Pantau - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) DKI Jakarta, Afriendi Sikumbang, mengusulkan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) terpadu lintas lembaga penegak hukum untuk memperkuat penerapan keadilan restoratif atau restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
Usulan tersebut bertujuan menyeragamkan prosedur sekaligus mengatasi hambatan koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara pidana melalui pendekatan pemulihan.
Afriendi menilai penerapan keadilan restoratif selama ini masih menghadapi berbagai kendala akibat ego sektoral dan perbedaan aturan internal yang digunakan masing-masing lembaga penegak hukum.
"Sebelum berlakunya KUHP dan KUHAP Baru, penerapan keadilan restoratif kerap terhambat oleh ego sektoral karena masing-masing lembaga penegak hukum," kata Afriendi Sikumbang di Jakarta, Selasa.
Menurutnya, perbedaan mekanisme antarlembaga menjadi salah satu penyebab belum seragamnya pelaksanaan keadilan restoratif dalam proses penanganan perkara pidana.
APSI Soroti Ego Sektoral dalam Penerapan Keadilan RestoratifAfriendi menjelaskan bahwa sebelum pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru, masing-masing institusi penegak hukum memiliki pedoman tersendiri dalam menerapkan mekanisme keadilan restoratif.
Kepolisian menggunakan Peraturan Kepolisian (Perpol), Kejaksaan berpedoman pada Peraturan Kejaksaan (Perja), sedangkan Mahkamah Agung menerapkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) sesuai kewenangan masing-masing.
Perbedaan regulasi internal tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ketidaksamaan prosedur dan penafsiran dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif.
Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian Afriendi dalam disertasi doktor hukumnya yang berjudul Harmonisasi Regulasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.
Gagasan dalam disertasi tersebut disampaikan dalam rangkaian wisuda Universitas Borobudur yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat.
Afriendi menilai harmonisasi regulasi menjadi kebutuhan penting agar penerapan keadilan restoratif tidak lagi berjalan berdasarkan mekanisme yang berbeda-beda di setiap lembaga penegak hukum.
KUHP dan KUHAP Baru Jadi Momentum Pembaruan Sistem Peradilan PidanaAfriendi menjelaskan bahwa pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Baru melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 sejak awal 2026 menjadi tonggak penting pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia.
Menurutnya, kedua regulasi tersebut membawa perubahan paradigma pemidanaan dari pendekatan yang berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku menuju penyelesaian perkara yang lebih mengutamakan pemulihan.
Perubahan tersebut memberikan ruang lebih besar bagi penerapan keadilan restoratif melalui dialog, mediasi, dan pemulihan kerugian dengan memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terdampak tindak pidana.
"Masuknya mekanisme keadilan restoratif secara formal dalam KUHAP Baru adalah langkah maju yang menjawab fragmentasi aturan selama ini," kata dia.
Meski telah memperoleh landasan hukum pada tingkat undang-undang, Afriendi menilai pelaksanaan keadilan restoratif masih membutuhkan penyelarasan peraturan teknis agar dapat diterapkan secara konsisten.
Ia menekankan pentingnya penyusunan peraturan pelaksana dan SOP terpadu yang dapat digunakan bersama oleh penyidik, penuntut umum, serta hakim.
Pedoman tersebut diperlukan untuk mencegah perbedaan penafsiran mengenai persyaratan, prosedur, dan batasan penerapan keadilan restoratif dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.
Dengan adanya standar yang seragam, koordinasi antarlembaga penegak hukum diharapkan dapat berjalan lebih efektif sekaligus memberikan kepastian prosedur dalam penyelesaian perkara.
Afriendi Tekankan Pengawasan Pengadilan dan Perlindungan Hak KorbanAfriendi yang juga merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Sumatera Barat turut menyoroti sejumlah ketentuan penting dalam KUHAP Baru terkait pelaksanaan keadilan restoratif.
Salah satu aspek yang menjadi perhatiannya adalah kewajiban pengawasan oleh pengadilan terhadap pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif.
Selain itu, penerapan keadilan restoratif juga dibatasi pada jenis tindak pidana tertentu sehingga tidak dapat digunakan secara bebas untuk menyelesaikan seluruh perkara pidana.
Menurut Afriendi, ketentuan mengenai pengawasan pengadilan dan pembatasan jenis tindak pidana harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) aparat penegak hukum.
Kesiapan tersebut diperlukan agar penyidik, penuntut umum, dan hakim memiliki pemahaman yang selaras dalam menerapkan ketentuan keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Ia juga menegaskan bahwa perlindungan hak korban harus menjadi perhatian utama dalam setiap proses penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.
Proses perdamaian, menurutnya, harus benar-benar diarahkan untuk memulihkan kerugian yang dialami korban dan tidak sekadar dijadikan mekanisme cepat untuk menghentikan penanganan perkara pidana.
Perlindungan terhadap korban menjadi bagian penting agar penerapan keadilan restoratif tetap memenuhi tujuan pemulihan tanpa mengabaikan kepentingan pihak yang mengalami kerugian akibat tindak pidana.
SOP Terpadu Diharapkan Jadi Rujukan Aparat Penegak HukumAfriendi menjelaskan bahwa gagasan harmonisasi regulasi dan penyusunan SOP terpadu lahir dari pengalaman panjangnya bersentuhan langsung dengan praktik penegakan hukum di tengah masyarakat.
Pengalaman tersebut menjadi dasar pemikirannya mengenai perlunya sistem pelaksanaan keadilan restoratif yang lebih terintegrasi dan memiliki kepastian prosedur.
Ia berharap pemerintah dan seluruh lembaga penegak hukum dapat menjadikan harmonisasi aturan teknis sebagai bagian penting dalam mengawal implementasi KUHP dan KUHAP Baru.
"Kami berharap gagasan harmonisasi teknis restorative justice tersebut dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengawal implementasi KUHP dan KUHAP Baru agar lebih humanis dan berkeadilan," kata dia.
Melalui penerapan SOP terpadu, Afriendi berharap pelaksanaan keadilan restoratif dapat berjalan lebih konsisten di seluruh lembaga penegak hukum dengan tetap mengedepankan perlindungan hak korban, pemulihan kerugian, dan prinsip keadilan yang humanis.




