Naypyidaw: Pemerintah Myanmar yang didukung militer menolak putusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang menyatakan negara tersebut bertanggung jawab atas genosida terhadap Muslim Rohingya.
Pemerintah junta Myanmar menyebutnya "tidak adil" dan "tidak bulat".
Baca Juga :
Mahkamah Internasional Putuskan Myanmar Lakukan Genosida Terhadap Etnis Rohingya
"Tidak semua dari 15 hakim setuju. Sembilan hakim setuju dengan keputusan ini, sementara enam lainnya tidak setuju. Jadi, ini bukan keputusan yang bulat. Menurut saya, ini tidak adil," ujar Soe, seperti dikutip dari Anadolu, Jumat 20 November 2026.
Dalam tanggapannya terhadap putusan tersebut, Soe juga menyinggung sikap Presiden AS Donald Trump, Presiden Tiongkok Xi Jinping, dan Presiden Rusia Vladimir Putin terkait lembaga peradilan internasional. Mahkamah perintahkan pemberian reparasi bagi korban Rohingya Pada Kamis, ICJ memutuskan bahwa Myanmar telah melakukan genosida terhadap Muslim Rohingya selama operasi militer pada 2017 di negara bagian Rakhine bagian utara.
Mahkamah memerintahkan Myanmar untuk memberikan reparasi kepada para korban dan mengambil langkah-langkah guna mencegah pelanggaran lebih lanjut.
Kasus ini diajukan oleh negara Afrika Barat, Gambia, pada 2019.
Putusan ini disebut sebagai peristiwa bersejarah karena untuk pertama kalinya sebuah negara dinyatakan bertanggung jawab secara langsung atas tindakan genosida.
Keputusan tersebut juga disambut baik oleh komunitas internasional.
Min Aung Hlaing menjabat sebagai panglima militer Myanmar -,yang secara lokal dikenal sebagai Tatmadaw,- ketika militer melancarkan kampanye terhadap Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine bagian utara pada 2017.
Operasi militer tersebut menewaskan ribuan orang Rohingya dan menyebabkan lebih dari 1 juta orang mengungsi ke negara tetangga, Bangladesh.




