Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, menerima berbagai keluhan dari warga Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, terkait sulitnya akses masuk Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri melalui jalur zonasi serta optimalisasi pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Dua persoalan mendasar tersebut langsung menjadi catatan prioritas Cahyo untuk diperjuangkan melalui mekanisme evaluasi dan koordinasi bersama instansi terkait.
“Satu di antaranya terkait SMA negeri. Warga menyampaikan bahwa ketika pendaftaran melalui jalur zonasi, anak-anak di wilayah ini kerap kalah bersaing dengan pendaftar dari wilayah lain karena posisi Babatan berada di persimpangan wilayah sekolah yang ada di sekitar sini,” kata Cahyo saat menggelar reses di Kelurahan Babatan, Kamis (19/11/2026).
Menurut Cahyo, permasalahan ketimpangan akses pendidikan menengah tersebut membutuhkan rumusan solusi jangka pendek sekaligus jangka panjang agar seluruh anak di Surabaya memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan yang adil dan setara. Perbaikan menyeluruh juga perlu mencakup sistem penerimaan peserta didik hingga pemerataan kualitas pembelajaran di setiap sekolah.
“Tentu perlu ada solusi, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Kita harus menjamin anak-anak mendapatkan kualitas pendidikan yang sama baiknya, akses pendidikan yang lebih baik, serta ekosistem pendidikan yang semakin baik,” ujar pria yang juga menjabat Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Surabaya tersebut.
Warga Minta Cakupan Penyakit dan Kecepatan Layanan BPJS PBI Ditingkatkan
Selain sektor pendidikan, masyarakat Kelurahan Babatan juga menyuarakan aspirasi mengenai cakupan pelayanan kesehatan melalui skema BPJS PBI. Warga berharap jenis-jenis penyakit yang dapat ditanggung dalam program jaminan kesehatan tersebut dapat diperluas agar kebutuhan medis masyarakat prasejahtera semakin terakomodasi.
Cahyo turut mencatat masukan kritis warga mengenai kecepatan pelayanan di fasilitas kesehatan bagi para pasien pemegang kartu BPJS PBI. Menurutnya, keluhan mengenai lambatnya alur layanan kesehatan masyarakat tersebut harus segera menjadi bahan evaluasi bersama dengan dinas maupun pihak pengelola layanan kesehatan terkait.
“Ada harapan penambahan jumlah penyakit yang bisa menjadi jangkauan program BPJS, khususnya bagi penerima manfaat BPJS PBI. Ini menjadi catatan kami, termasuk terkait kecepatan pelayanan fasilitas kesehatan yang menangani pasien-pasien BPJS PBI,” ungkapnya.
Cahyo memastikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat yang berhasil dihimpun dalam agenda reses ini tidak akan berhenti sebagai catatan semata, melainkan segera diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) maupun instansi berwenang. Ia berharap langkah evaluasi yang dilakukan mampu menghasilkan penyempurnaan nyata pada layanan pendidikan dan kesehatan bagi warga.
“Ini menjadi masukan dan akan segera kami tindak lanjuti. Kami sampaikan kepada pihak terkait agar segera melakukan evaluasi dan penyempurnaan pelayanan bagi masyarakat,” pungkasnya. [asg/but]




