lingkungan Hidup menekankan pentingnya perubahan perilaku. Bank sampah juga berfungsi sebagai sarana edukasi pemilahan sampah bagi warga di lingkungan sekitarnya.

Integrasi kebijakan, teknologi, kelembagaan, dan investasi pada akhirnya harus menjawab kebutuhan masyarakat atas lingkungan yang sehat dan aman. Ukuran keberhasilan transformasi bukan semata dari produksi listrik, melainkan juga berkurangnya sampah dan risiko lingkungan yang harus ditanggung masyarakat.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Pembangunan SMKN 36 Jakarta 2 Tahun Mangkrak!
• 15 jam laluokezone.com
thumb
Singgung Pengalaman Anggota, Komisi II Akan Atur Larangan Foto Kopi KTP di RUU Adminduk
• 17 jam lalukumparan.com
thumb
MPR Minta Presiden Setor Nama Cawapres Paling Telat 25 November
• 12 jam lalurepublika.co.id
thumb
Aksi Dukungan untuk Sufmi Dasco Jadi Cawapres Pengganti Gibran | SAPA SIANG
• 17 jam lalukompas.tv
thumb
Tersangka Penyadapan Irjen Eko Hadi Segera Disidang Etik, Sanksi Pemecatan Mengintai
• 15 jam lalukompas.id
Berhasil disimpan.