Pimpinan DPR RI menerima audiensi dari perwakilan Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI) yang menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Gedung DPR RI, Jakarta. Aksi tersebut diikuti oleh pengemudi ojek dan taksi online dari 19 daerah, termasuk sejumlah kelompok dan aliansi pengemudi.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan forum transportasi online meminta kejelasan kepada DPR terkait perbedaan regulasi R2 dan R4 serta kepastian hukum.
"Bapak, saya juga menyampaikan amanah teman-teman R4 (roda empat) taksi online, angkutan sewa khusus. Karena produk hukum dari Kemenhub yang PM 118, sebetulnya sudah mengatur struktur tarif menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung," jelas perwakilan FDTOI, dikutip dari tayangan Metro Siang Metro TV, Kamis, 19 November 2026.
"Namun, biaya tidak langsung, atau yang saat ini kita kenal dengan nama potongan itu enggak diatur sama sekali, belum diatur, Pak. Ini menjadi ironi, sebuah regulasi dibikin oleh Kemenhub, tetapi Kemenhub sendiri enggak mau melangkah, Pak. Kami di R2 (roda dua), ketentuan biaya tidak langsung itu ada ketentuannya, tapi di R4 tidak ada," tambah dia.
Baca Juga :
DPR RI Jadwalkan Rapat Paripurna Pengesahan RUU Perampasan Aset Hari IniSementara itu, massa aksi yang berada di luar Gedung DPR meminta agar DPR segera membahas dan menindaklanjuti RUU khusus tentang perlindungan dan kesejahteraan pengemudi transportasi online.
Mereka juga menyuarakan tuntutan terkait kepastian hukum, tarif, serta jaminan sosial bagi para pengemudi. Sejumlah kelompok pengemudi turut mengagendakan aksi lanjutan pada Jumat, 20 November 2026.
(Lutfia Azzahra)




