Liputan6.com, Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyiapkan skenario apabila salah satu dari dua calon wakil presiden yang diajukan Presiden Prabowo Subianto menolak atau tidak bersedia mengikuti proses pemilihan.
Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat perdana Panitia Ad Hoc MPR terkait pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden RI, Kamis (19/11/2026).
Advertisement
Ketua Tim Ad Hoc MPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengatakan, panitia harus mengantisipasi berbagai kemungkinan sebelum pemilihan wakil presiden yang dijadwalkan pada 9 Desember 2026.
“Kalau ada nanti dari Pak Presiden ada dua calon, yang satu tiba-tiba tidak menyatakan kesediaannya, harus seperti apa? Itu tugas Panitia Ad Hoc menyiapkan jalan keluarnya,” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurut Bambang, kemungkinan tersebut tidak bisa dibiarkan tanpa aturan. Panitia harus menyiapkan mekanisme yang memiliki dasar hukum agar proses pemilihan tetap berjalan apabila muncul situasi di luar perkiraan.
Selain kemungkinan calon menolak, MPR juga masih harus merumuskan tata cara pemilihan, termasuk bentuk surat suara yang akan digunakan.
“Surat suara seperti apa bentuknya? Dicontreng, dicoblos, atau ditandatangani, atau kasih cap jempol? Itu bagian daripada yang masuk dalam mekanisme. Itu tugas Panitia Ad Hoc,” ujarnya.
Bambang mengakui pembahasan mekanisme pemilihan berlangsung alot karena terdapat berbagai persoalan teknis dan hukum yang harus diselesaikan.
Ia menegaskan, setiap keputusan harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan, bukan sekadar kesepakatan atau pendapat anggota panitia.
“Harus ada aksaranya dalam pasal,” tegasnya.
Bambang menyebut seluruh rancangan aturan harus selesai paling lambat 8 Desember 2026, sehari sebelum rapat paripurna MPR.




