Jangan Hanya Cetak Lulusan, Pastikan Puskesmas Dapat Nakes yang Dibutuhkan

rctiplus.com
4 jam lalu
Cover Berita
Jangan Hanya Cetak Lulusan, Pastikan Puskesmas Dapat Nakes yang DibutuhkanNasional | inews | Rabu, 18 November 2026 - 19:53Dengarkan Berita

Riska Edwi Meilia

Mahasiswa Doktoral Kesehatan Masyarakat UI

BAYANGKAN seorang ibu membawa anaknya ke puskesmas karena demam yang tak kunjung reda. Di tempat lain, seorang warga ingin berkonsultasi tentang tekanan psikologis yang mengganggu kesehariannya. Keduanya datang dengan harapan sederhana: memperoleh pelayanan yang tepat, dari tenaga kesehatan yang kompeten. 

Namun, tersedianya gedung, obat, dan peralatan belum otomatis menjamin pelayanan berjalan optimal. Puskesmas juga membutuhkan tenaga kesehatan dengan jumlah, profesi, dan kompetensi yang sesuai. Ketika tenaga yang dibutuhkan tidak tersedia, masyarakatlah yang pertama kali merasakan dampaknya.

Di sinilah persoalan perencanaan sumber daya manusia kesehatan perlu mendapat perhatian lebih serius. Indonesia bukan saja membutuhkan tenaga kesehatan yang cukup, tetapi tantangannya bukan semata-mata menambah jumlah lulusan, Melainkan yang tidak kalah penting adalah memastikan tenaga tersebut terserap, ditempatkan, dan bertahan di fasilitas yang membutuhkan tenaga Kesehatan tersebut.

Baca Juga:Razia Narkoba di Pekanbaru, 2 Orang Positif Salah Satunya Oknum Polisi

Lulusan Bukanlah Akhir Perencanaan

Pendidikan tenaga kesehatan merupakan investasi penting bagi masa depan pelayanan kesehatan. Akan tetapi, jumlah lulusan tidak otomatis mencerminkan jumlah tenaga yang siap bekerja di puskesmas. Ada proses panjang yang harus dilalui, mulai dari pemenuhan kompetensi dan registrasi, ketersediaan lapangan kerja, rekrutmen, hingga penempatan. 

Bahkan setelah ditempatkan, persoalan belum tentu selesai. Tenaga kesehatan perlu memiliki lingkungan kerja yang mendukung agar dapat memberikan pelayanan secara berkelanjutan. 

Rangkaian tersebut dikenal sebagai health workforce pipeline, yakni proses yang menghubungkan perencanaan kebutuhan, pendidikan, produksi lulusan, rekrutmen, penempatan, dan retensi tenaga kesehatan. Jika setiap tahap berjalan sendiri-sendiri, sistem berisiko menghasilkan lulusan tanpa jaminan bahwa kebutuhan pelayanan di wilayah tertentu akan terpenuhi. 

Baca Juga:Kakorlantas Polri Perintahkan Dirlantas Seluruh Polda Antisipasi Kelangkaan BBM

Karena itu, pertanyaan yang perlu diajukan bukan hanya berapa banyak tenaga kesehatan yang telah dihasilkan, melainkan apakah profesi yang dibutuhkan tersedia di fasilitas yang tepat, dengan dukungan kerja dan pembiayaan yang memadai.

Masalah Tidak Selalu Sama di Setiap Daerah

Jumlah tenaga kesehatan pada tingkat nasional dapat memberikan gambaran umum, tetapi belum cukup menjelaskan keadaan di setiap puskesmas. Kebutuhan suatu wilayah bisa berbeda dari wilayah lain, bergantung pada jumlah penduduk, beban pelayanan, karakteristik geografis, serta jenis layanan yang harus disediakan.

Penelitian Muharram dan kolega yang diterbitkan pada 2025 menunjukkan adanya ketimpangan distribusi tenaga kesehatan di antara 514 kabupaten/kota di Indonesia, terutama pada dokter spesialis dan dokter gigi. Temuan ini mengingatkan kita bahwa jumlah agregat belum tentu menggambarkan pemerataan.

Kesenjangan juga perlu diperiksa menurut profesi. Kekurangan dokter tidak sama persoalannya dengan kekurangan tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, atau ahli teknologi laboratorium medik. Setiap profesi memiliki fungsi berbeda dalam menjaga mutu pelayanan.

Baca Juga:Survei PPI Ungkap Tiga Wajah Kinerja Pejabat: Pangan Amran, Kerja Teddy, dan Timnas Erick

Demikian pula, data jumlah tenaga harus dibaca bersama informasi mengenai kebutuhan dan standar yang berlaku. Puskesmas yang memiliki tenaga dalam jumlah tertentu belum tentu memenuhi seluruh kebutuhan pelayanannya. Sebaliknya, penilaian kekurangan tidak cukup hanya berdasarkan perbandingan jumlah penduduk dengan tenaga yang tersedia.

Artinya, pemerintah perlu mengetahui secara lebih terperinci tenaga apa yang dibutuhkan, berapa jumlahnya, di mana kekurangan terjadi, dan berapa banyak tenaga yang benar-benar tersedia untuk bekerja.

Kesehatan Jiwa Butuh Perencanaan

Kebutuhan tenaga kesehatan bukan hanya soal dokter, perawat, atau bidan. Pelayanan kesehatan jiwa juga perlu masuk secara jelas dalam perencanaan tenaga kesehatan, termasuk ketersediaan psikolog klinis.

Ketika masyarakat menghadapi masalah psikologis, akses terhadap layanan profesional yang dekat dan terjangkau menjadi penting. 

Puskesmas berpotensi memainkan peran dalam pelayanan kesehatan jiwa, tetapi kemampuan setiap fasilitas untuk menyediakan layanan tersebut perlu dinilai berdasarkan tenaga, kebutuhan masyarakat, dan model pelayanan yang tersedia. 

Baca Juga:Terima Sowan Wapres Gibran, KH Marsudi Syuhud Tekankan Peran santri dalam Pembangunan

Data psikolog klinis karena itu perlu dipetakan hingga tingkat fasilitas, bukan berhenti pada angka nasional atau provinsi. Berapa puskesmas yang memiliki psikolog klinis? Di wilayah mana kebutuhan layanan paling mendesak? Bagaimana kekurangan tenaga dapat dipenuhi secara bertahap? 

Pertanyaan tersebut harus dijawab dengan data yang terverifikasi. Tanpa informasi yang memadai, pemerintah akan kesulitan menentukan prioritas penempatan dan anggaran. Kebutuhan kesehatan jiwa berisiko tidak terlihat secara proporsional dalam perencanaan tenaga.

Penempatan Tenaga Kesehatan

Ketika sebuah puskesmas kekurangan tenaga, membuka formasi atau mengirim tenaga baru merupakan langkah penting. Namun, keberhasilan penempatan juga bergantung pada kemampuan mempertahankan tenaga tersebut. 

Beban kerja, ketersediaan sarana, supervisi, kesempatan mengembangkan kompetensi, kepastian karier, serta kondisi tempat tinggal dan transportasi dapat menjadi bagian dari pertimbangan tenaga saat bekerja di suatu wilayah. Besarnya pengaruh masing-masing faktor tentu perlu diteliti, bukan diasumsikan sama di semua daerah. 

Baca Juga:Polemik Pasal Selundupan di PKPU, Doli Kurnia: Gelar RDP Khusus Masalah Ini, Akan Lebih Bagus

Karena itu, kebijakan penempatan sebaiknya disertai dukungan yang sesuai dengan kondisi setempat. Pemerintah juga perlu mengukur berapa banyak tenaga yang masih bertugas setelah 12 atau 24 bulan. Dengan demikian, keberhasilan tidak hanya dinilai dari jumlah orang yang direkrut, tetapi juga dari keberlanjutan pelayanan yang dapat mereka berikan.

Saatnya Satukan Data

Langkah yang mendesak adalah menghubungkan perencanaan kebutuhan, pendidikan, rekrutmen, penempatan, dan pembiayaan dalam satu siklus kebijakan. Data setiap Puskesmas perlu memuat tenaga aktif, profesi, status kepegawaian, jam kerja, posisi kosong, serta kebutuhan berdasarkan standar dan beban kerja.

Informasi tersebut kemudian perlu dihubungkan dengan jumlah lulusan, formasi yang tersedia, proses rekrutmen, dan anggaran pemerintah pusat maupun daerah. Kebutuhan tenaga yang telah teridentifikasi harus diikuti rencana pembiayaan yang realistis, termasuk dukungan penempatan, pelatihan, dan retensi jika diperlukan.

Sebelum menetapkan target pemenuhan tenaga, pemerintah juga perlu memastikan bahwa data dari berbagai sistem menggunakan definisi, cakupan, dan periode yang sebanding. Baseline yang terverifikasi akan membuat target lebih masuk akal dan kemajuan lebih mudah dievaluasi.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan tenaga kesehatan bukan semata-mata banyaknya lulusan yang dihasilkan atau formasi yang dibuka. Ukurannya adalah apakah masyarakat memperoleh pelayanan yang dibutuhkan di fasilitas yang dapat mereka jangkau. 

Indonesia tentu perlu terus mendidik tenaga kesehatan. Namun, pekerjaan itu harus disertai kemampuan merencanakan ke mana tenaga dibutuhkan, bagaimana mereka dibiayai, dan apa yang membuat mereka bertahan. Sebab, bagi warga yang datang ke Puskesmas, yang paling berarti bukan berapa banyak tenaga kesehatan diluluskan setiap tahun, melainkan apakah tenaga yang dibutuhkan benar-benar tersedia ketika pelayanan diperlukan.

#jabar

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
KPK Usut Proyek di Satpol PP, Damkar, dan 16 Dinas di Klaten
• 16 jam lalujpnn.com
thumb
Dana 217 Seller Bekasi Ditahan Rp24 Miliar, Ini Penjelasan TikTok Shop Tokopedia
• 1 jam lalukatadata.co.id
thumb
Rokok Elektronik Legal Ikut Terancam? Pakar Hukum Minta Rencana Pelarangan Dikaji Ulang
• 21 jam laludisway.id
thumb
OJK dan LPS Jamin Kerahasiaan Data Nasabah Jelang Penerapan Program Penjaminan Polis Asuransi 2028
• 18 jam lalupantau.com
thumb
Namanya Menguat Jadi Pengganti Gibran, Sufmi Dasco: Calon yang Diusulkan Adalah...
• 16 jam laluwartaekonomi.co.id
Berhasil disimpan.