Mantan Menag, Yaqut Cholil Qoumas, menolak untuk menjadi saksi mahkota dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (18/11). Yaqut merasa tidak berkaitan dengan para terdakwa lain.
Mulanya, hakim bertanya kepada Yaqut terkait kesediaannya bersaksi untuk tiga terdakwa lain, yakni Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex (stafsus Menag 2021-2024), Asrul Azis Taba (Ketua Umum Tour Travel Haji dan Umrah/Kesthuri), serta Ismail Adham (Direktur Operasional Makassar Toraja/Maktour).
“Apakah Terdakwa Yaqut bersedia untuk menjadi saksi untuk perkara Pak Ishfah, Pak Ismail Adam, dan Pak Asrul Aziz Taba?” tanya ketua majelis hakim, Ni Kadek Susantiani, dalam persidangan.
“Mohon izin menjawab, Yang Mulia. Karena saya merasa tidak berkaitan dengan ketiga terdakwa yang lain, mohon izin untuk tidak mengambil hak saya untuk bersaksi terhadap ketiga yang lainnya,” jawab Yaqut.
Pengacara Yaqut menambahkan kliennya enggan menjadi saksi mahkota untuk tetap menjaga fokus.
“Yang Mulia, memang menjaga fokus beliau terhadap keterangan terdakwa karena kondisi kesehatan juga Yang Mulia,” ujar pengacara Yaqut.
Sedangkan ketiga terdakwa lain bersedia untuk memberikan keterangan sebagai saksi bagi satu sama lain.
Dalam kasus ini, jaksa mendakwa Gus Yaqut melakukan korupsi terkait pengaturan kuota haji tahun 2023-2024. Dari pengaturan itu, ia disebut memperoleh keuntungan pribadi sebesar USD 271.500, atau setara Rp4.832.971.500, serta merugikan keuangan negara atau perekonomian negara hingga Rp622 miliar.
Perbuatan tersebut didakwa dilakukan bersama Gus Alex, Asrul Azis Taba, serta Ismail Adham.
Menurut jaksa, pengaturan kuota itu dilakukan untuk mengakomodasi permintaan asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Setelah permintaan tersebut dipenuhi, diduga mengalir fee percepatan keberangkatan jemaah kepada para pejabat di Kemenag dan sejumlah pihak lain.
Pada 2023, tambahan kuota haji yang seharusnya dialokasikan seluruhnya untuk haji reguler dialihkan, dengan 8 persen diatur untuk haji khusus, merujuk pada kesepakatan di DPR RI. Pada 2024, tambahan kuota diatur sebesar 50 persen untuk haji khusus tanpa landasan kajian teknis dan bertentangan dengan sejumlah aturan perundang-undangan, padahal porsi yang semestinya hanya 8 persen dari total kuota tambahan.
Gus Yaqut membantah menerima keuntungan sebagaimana disebut dalam dakwaan. Ia menyatakan tidak ada bukti yang menunjukkan aliran uang tersebut.
Reporter: Nabilah Siti Nurhikmah





