Jakarta (ANTARA) - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengapresiasi kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara dalam menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus mendukung daya beli, investasi, dan pertumbuhan ekonomi.
Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Anthony Leong mengatakan pengelolaan fiskal yang kredibel diperlukan untuk menjaga kepercayaan dunia usaha sekaligus memastikan anggaran negara mampu mendukung kegiatan ekonomi produktif.
"Kami mengapresiasi arah kebijakan Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang menjaga disiplin fiskal tanpa kehilangan fungsi APBN sebagai penggerak pertumbuhan," kata Anthony dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, keberhasilan pengelolaan APBN tidak hanya diukur dari besarnya penerimaan negara, tetapi juga kemampuan pemerintah menjaga daya beli masyarakat, mendorong investasi, dan memberikan ruang bagi dunia usaha untuk berkembang.
Anthony menilai kinerja fiskal hingga Oktober 2026 menunjukkan upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara penerimaan, belanja, dan pengendalian defisit di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pendapatan negara hingga akhir Oktober 2026 mencapai Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target APBN, tumbuh 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu, dengan defisit APBN sebesar Rp379,3 triliun atau 1,47 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Keseimbangan primer pada periode tersebut juga mencatat surplus sebesar Rp114,8 triliun, yang menunjukkan pendapatan negara masih lebih besar dibandingkan belanja di luar pembayaran bunga utang.
"Pertumbuhan penerimaan yang kuat, belanja yang tetap berjalan, dan defisit yang terkendali merupakan kombinasi penting," ujar Anthony.
Ia menekankan perlunya menjaga ruang fiskal agar pemerintah tetap memiliki kemampuan merespons gejolak ekonomi tanpa mengorbankan agenda pembangunan.
Dari sisi perpajakan, HIPMI mengapresiasi upaya pemerintah menggunakan insentif fiskal untuk menjaga konsumsi masyarakat sekaligus mendukung keberlangsungan kegiatan usaha.
Anthony menilai kebijakan pajak perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan penerimaan negara dan kemampuan masyarakat maupun pelaku usaha dalam melakukan kegiatan ekonomi.
"Negara membutuhkan penerimaan yang kuat, tetapi masyarakat dan dunia usaha juga memerlukan ruang untuk berbelanja, berinvestasi, dan melakukan ekspansi," ucapnya.
HIPMI berharap pemerintah melanjutkan penyederhanaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kemudahan akses insentif, terutama bagi pengusaha muda serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah.
Menurut Anthony, persyaratan dan prosedur yang lebih sederhana diperlukan agar fasilitas pemerintah dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan kemampuan administrasi yang terbatas.
"Insentif yang baik adalah insentif yang benar-benar dapat digunakan," katanya.
Dari sisi pertumbuhan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,47 persen secara tahunan pada triwulan III 2026, ditopang konsumsi rumah tangga yang meningkat 5,04 persen dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang tumbuh 6,06 persen.
Anthony menilai pertumbuhan tersebut perlu terus diarahkan pada peningkatan investasi produktif, penguatan industri nasional, keterlibatan pemasok lokal, serta penciptaan lapangan kerja.
HIPMI juga menyambut rencana penguatan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan perluasan kredit program untuk mendukung pengusaha muda serta UMKM.
Menurut dia, akses pembiayaan perlu diprioritaskan bagi kegiatan produktif, termasuk sektor pangan, manufaktur, ekonomi kreatif, pariwisata, kelautan, teknologi, dan industri pengolahan.
"Kredit yang produktif akan menciptakan efek berganda. Pembiayaan bukan hanya menambah modal usaha, tetapi juga meningkatkan kapasitas produksi, menyerap tenaga kerja, dan memperkuat ekspor," jelasnya.
Selain pembiayaan, HIPMI menekankan pentingnya menjaga kualitas belanja pemerintah dengan meningkatkan keterlibatan produk dalam negeri, pengusaha lokal, dan UMKM dalam pengadaan barang maupun jasa.
Baca juga: HIPMI perkuat pengusaha muda hadapi tantangan ekonomi global
Baca juga: Pasar Bergejolak, HIPMI ajak pelaku usaha tetap optimistis
Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Anthony Leong mengatakan pengelolaan fiskal yang kredibel diperlukan untuk menjaga kepercayaan dunia usaha sekaligus memastikan anggaran negara mampu mendukung kegiatan ekonomi produktif.
"Kami mengapresiasi arah kebijakan Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang menjaga disiplin fiskal tanpa kehilangan fungsi APBN sebagai penggerak pertumbuhan," kata Anthony dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, keberhasilan pengelolaan APBN tidak hanya diukur dari besarnya penerimaan negara, tetapi juga kemampuan pemerintah menjaga daya beli masyarakat, mendorong investasi, dan memberikan ruang bagi dunia usaha untuk berkembang.
Anthony menilai kinerja fiskal hingga Oktober 2026 menunjukkan upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara penerimaan, belanja, dan pengendalian defisit di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pendapatan negara hingga akhir Oktober 2026 mencapai Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target APBN, tumbuh 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu, dengan defisit APBN sebesar Rp379,3 triliun atau 1,47 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Keseimbangan primer pada periode tersebut juga mencatat surplus sebesar Rp114,8 triliun, yang menunjukkan pendapatan negara masih lebih besar dibandingkan belanja di luar pembayaran bunga utang.
"Pertumbuhan penerimaan yang kuat, belanja yang tetap berjalan, dan defisit yang terkendali merupakan kombinasi penting," ujar Anthony.
Ia menekankan perlunya menjaga ruang fiskal agar pemerintah tetap memiliki kemampuan merespons gejolak ekonomi tanpa mengorbankan agenda pembangunan.
Dari sisi perpajakan, HIPMI mengapresiasi upaya pemerintah menggunakan insentif fiskal untuk menjaga konsumsi masyarakat sekaligus mendukung keberlangsungan kegiatan usaha.
Anthony menilai kebijakan pajak perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan penerimaan negara dan kemampuan masyarakat maupun pelaku usaha dalam melakukan kegiatan ekonomi.
"Negara membutuhkan penerimaan yang kuat, tetapi masyarakat dan dunia usaha juga memerlukan ruang untuk berbelanja, berinvestasi, dan melakukan ekspansi," ucapnya.
HIPMI berharap pemerintah melanjutkan penyederhanaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kemudahan akses insentif, terutama bagi pengusaha muda serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah.
Menurut Anthony, persyaratan dan prosedur yang lebih sederhana diperlukan agar fasilitas pemerintah dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan kemampuan administrasi yang terbatas.
"Insentif yang baik adalah insentif yang benar-benar dapat digunakan," katanya.
Dari sisi pertumbuhan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,47 persen secara tahunan pada triwulan III 2026, ditopang konsumsi rumah tangga yang meningkat 5,04 persen dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang tumbuh 6,06 persen.
Anthony menilai pertumbuhan tersebut perlu terus diarahkan pada peningkatan investasi produktif, penguatan industri nasional, keterlibatan pemasok lokal, serta penciptaan lapangan kerja.
HIPMI juga menyambut rencana penguatan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan perluasan kredit program untuk mendukung pengusaha muda serta UMKM.
Menurut dia, akses pembiayaan perlu diprioritaskan bagi kegiatan produktif, termasuk sektor pangan, manufaktur, ekonomi kreatif, pariwisata, kelautan, teknologi, dan industri pengolahan.
"Kredit yang produktif akan menciptakan efek berganda. Pembiayaan bukan hanya menambah modal usaha, tetapi juga meningkatkan kapasitas produksi, menyerap tenaga kerja, dan memperkuat ekspor," jelasnya.
Selain pembiayaan, HIPMI menekankan pentingnya menjaga kualitas belanja pemerintah dengan meningkatkan keterlibatan produk dalam negeri, pengusaha lokal, dan UMKM dalam pengadaan barang maupun jasa.
Baca juga: HIPMI perkuat pengusaha muda hadapi tantangan ekonomi global
Baca juga: Pasar Bergejolak, HIPMI ajak pelaku usaha tetap optimistis





