JAKARTA, KOMPAS - Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadwalkan sidang kode etik Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo dalam kasus dugaan penyadapan ilegal pada minggu depan. Penyelidikan terkait berbagai kemungkinan lain di balik perkara ini masih terus dikembangkan.
”Hari ini diagendakan sidang kode etik salah satu terduga pelanggar berinial EHS. Untuk yang ditanyakan tadi (sidang kode etik Listyo Sigit Prabowo), dijadwalkan minggu depan. Harinya akan kami sampaikan lebih lanjut kepada rekan-rekan media,” ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Johnny Edison Isir.
Dalam penegakan disiplin internal, Johnny menyatakan komitmen Polri untuk bersikap transparan dan bersih ke dalam. Pada Selasa, Polri mengagendakan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) tersangka Irjen (Pol) Eko Hadi di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, sejak pukul 09.00 WIB.
Keterangan tersebut disampaikan Johnny saat menjawab pertanyaan wartawan seusai acara pertemuan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Terkait dengan berbagai kemungkinan lainnya, hal itu tetap akan didalami. Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim untuk pengembangan terkait dugaan makar, dan saat ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Sementara untuk laporan polisi atau LP yang awal, itu berkaitan dengan dugaan penyadapan, illegal access, dan pemusnahan alat bukti elektronik.
Pada sesi tanya jawab, wartawan pun menanyakan soal penyebutan Listyo Sigit sebagai end user, elaborasi pengguna akhir, serta apakah tidak ada tokoh lain di balik Listyo. Menanggapi pertanyaan tersebut, Johnny kembali menegaskan keterangan Kapolri Suyudi dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi III DPR RI.
Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Jakarta pada Kamis (12/11/2026), Kapolri Suyudi menyampaikan, Jenderal (Pol) Listyo Sigit diduga menjadi pihak yang memberikan perintah dan menetapkan target penyadapan para korban, sekaligus menjadi penerima hasil akhir penyadapan.
Johnny mengatakan, Polri akan terus mendalami berbagai kemungkinan dalam perkara ini. ”Terkait dengan berbagai kemungkinan lainnya, hal itu tetap akan didalami. Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim untuk pengembangan terkait dugaan makar, dan saat ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Sementara untuk laporan polisi atau LP yang awal, itu berkaitan dengan dugaan penyadapan, illegal access, dan pemusnahan alat bukti elektronik,” kata Johnny.
Sebelumnya, pada Selasa (10/11/2026), Irjen (Pol) Ahrie Sonta telah menjalani sidang etik. Dalam persidangan tersebut, KKEP menjatuhkan putusan terhadap tersangka yakni Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
Sementara itu, untuk penjadwalan sidang etik Irjen (Pol) Slamet Uliandi, Johnny menyampaikan tersangka belum dapat menjalani sidang karena kondisi kesehatannya masih memerlukan perawatan medis.
Selain membahas perkembangan kasus penyadapan, Menko Polkam Dudung Abdurachman menyatakan pertemuan dengan Kapolri Suyudi kali ini menyoroti sejumlah isu strategis terkait situasi keamanan terkini dan penegakan hukum.
Dalam pertemuan tersebut, Kapolri Suyudi melaporkan penanganan beragam tindak kriminalitas, mulai dari pemberantasan narkotika hingga rencana pemulangan pelaku penipuan daring (online scam) dari Filipina pada tanggal 25 November mendatang.
Di sisi lain, Dudung menekankan agar Polri turut mengawal program-program prioritas Presiden dengan memonitor potensi gangguan maupun dampaknya terhadap warga, sekaligus memperkuat implementasi pendekatan "Polisi Bersama Masyarakat" di lapangan.
”Sinergi Polisi Bersama Masyarakat harus betul-betul digaungkan implementasinya di lapangan. Ini menjadi momen penting bagi kepolisian untuk berkiprah secara langsung serta menajamkan kembali bahwa kepolisian itu adalah milik rakyat, sama halnya seperti TNI,” kata Dudung.
Dudung menuturkan, dalam pertemuan tersebut pihaknya memberikan informasi-informasi mengenai perkembangan situasi dan program prioritas Presiden Prabowo yang tentunya harus dikawal. Pengawalan tersebut tidak serta-merta hanya dilakukan oleh kelembagaan yang berwenang.
”Tetapi kepolisian juga harus memonitor sejauh mana kemungkinan adanya gangguan, ancaman, atau dampak dari program tersebut terhadap masyarakat,” kata Dudung.





