Presiden Mongolia, Ukhnaagiin Khürelsükh, mengumumkan pengunduran dirinya hari ini setelah terseret tuduhan korupsi terkait proyek “Belt and Road Initiative” (BRI) atau Inisiatif Sabuk dan Jalan. Dua anggota kabinet dari partai yang sama dengannya juga segera mengundurkan diri.
EtIndonesia.com Presiden Mongolia, Ukhnaagiin Khürelsükh, baru-baru ini terseret dugaan menerima suap dalam proyek pembangunan yang terkait dengan Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI), dengan nilai mencapai sekitar US$25 juta.
Dilaporkan pada Rabu (18/11/2026), sehari sebelumnya, partai oposisi menuduh Khürelsükh memperoleh keuntungan pribadi dari proyek pembangunan jalur kereta api. Mereka menuntut agar ia mundur. Jika tidak, oposisi akan mengajukan pemakzulan di parlemen.
Pada hari berikutnya, Khürelsükh dengan cepat mengajukan pengunduran dirinya. Dua anggota kabinet dari partai yang sama dengannya juga mengundurkan diri pada hari itu.
Sejak Khürelsükh menjabat pada 2021, pemimpin Partai Komunis Tiongkok (PKT), Xi Jinping, telah tiga kali mengundangnya berkunjung ke Beijing.
Pada saat yang sama, PKT semakin memperkuat investasinya dalam proyek-proyek pembangunan Inisiatif Sabuk dan Jalan di Mongolia. Salah satunya adalah pembangunan jalur kereta api lintas perbatasan kedua yang menghubungkan Gants Mod di Mongolia Dalam, Tiongkok, dengan Gashuunsukhait di Mongolia. Pembangunan jalur tersebut dimulai tahun lalu.
Khürelsükh dituduh pada 2019 memberikan kontrak proyek secara diam-diam kepada perusahaan infrastruktur besar Mongolia, Bodi International, tanpa melalui proses tender terbuka, serta menerima suap sebesar US$25 juta dari kesepakatan tersebut.
Partai oposisi mengecam tindakan tersebut dan menyatakan bahwa negara sedang terjerumus ke dalam krisis korupsi yang serius.
Pada Juni lalu, Khürelsükh juga mendapat bantahan keras dari Kementerian Luar Negeri Republik Tiongkok (Taiwan) setelah mengakui apa yang disebut sebagai “Prinsip Satu Tiongkok”.
Menurut hukum Mongolia, surat pengunduran diri presiden harus mendapatkan persetujuan parlemen sebelum berlaku efektif. Pemilihan presiden baru juga harus diselenggarakan kembali dalam waktu empat bulan.
Laporan gabungan: An Qi dan Zhao Jialin, reporter NTD.




