jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Gus Muhaimin meminta pemerintah mengurangi beban pajak masyarakat dan mencari sumber pendapatan negara di luar pajak.
Menurut Gus Muhaimin, pengelolaan ulang kekayaan sumber daya alam (SDA) bisa menjadi solusi untuk memperkuat penerimaan negara sekaligus membiayai kebutuhan masyarakat.
BACA JUGA: Gus Muhaimin Tegaskan Sosialisme Islam Berpijak pada Pasal 33 dan 34 UUD 1945
"Orang miskin tidak boleh kena pajak. Tujuan secepatnya adalah mengurangi tarikan pajak sebanyak-banyaknya," kata Gus Muhaimin.
Hal itu disampaikan Gus Muhaimin saat memberikan keynote speech dalam diskusi Sosialisme Islam dalam Praktik bertema Dari Jaminan Kesehatan Menuju Hak Kesehatan Universal di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (20/11).
BACA JUGA: Sisa Rp10 Triliun Dana Tambahan BPJS Kesehatan Cair Setelah Evaluasi JKN Tuntas
Gus Muhaimin menyoroti kebutuhan anggaran sekitar Rp 110 triliun untuk membiayai jaminan kesehatan masyarakat, khususnya kelompok miskin.
Sementara itu, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 68 triliun dari APBN hingga akhir Desember tahun ini.
BACA JUGA: Respons BPJS soal Kopdes Bakal Jadi Klinik Kesehatan
"Kalau kebutuhannya Rp 110 triliun, uangnya dari mana? Karena tahun ini saja pemerintah mengeluarkan dari APBN sampai akhir Desember nanti Rp 68 triliun, berarti masih butuh berapa lagi," ujarnya.
Dia menilai mengandalkan penerimaan pajak untuk memenuhi kebutuhan tersebut akan menjadi tantangan tersendiri.
Oleh karena itu, pemerintah perlu mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari sektor nonpajak, terutama melalui pengelolaan kekayaan alam.
Gus Muhaimin mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mulai mendorong pembahasan model baru pengelolaan sumber daya alam.
Menurut dia, persoalan ketimpangan antara kekayaan alam dan kesejahteraan masyarakat sudah berlangsung puluhan tahun.
"Sudah 35 tahun yang lalu ada satu kenyataan daerah sumber daya alamnya kaya, tetapi rakyatnya miskin. Baru hari ini ada Presiden berani memulai pembahasan model cara baru," tuturnya.
Dia menegaskan PKB mendukung upaya pemerintah membenahi tata kelola SDA agar hasilnya bisa dinikmati masyarakat secara lebih adil.
"PKB mendukung langkah Presiden mengelola dan memanage ulang sumber daya alam secepat-cepatnya. PKB terdepan mengusung dan mendorong Presiden menuntaskan manajemen baru tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan," tegasnya.
Gus Muhaimin mencontohkan masih adanya daerah kaya batu bara yang warganya belum menikmati akses listrik memadai. Begitu pula daerah penghasil emas yang masyarakatnya masih hidup dalam kemiskinan.
Selain persoalan penerimaan negara, Gus Muhaimin juga meminta kader PKB lebih aktif menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Dia bahkan mengkritik sikap sebagian kader yang dinilai terlalu lama disibukkan dengan pencitraan.
"Diskusi publik tentang sosialisme Islam adalah pertobatan PKB atas virus pencitraan yang luar biasa. Istighfar secara politik menggunakan pisau analisa sosialisme Islam untuk membelah kemalasan dan ketidakberdayaan politisi-politisi PKB," katanya.
Gus Muhaimin juga mengaku telah menegur pimpinan dan anggota Komisi XI DPR dari PKB agar lebih kreatif mencari sumber pembiayaan APBN.
Dia mengingatkan kadernya agar tidak hanya mengandalkan penerimaan pajak dalam menyusun anggaran negara.
"Kalau kalian jadi pimpinan Komisi XI, anggota Komisi XI, tidak segera menghentikan dan mengurangi penarikan pajak, langsung diganti dan dipindah komisinya," tegas Gus Muhaimin.(kkp/jpnn)
Redaktur : Friederich Batari
Reporter : Kenny Kurnia Putra




