Kejar Target Pemulihan Bencana, Kemendagri Minta Pemkab Langkat Libatkan APIP

kumparan.com
5 jam lalu
Cover Berita

Penyerapan dana pemulihan bencana di Kabupaten Langkat yang baru menyentuh angka 19,85% membuat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun tangan.

Dari total kucuran Transfer ke Daerah (TKD) tambahan sebesar Rp 352,26 miliar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat tercatat baru membelanjakan Rp 69,91 miliar sehingga Kemendagri mendesak pelibatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mengawal percepatan realisasinya.

Desakan ini disampaikan langsung oleh Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kemendagri, Muhammad Dimyathi, saat melakukan Kunjungan Lapangan Penggunaan Tambahan (TKD) Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Bencana di Wilayah Kabupaten Langkat. Kehadiran APIP dinilai krusial agar belanja anggaran di daerah terdampak bencana Sumatera—yang mencakup Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—berjalan efektif, bebas dari potensi fraud, serta tepat sasaran.

“Pendampingan dimulai dari penganggaran, perencanaan penganggaran, penatausahaannya, akuntansinya, akuntabelnya, sampai pelaporan nanti. Ini harus pendampingan oleh APIP, karena kita tidak mau jadi hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi,” kata Dimyathi dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).

Dimyathi mengingatkan agar APIP tidak segan mengawasi Perangkat Daerah sejak merancang program penyerapan dana. Pengawasan ini harus berbasis data—tidak sekadar memeriksa dokumen pengadaan, melainkan juga memetakan potensi risiko dan manfaat nyata dari program tersebut.

“Program A misalnya, risiko keuangannya bagaimana dan pencapaiannya akan bagaimana? Ini harus benar, kajiannya harus benar. Karena pemeriksaan itu bukan hanya sampai keluarnya output, tapi kita berharap sudah ada benefit dan dampak dari sebuah program dan kegiatan,” tutur Dimyathi.

Tugas APIP bukan hanya mencari kesalahan lewat pemeriksaan, tetapi juga melakukan pencegahan sekaligus memberi keyakinan kepada kepala daerah bahwa anggaran benar-benar menemui sasaran.

“Harus bisa memberikan keyakinan, tercapailah, risikonya bagaimana, ini harus, ya. Harus dilakukan oleh APIP. Oleh karena itu, APIP harus bisa memastikan bahwa semua anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana ini, pemulihan ini, benar-benar akan mencapai sasaran dan tepat sasaran,” tambah Dimyathi.

Berpacu dengan Waktu Sebelum Masuk SILPA

Di sisi lain, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, meminta Pemkab Langkat mengebut realisasi anggaran sebelum masuk tahun anggaran 2027 agar tidak mengendap menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

Pemkab Langkat didorong menyelaraskan proyeksi pendapatan dengan realisasi belanja sejak fase perencanaan dan mempercepat eksekusi program sepanjang tahun anggaran 2026.

“Kan sekitar sisa sekitar 1 bulan 20 hari. Karena Februari paling lama kita sudah menyiapkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang disampaikan kepada BPK. Mungkin nanti solusinya terhadap kekurangan waktu di dalam penyelesaian agar tidak terlalu besar masuk SILPA. Kalau kami yakin, pasti ada SILPAnya nih, tapi bagaimana meminimalisir SILPA, syukur syukur tidak ada,” kata Maurits.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Bidang Politik dan Media Kemendagri sekaligus Koordinator Media Posko Nasional Satgas PRR, Kastorius Sinaga, mengungkapkan bahwa pemerintah pusat lewat Kementerian Keuangan telah mengalokasikan TKD tambahan senilai Rp 10,64 triliun untuk tiga provinsi terdampak bencana Sumatera. Dari total tersebut, Sumatera Utara mendapat jatah paling besar untuk pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi, yakni Rp 6,35 triliun.

Namun, serapan di Sumatera Utara justru tertinggal dibanding dua provinsi lainnya. Data Kemendagri mencatat, realisasi Sumatera Utara baru mencapai Rp 1,99 triliun dari pagu Rp 6,35 triliun atau sekitar 31,46%, jauh di bawah Aceh yang sudah 43% dan Sumatera Barat sebesar 36%. Kondisi inilah yang mendorong Kemendagri memberikan pendampingan intensif.

“Inilah yang menjadi perhatian dari Bapak Menteri Dalam Negeri yang mendorong kita agar memfasilitasi daerah untuk cepat membelanjakan TKD tambahan ini,” ucap Kastorius.

Dana yang merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto melalui TKD ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini bertujuan memperkuat kapasitas fiskal daerah serta mempercepat pemulihan wilayah dan ekonomi masyarakat. Karena itu, pemda diminta tidak menunda eksekusi.

“Artinya, waktu semakin kurang bersahabat untuk merealisasikan TKD tambahan ini. Tahun anggaran 2026 tinggal 1 bulan, ya, yaitu di bulan November dan Desember ini. Ketua Satgas PRR, Bapak Mendagri ya, sudah mengingatkan kita, ya, jangan hanya mengharapkan kerja dari pemerintah pusat. Maka, oleh karena itu, dalam kesempatan itu, ini kami ingin mendorong termasuk Kabupaten Langkat agar segera merealisasikannya melalui OPD-OPD yang telah diatur,” kata Kastorius.

Teguran Keras Mendagri Soal Serapan yang Timpang

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga telah mengingatkan seluruh pemda di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat agar mempercepat realisasi tambahan TKD. Tito menyoroti ketimpangan serapan antarwilayah, di mana masih ada daerah yang realisasinya berada di angka 0% meski bantuan pusat sudah tersedia.

“Kepada rekan-rekan daerah segera tambahan TKD yang diberikan Bapak Presiden. Tolong manfaatkan betul maksimal. Saya tahu ada yang punya alasan bahwa ini kita akan bayar ketika pekerjaannya selesai di akhir tahun," ujar Tito.

Tito menegaskan agar dana pemulihan bencana ini tidak dialihkan untuk keperluan lain. Meski memahami adanya alasan teknis bahwa pembayaran baru dilakukan setelah pekerjaan fisik rampung di akhir tahun, hal itu tidak boleh menjadi pembenaran untuk membiarkan anggaran menganggur.

"Jangan sampai alasannya karena dana yang dipakai buat yang lain. Bukan begitu. Atau karena disengaja untuk dijadikan simpanan akhir tahun," tegasnya.

Secara keseluruhan, pemerintah telah menyiapkan total bantuan keuangan Presiden senilai Rp 12,34 triliun untuk penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Anggaran ini terdiri dari tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 268 miliar, tambahan TKD sebesar Rp 10,64 triliun, serta bantuan keuangan Presiden melalui TKD sekitar Rp 1,44 triliun.

Ketimpangan realisasi di lapangan pun terlihat jelas dari data serapan di masing-masing provinsi. Di Sumatra Barat, capaian tertinggi diraih Kota Pariaman sekitar 54,72%, sedangkan Kota Payakumbuh baru menyentuh 5%. Kondisi serupa terjadi di Sumatra Utara, di mana Kabupaten Asahan memimpin dengan realisasi sekitar 60,52%, sementara Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Toba belum merealisasikan anggarannya sama sekali.

Adapun di Aceh, Kabupaten Pidie sudah melesat hingga 93%, berbanding terbalik dengan Kabupaten Bireuen yang serapannya masih nihil.

Menutup arahannya, Tito meminta seluruh kepala daerah memastikan anggaran tersebut benar-benar dipakai untuk mempercepat pembangunan kembali infrastruktur dan fasilitas publik yang rusak akibat bencana agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi selesai sesuai target pemerintah.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Kantor PND Diserang, Komisaris Minta Kapolda Sumut Turun Tangan
• 12 jam lalujpnn.com
thumb
211 Anggota DPR Tak Cantumkan Pendidikan, PSI Desak Ijazah Semua Wakil Rakyat Diperiksa MK dan MA
• 9 jam laluwartaekonomi.co.id
thumb
Anggaran Tunjangan Guru 2026 Tembus Rp90 Triliun, 2,8 Juta Pendidik Sudah Bersertifikat
• 19 jam laludisway.id
thumb
Jadwal SIM Keliling di Purwakarta Hari Ini 19 November, Cek Lokasi dan Persyaratannya
• 16 jam lalurctiplus.com
thumb
Prakiraan Cuaca Sulsel 19 November 202: Makassar, Gowa, dan Maros Diguyur Hujan
• 20 jam laluharianfajar
Berhasil disimpan.