OJK Terima 700 Ribu Aduan Scam, 80% Korban Lapor 12 Jam Setelah Kejadian

kumparan.com
1 jam lalu
Cover Berita

Kasus penipuan digital atau scam di Indonesia masih menjadi ancaman serius. Salah satu persoalan yang membuat penanganan kasus ini semakin sulit adalah keterlambatan korban melapor. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, sekitar 80 persen korban penipuan yang melaporkan kasusnya ke Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) baru melapor sekitar 12 jam setelah kejadian. Padahal, uang korban bisa berpindah tangan hanya dalam hitungan menit, bahkan detik.

Ketua Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) OJK, Hudiyanto, mengungkapkan bahwa sejak IASC mulai beroperasi pada 24 November 2024, lembaga tersebut telah menerima lebih dari 700 ribu pengaduan terkait penipuan. Namun, kecepatan pelaku memindahkan uang hasil kejahatan kerap tidak sebanding dengan waktu yang dibutuhkan korban untuk menyadari dan melaporkan kejadian tersebut.

"Uang hilang setengah jam. Mungkin dalam hitungan detik, mungkin dalam hitungan menit. Jadi, lebih baik kita hindarkan diri dari scam," kata Hudiyanto dalam acara peluncuran laporan tahunan "State of Scam in Indonesia 2026", di Jakarta, Selasa (17/11).

Menurut dia, keterlambatan pelaporan menjadi salah satu tantangan terbesar dalam upaya menyelamatkan dana korban. Ketika korban baru menyadari telah tertipu beberapa jam kemudian, pelaku bisa saja sudah memindahkan uang ke rekening lain sehingga proses pemblokiran semakin sulit.

Oleh karena itu, OJK menilai upaya pencegahan harus menjadi perhatian utama. Masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan penanganan setelah menjadi korban, tetapi juga perlu dibekali kemampuan untuk mengenali dan memeriksa potensi penipuan sejak awal.

OJK Siapkan Aplikasi Anti-Scam

Untuk memperkuat upaya pencegahan, OJK bersama sejumlah lembaga, termasuk Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), tengah menyiapkan aplikasi Anti-Scam.

Hudiyanto mengatakan, aplikasi tersebut nantinya memungkinkan masyarakat memeriksa nomor telepon, rekening, maupun informasi lain yang berkaitan dengan dugaan penipuan digital sebelum melakukan transaksi atau merespons suatu penawaran.

Salah satu sumber informasi yang akan dihimpun berasal dari berbagai kanal pengaduan milik lembaga terkait. Komdigi, misalnya, memiliki layanan untuk memeriksa aduan nomor telepon dan konten. Sementara itu, OJK dan lembaga lainnya juga akan berkontribusi dalam mengumpulkan data terkait aktivitas penipuan.

Dengan mengintegrasikan berbagai sumber tersebut, masyarakat diharapkan bisa mengetahui apakah nomor telepon atau rekening yang menghubungi mereka pernah dilaporkan terkait penipuan.

"Ketika Bapak Ibu mendapatkan penawaran, apakah dari WhatsApp, Facebook, Instagram, atau website, apakah ada nomor telepon seseorang, apakah ada nomor rekening seseorang, please masukin di aplikasi tersebut. Please check," ujar Hudiyanto.

Ia menegaskan, masyarakat perlu membiasakan diri melakukan pemeriksaan sebelum mengambil keputusan, terutama ketika menerima tawaran investasi, transaksi keuangan, atau pesan dari nomor yang tidak dikenal.

OJK juga berencana menghubungkan basis data penipuan di Indonesia dengan jaringan pertukaran informasi internasional atau Global Exchange Sharing (GES). Melalui kerja sama tersebut, Indonesia dapat bertukar informasi mengenai nomor telepon dan rekening yang terindikasi digunakan untuk melakukan penipuan di negara lain.

Hudiyanto mencontohkan, nomor telepon dari negara seperti Kamboja atau Vietnam yang pernah teridentifikasi melakukan penipuan dapat masuk dalam pertukaran informasi tersebut. Dengan begitu, masyarakat berpotensi memperoleh peringatan ketika berkomunikasi dengan nomor yang sudah terdeteksi memiliki rekam jejak penipuan.

Menurut Hudiyanto, langkah ini penting karena aktivitas penipuan digital tidak selalu berasal dari dalam negeri. Pertukaran data lintas negara diharapkan dapat memperluas jangkauan deteksi dan pencegahan.

OJK Baru Kembalikan Rp 240 Miliar ke Korban

Selain memperkuat pencegahan, OJK juga terus berupaya menyelamatkan dana masyarakat yang menjadi korban penipuan melalui IASC.

Hudiyanto mengungkapkan, dari total kerugian masyarakat yang mencapai belasan triliun rupiah, upaya penanganan melalui pusat anti-scam tersebut telah berhasil memblokir dana sekitar Rp 700 miliar.

Dari jumlah dana yang berhasil diblokir itu, sekitar Rp 240 miliar telah dikembalikan kepada para korban. Meski demikian, Hudiyanto menilai angka tersebut masih relatif kecil jika dibandingkan dengan total kerugian yang dialami masyarakat. Salah satu penyebabnya kembali berkaitan dengan keterlambatan korban dalam melaporkan kejadian.

Karena itu, ia meminta masyarakat untuk segera menghubungi IASC apabila menyadari telah menjadi korban penipuan transaksi keuangan. Pelaporan dapat dilakukan melalui situs resmi iasc.ojk.go.id. Semakin cepat laporan masuk, semakin besar pula peluang pihak terkait untuk menelusuri aliran dana dan melakukan pemblokiran terhadap rekening yang digunakan pelaku.

Hudiyanto juga mengingatkan bahwa penanganan kasus scam tidak hanya melibatkan OJK. Sejumlah lembaga lain, seperti Satgas terkait, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), kepolisian, serta asosiasi di sektor jasa keuangan dan sistem pembayaran, turut berperan dalam proses penanganan.

Ia turut menyinggung persoalan kebocoran data pribadi yang dapat dimanfaatkan pelaku untuk menjalankan aksinya. Menurut Hudiyanto, masyarakat perlu memahami bahwa kebocoran data juga melibatkan pelaku kejahatan yang sengaja mencuri dan menyalahgunakan informasi pribadi.

Pada akhirnya, OJK menekankan pentingnya membangun kebiasaan memeriksa informasi sebelum melakukan transaksi serta segera melapor ketika menemukan indikasi penipuan.

"Ketika saudara kita, teman, atau siapa pun merasa terkena transaksi scam, segera laporkan. Manfaatkan kami," tutup Hudiyanto.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Pernyataan Kemenkum tegaskan pergantian Ketum FFI harus lewat KLB
• 3 jam laluantaranews.com
thumb
14 Tahun Lalu, Robert Pattinson Pernah Ungkap Keinginan Jadi James Bond
• 4 jam lalukumparan.com
thumb
IHSG Dibuka Melemah, Investor Cermati Keputusan BI Rate
• 5 jam lalumedcom.id
thumb
Kejagung Banding Vonis 5 Tahun Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto
• 12 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Mengintip Gurita MIND ID ANTM hingga PTBA saat Negara Incar 70% Saham Tambang
• 51 menit lalukatadata.co.id
Berhasil disimpan.