DUGAAN pemerkosaan yang dituduhkan kepada Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur, Yosef Lede, terus menggelinding menjadi sorotan publik. Bukan hanya masyarakat setempat, warga seantero negeri pun patut marah jika tuduhan tersebut terbukti benar di pengadilan.
Bagaimana tidak, seorang kepala daerah yang semestinya melindungi dan mengayomi rakyat justru diduga menjadi predator bagi warganya sendiri. Kekuasaan yang diamanahkan untuk melayani masyarakat malah diduga disalahgunakan untuk melampiaskan hasrat pribadi.
Namun, hati boleh panas, kepala harus tetap dingin. Asas praduga tidak bersalah mesti dijunjung tinggi. Semua tuduhan harus dibuktikan melalui proses hukum yang adil dan transparan.
Kasus tersebut mengingatkan publik pada kejahatan seksual yang melibatkan pejabat publik. Relasi kuasa antara atasan dan bawahan, pemimpin dan rakyat, kerap menjadi celah penyalahgunaan wewenang untuk melakukan kekerasan seksual.
Publik tentu belum lupa kasus mantan Kapolres Ngada, NTT, yang melakukan kekerasan seksual terhadap tiga anak di bawah umur. Perbuatannya bahkan direkam dan diunggah ke situs pornografi. Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan hukuman 19 tahun penjara, denda Rp5 miliar, serta restitusi kepada korban sebesar Rp359,16 juta.
Dua kasus tersebut menjadi alarm serius mengenai rapuhnya integritas moral sebagian pejabat publik.
Catatan Komnas Perempuan pada 2025 pun menunjukkan persoalan mengkhawatirkan. Tercatat 30 kasus kekerasan seksual oleh pejabat publik dan 17 kasus pemerkosaan di ranah negara yang melibatkan pejabat publik, dari 737 kasus pemerkosaan yang dilaporkan.
Baca Juga :
LPSK NTT Dampingi Korban Dugaan Kekerasan Seksual Bupati KupangAngka tersebut bukan sekadar statistik. Di baliknya ada korban yang harus menanggung penderitaan fisik, trauma psikologis, serta perjuangan panjang memulihkan martabat dan kehidupannya.
Pertanyaannya, mengapa kejahatan seksual masih melibatkan pejabat publik? Apakah proses rekrutmen kepemimpinan mengabaikan integritas moral, atau hukuman yang dijatuhkan belum cukup menimbulkan efek jera?
Memang, integritas dan moralitas sulit diukur. Tidak seorang pun mampu menyelami kedalaman hati seseorang untuk memastikan keluhuran perilakunya.
Karena itu, penegakan hukum harus menjadi benteng utama. Pelaku kekerasan seksual mesti dijatuhi hukuman seberat-beratnya sesuai ketentuan hukum, terutama ketika kejahatan dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan.
Ancaman pidana berat dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan KUHP ternyata belum cukup menghapus kejahatan tersebut. Pemerintah dan DPR perlu mengevaluasi efektivitas pemidanaan, termasuk kemungkinan memperberat sanksi secara proporsional, sekaligus memperkuat pencegahan dan perlindungan korban.
Negara tidak boleh memberikan ruang bagi predator seksual, terlebih mereka yang berlindung di balik jabatan publik.
Kekuasaan bukanlah lisensi untuk memangsa rakyat. Pejabat publik yang terbukti melakukan kekerasan seksual harus menerima konsekuensi hukum maksimal. Jangan sampai jabatan menjadi perisai kejahatan, sementara korban dibiarkan menanggung penderitaan sepanjang hidupnya. Hukum harus berpihak pada keadilan, bukan kekuasaan. Itulah ukuran sesungguhnya keberadaban negara.




