Mendagri Minta Kepala Daerah Kawal Penetapan UMP dan UMK 2027, Ini Tenggatnya

kumparan.com
37 menit lalu
Cover Berita

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah mengawal proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027.

Tito menyebut, rumusan pengupahan di tingkat nasional telah ditetapkan melalui pembahasan yang melibatkan Menteri Ketenagakerjaan, dewan pengupahan, serikat buruh, serta kalangan pengusaha.

“Tanggal 21 (November) sesuai arahan, sekarang sudah ditetapkan di tingkat nasional oleh Menteri Tenaga Kerja, Dewan Pengupahan, kemudian serikat buruh, dan pengusaha, Apindo dan Kadin, sudah ada rumusannya,” kata Tito saat ditemui wartawan di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11).

Setelah rumusan tersebut ditetapkan di tingkat nasional, pemerintah daerah diminta menindaklanjuti proses penetapan upah minimum di wilayah masing-masing.

Tito menyebut, batas waktu penetapan UMP dan UMSP jatuh pada 21 November 2026, sementara UMK memiliki tenggat hingga 26 November 2026.

“Nah, kemudian untuk upah minimum regional provinsi dan upah minimum sektoral provinsi, itu paling lambat tanggal 21 sudah diselesaikan dan untuk kabupaten/kota tanggal 26 November,” tuturnya.

Mendagri juga menjelaskan, pemerintah provinsi dapat mengambil alih proses penetapan UMK apabila pemerintah kabupaten/kota tidak mampu menyelesaikannya sesuai tenggat waktu.

“Kalau nanti ada kabupaten/kota yang tidak mampu menyelesaikan, dapat diambil alih oleh provinsi untuk menyelesaikannya,” kata dia.

Untuk memastikan penetapan upah berjalan sesuai tenggat, Tito meminta pemerintah provinsi segera menggerakkan dinas tenaga kerja di daerah. Dinas tenaga kerja diminta berkomunikasi dengan dewan pengupahan, serikat buruh, serta perwakilan pengusaha.

“Nah, saya kemarin menganjurkan untuk menuju tanggal 21 itu provinsi, ya ditugaskan lah kepala dinas tenaga kerja, segera komunikasi dengan dewan pengupahan, buruh, dan Kadin, Apindo di daerahnya sehingga bisa bertemu solusi yang terbaik untuk tiap daerah,” terang dia.

Mendagri berharap, pemerintah daerah dapat memfasilitasi dialog dan mediasi antara seluruh pihak yang terlibat dalam penetapan upah.

“Kita berharap semua daerah semua bisa melakukan mediasi, bertemu, dialog, ketemu, angka yang tepat, dan setelah itu situasi landai, berjalan lagi, kita bekerja semua,” pungkasnya.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
MPR: Ada 22 Syarat Bagi Calon Wapres Usulan Prabowo
• 12 jam lalusuarasurabaya.net
thumb
Wapres dan stabilitas politik: Menimbang Dasco
• 13 jam laluantaranews.com
thumb
Bicara Pemindahan Badak Ujung Kulon, Kapasitas Hashim Dipertanyakan
• 1 jam lalukatadata.co.id
thumb
Kapolri: Belum Ada Tersangka Kasus Dugaan Makar
• 4 jam laluliputan6.com
thumb
Legislator Desak Bahlil Menteri ESDM Cabut Kepmen Tambang Ujung Kulon
• 11 jam lalusuarasurabaya.net
Berhasil disimpan.