Agrinas Palma memperkuat sinergi dan meminta pendampingan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri agar aset negara terjaga.
IDXChannel—Sejumlah lahan perkebunan yang telah diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) masih ternyata menghadapi kendala penguasaan di lapangan.
Karena itu, Agrinas Palma memperkuat sinergi dan meminta pendampingan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri agar aset negara terjaga dan pengelolaannya berpijak pada kepastian hukum.
Permintaan tersebut disampaikan Direktur Utama Agrinas Palma Mohammad Abdul Ghani, saat audiensi dengan Kepala Bareskrim (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Asep Safrudin di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Agrinas Palma berharap koordinasi dengan Kepolisian Daerah (Polda) dan Kepolisian Resor (Polres) di wilayah terkait dapat membantu penanganan secara terukur. Langkah itu diharapkan mencegah potensi konflik dan menjaga keberlangsungan operasional, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum serta kepentingan masyarakat.
“Sinergi dengan Polri menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan mandat Perseroan, khususnya terkait pengamanan aset negara dan keberlangsungan operasional perkebunan. Kami berharap melalui koordinasi dan kerja sama yang berkelanjutan, berbagai tantangan yang dihadapi perusahaan dapat ditangani secara profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Ghani dalam keterangan tertulis Rabu, (18/11/2026).
Menurut manajeman Agrinas Palma, persoalan lahan ini berkaitan langsung dengan arah besar perusahaan di mana perusahaan yang berada di bawah naungan Danantara itu memegang visi menjadi perusahaan perkebunan global yang terkemuka, ramah lingkungan, dan ramah sosial, sebagai pilar utama swasembada pangan dan energi nasional.
Visi tersebut sulit diwujudkan selama sebagian lahan yang menjadi tanggung jawab perusahaan belum dapat dikelola secara penuh. Pasalnya, kebun yang produktif dan berkelanjutan membutuhkan lahan dengan status hukum yang jelas dan bebas dari sengketa penguasaan.
Di sisi lain, Agrinas Palma menyatakan siap menjalani semua prosedur untuk melengkapi administrasi dan dokumen alas hak atas lahan yang dikelolanya. Kejelasan status dan dasar hukum pemanfaatan lahan menjadi bagian dari penataan aset sekaligus memberi kepastian bagi calon investor yang ingin menjajaki kerja sama.
Sementara itu, Komjen Pol Asep Safrudin menilai penyelesaian status lahan dan kejelasan alas hak akan memberi dasar administrasi dan hukum yang jelas bagi pengelolaan aset. “Dengan demikian, calon investor dapat memperoleh kepastian dalam melihat peluang kerja sama dan investasi,” kata Asep, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pelaksana Tugas I Satgas PKH pada kesempatan yang sama.
Dalam audiensi tersebut, Asep juga menyoroti pola kerja sama operasional (KSO) perkebunan. Beberapa poin yang dibahas pada pertemuan itu antara lain membahas pengamanan aset, kendala penguasaan lahan, kesiapan administrasi dan alas hak, hingga moratorium perkebunan.
Adapun terkait moratorium KSO, ujar Asep, hal itu merupakan langkah yang tepat untuk menghindari tumpang tindih pengelolaan yang berpotensi memicu perselisihan antarkorporasi.
Pembenahan itu sejalan dengan komitmen Agrinas Palma memperkuat tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).
Prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran menjadi landasan agar kemitraan dengan masyarakat, petani, koperasi, dan mitra usaha berlangsung tertib serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat GCG, sehingga pengelolaan aset dan kemitraan perkebunan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat,” tutur Ghani.
Lebih jauh, Asep menaruh harapan besar pada peran Agrinas Palma. Ia ingin perusahaan menjadi perwakilan negara yang hadir hingga ke daerah-daerah melalui perkebunan.
Kehadiran itu diharapkan menyentuh langsung masyarakat dan mendorong jalannya program-program pemerintah. Peran tersebut sekaligus menjadi wujud pelaksanaan mandat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pengelolaan kekayaan negara bagi kemakmuran rakyat.
(Nadya Kurnia)





