Pantau - Komisi III DPR RI menyetujui laporan hasil kerja tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Persetujuan tersebut menandai selesainya seluruh rangkaian pembahasan RUU Perampasan Aset di tingkat panitia kerja (panja).
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan melalui rapat kerja untuk pengambilan keputusan tingkat I.
Rapat pengambilan keputusan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu (18/11/2026) pukul 13.00 WIB sebelum RUU dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI.
Komisi III DPR Sepakati Laporan Tim Perumus dan Tim SinkronisasiPersetujuan terhadap laporan timus dan timsin diberikan dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.
Dalam rapat tersebut, Habiburokhman meminta persetujuan anggota panja atas laporan hasil pembahasan yang telah diselesaikan kedua tim.
"Pimpinan menerima pendapat dari anggota Panja. Apakah laporan dari timus dan timsin dapat disetujui?" kata Habiburokhman dalam rapat di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Pertanyaan tersebut dijawab setuju oleh sejumlah anggota Komisi III DPR RI yang hadir.
Dengan adanya persetujuan itu, pembahasan RUU Perampasan Aset di tingkat panja dinyatakan selesai.
Hasil kerja timus dan timsin selanjutnya menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan pada tahapan berikutnya.
RUU Perampasan Aset Masuk Tahap Pengambilan Keputusan Tingkat IHabiburokhman menjelaskan bahwa setelah pembahasan di tingkat panja selesai, RUU Perampasan Aset akan dilanjutkan ke rapat kerja.
Rapat tersebut diagendakan untuk mengambil keputusan tingkat I atas rancangan undang-undang.
"Tingkat pertama pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya pukul 13.00 WIB siang ini," katanya.
Tahapan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu (18/11/2026).
Setelah melalui pengambilan keputusan tingkat I, RUU Perampasan Aset dapat dilanjutkan ke Rapat Paripurna DPR RI.
Namun, persetujuan terhadap laporan timus dan timsin belum berarti RUU tersebut telah disahkan menjadi undang-undang.
Timus dan Timsin Rampungkan Perbaikan Redaksional RUUWakil Ketua Panja Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menyampaikan bahwa timus dan timsin telah menyelesaikan tugas yang diberikan panja.
Pekerjaan tersebut mencakup perbaikan redaksional terhadap hasil pembahasan RUU Perampasan Aset.
Timus dan timsin juga melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian ketentuan antar-pasal dalam rancangan undang-undang.
Pemeriksaan meliputi sinkronisasi pasal, pengacuan pasal, serta penyesuaian ketentuan yang berkaitan dengan hasil pembahasan sebelumnya.
Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari pertentangan isi maupun perbedaan penafsiran antara satu pasal dan pasal lainnya.
Selain itu, kedua tim menelusuri bagian penjelasan RUU agar selaras dengan substansi yang telah dibahas di tingkat panja.
Pembahasan RUU Perampasan Aset Berlanjut ke Tahap BerikutnyaRUU yang dibahas Komisi III DPR RI menggunakan nomenklatur RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Persetujuan laporan timus dan timsin menjadi tahapan penting dalam penyelesaian pembahasan rancangan tersebut di tingkat panja.
Komisi III DPR RI selanjutnya menjadwalkan pengambilan keputusan tingkat I pada pukul 13.00 WIB.
Apabila tahapan tersebut diselesaikan, pembahasan RUU dapat dilanjutkan ke Rapat Paripurna DPR RI untuk proses persetujuan berikutnya.
Hingga laporan ini disampaikan, RUU Perampasan Aset masih berada dalam proses legislasi dan belum disahkan menjadi undang-undang.




