JAKARTA – Dinamika terkait kemungkinan pergantian Wakil Presiden harus disikapi secara dewasa, konstitusional, dan mengutamakan kepentingan bangsa. Proses tersebut tidak boleh berubah menjadi arena perebutan pengaruh politik maupun ambisi kekuasaan kelompok tertentu.
Inisiator Qutb Global, Hery Haryanto Azumi, menegaskan bahwa Presiden perlu diberikan ruang yang luas untuk berpikir jernih dan menentukan sikap berdasarkan pertimbangan objektif serta kepentingan nasional.
Baca Juga
Setan Selalu Mengintai Rumah Kita, Bentengi dengan 6 Amalan Sederhana Berikut
Waspada 8 Manuver Setan Berikut Ini untuk Menggoda Manusia Ketika Shalat
Wasiat dan Doa Rasulullah SAW Terhindar dari Setan di Ujung Kematian, Saat Krusial dan Fatal
Dia mengatakan Presiden harus diberikan kebebasan untuk berpikir dan mengambil keputusan secara objektif tanpa tekanan dan intervensi dari pihak mana pun.
Keputusan mengenai masa depan kepemimpinan nasional tidak boleh disandera oleh kepentingan kelompok, kalkulasi politik, apalagi ambisi kekuasaan individu.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
"Kepentingan bangsa harus menjadi pertimbangan tertinggi,” kata dia kepada media di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, keputusan strategis kenegaraan, termasuk mengenai pendamping Presiden, harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan jangka panjang Indonesia. Karena itu, berbagai manuver politik yang berpotensi membatasi independensi Presiden perlu dihindari.
Hery juga mengingatkan bahwa mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan telah diatur dalam Pasal 8 UUD 1945. Oleh karena itu, seluruh pihak harus menghormati ketentuan konstitusi dan tidak mendahului proses kenegaraan yang berlaku.
Lebih lanjut, Hery berpandangan bahwa dinamika pergantian Wakil Presiden semestinya tidak menjadi sumber perpecahan baru. Sebaliknya, momentum tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperkuat konsolidasi nasional dan merekatkan kembali berbagai elemen bangsa.
Dia menilai, figur yang mendampingi Presiden harus memiliki kapasitas kenegarawanan, kemampuan komunikasi lintas kelompok, serta penerimaan sosial dan politik yang luas.
Menurut Hery, figur yang mendampingi Presiden haruslah sosok yang memiliki kapasitas kenegarawanan, mampu diterima secara luas, dan menjadi jembatan bagi berbagai kekuatan politik serta elemen masyarakat. Wakil Presiden harus menjadi figur pemersatu, bukan sosok yang menghadirkan resistensi atau memperbesar penolakan dari kelompok-kelompok lain.
Menurut Hery, jabatan Wakil Presiden bukan instrumen untuk memenuhi ambisi kekuasaan pribadi maupun kelompok. Jabatan tersebut merupakan amanah konstitusional untuk membantu Presiden menjalankan pemerintahan, menjaga stabilitas nasional, dan memastikan agenda pembangunan berjalan efektif.
“Indonesia tidak kekurangan tokoh dan figur potensial," ujar dia.