Surabaya, VIVA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah (PD) Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) tahun anggaran 2025-2026.
Akibat dugaan korupsi tersebut, negara ditaksir mengalami kerugian hingga Rp3,27 miliar. Keempat tersangka juga langsung ditahan untuk kepentingan penyidikan.
"Keempat tersangka ditahan selama 20 hari, terhitung hingga 8 Desember 2026, di Cabang Rumah Tahanan Kejati Jatim," kata Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja, dikutip Jumat (20/11/26).
Empat tersangka yang dimaksud masing-masing berinisial MN selaku Direktur Keuangan dan SDM, NW selaku Direktur Operasional dan Umum, EES sebagai anggota Badan Pengawas PD Taman Satwa KBS, serta MM yang berprofesi sebagai advokat.
Punia menjelaskan, perkara ini bermula pada Februari 2025. Saat itu, direksi PD Taman Satwa KBS dipanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak menyusul adanya pengaduan dugaan korupsi terkait penyewaan tenant.
Dalam perkembangannya, NW dan MN diduga meminta EES mencarikan pengacara untuk mengupayakan penghentian perkara tersebut. EES kemudian menghubungi MM.
MM diduga meminta uang sebesar Rp100 juta sebagai biaya jasa hukum serta Rp500 juta untuk mengupayakan penutupan perkara. Dana tersebut kemudian dikeluarkan dari kas perusahaan atas persetujuan NW dan MN.
Uang itu diserahkan EES kepada MM. Namun, dana tersebut disebut tidak pernah sampai kepada penyidik.
Dugaan permintaan uang kembali terjadi pada April 2025. Saat itu, MM diduga meminta Rp100 juta dan Rp995 juta ketika Kejati Jatim tengah melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan KBS periode 2013-2024.
Total pengeluaran yang diduga terkait perkara tersebut mencapai Rp2,41 miliar. Pengeluaran itu diduga ditutupi menggunakan dokumen kerja sama jasa hukum dan kuitansi fiktif.
Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur pada (11/11/26), kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp3,27 miliar. Nilai tersebut termasuk pengeluaran operasional yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 603 Juncto Pasal 20 KUHP Juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Mereka juga disangkakan dengan pasal subsider Pasal 604. (Ant)





