Melihat peluang kerja sama energi bersih Indonesia dan Korea Selatan

antaranews.com
17 menit lalu
Cover Berita
Jakarta (ANTARA) - Target pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt (GW) menjadi salah satu ambisi besar Indonesia dalam mempercepat transisi energi.

Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan program PLTS 100 GW yang diawali dengan 14 PLTS di enam provinsi dengan kapasitas total 5,3 GW pada 25 Agustus 2026.

“Target kita adalah 100 gigawatt dalam tiga tahun,” kata Prabowo dalam peresmian tersebut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan program tersebut merupakan program strategis yang berdampak positif secara signifikan pada sejumlah aspek.

Melalui program ini, pemerintah meyakini dapat menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menciptakan lapangan kerja, hingga menurunkan emisi karbon.

Bahlil mengatakan total investasi program PLTS 100 GW mencapai sekitar 73 miliar dolar AS atau setara dengan Rp1.140 triliun lebih. Program ini diproyeksikan dapat berkontribusi terhadap penghematan subsidi Rp73,9 triliun per tahun.

Untuk mencapai target tersebut, Indonesia membutuhkan investasi, teknologi penyimpanan energi, penguatan jaringan listrik, serta industri pendukung yang mampu memastikan energi bersih dapat diproduksi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Kebutuhan tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas kemitraan energi dengan negara yang memiliki kapasitas teknologi dan industri, salah satunya Korea Selatan.

Potensi kerja sama kedua negara tidak hanya terbatas pada pengembangan PLTS, tetapi juga mencakup baterai, energi nuklir, hidrogen, hingga teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture and storage/CCS).

Baca juga: Presiden targetkan pembangunan PLTS 100 GW selesai dalam tiga tahun



Peluang kerja sama

Direktur Program Transformasi Sistem Energi Institute for Essential Services Reform (IESR) Deon Arinaldo mengusulkan lima agenda kerja sama Indonesia dan Korea Selatan untuk mendukung pengembangan energi bersih, termasuk program PLTS 100 GW.

Rekomendasi tersebut disampaikan Deon dalam lokakarya Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Korea Foundation.

Menurut Deon, kerja sama kedua negara perlu diarahkan pada pengembangan proyek yang layak secara finansial, penguatan kapasitas industri dalam negeri, serta percepatan elektrifikasi.

Agenda pertama yang diusulkan adalah pengembangan PLTS yang terintegrasi dengan sistem penyimpanan energi baterai atau battery energy storage system (BESS), terutama untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel dan menjaga stabilitas jaringan.

Produksi listrik dari PLTS bergantung pada kondisi cuaca dan waktu sehingga membutuhkan sistem penyimpanan serta jaringan yang mampu mengelola pasokan secara fleksibel.

Dalam pengembangannya, Deon menilai spesifikasi baterai perlu disesuaikan dengan kebutuhan sistem kelistrikan.

“Untuk penyimpanan energi, yang lebih diutamakan adalah biaya. Kita membutuhkan baterai dengan biaya sangat murah, tetapi tetap mampu memenuhi kebutuhan layanan jaringan listrik,” kata Deon.

Agenda kedua adalah penguatan rantai pasok BESS dalam negeri melalui peningkatan kapasitas manufaktur, penyusunan standar, dan kesiapan pemasok lokal.

Penguatan kapasitas domestik tersebut dapat menjadi salah satu ukuran keberhasilan kemitraan. Investasi yang masuk tidak boleh hanya menghasilkan fasilitas pembangkit, tetapi juga mendorong tumbuhnya industri pendukung dan tenaga kerja di bidang teknologi energi.

Agenda ketiga adalah mobilisasi pembiayaan hijau dengan menggabungkan pendanaan publik dan swasta untuk proyek PLTS skala besar serta kebutuhan listrik industri.

Deon memperkirakan pengembangan PLTS 100 GW membutuhkan investasi hampir 80 miliar dolar AS untuk pembangunan pembangkit. Nilainya bahkan dapat melampaui 100 miliar dolar AS jika termasuk kebutuhan penyimpanan energi dan transmisi.

Keterlibatan investor swasta dan lembaga pembiayaan menjadi penting guna memastikan proyek memiliki pendanaan yang memadai sekaligus layak secara komersial.

Kepastian regulasi, skema pengadaan listrik, kesiapan jaringan, dan kelayakan ekonomi proyek tetap menjadi faktor penentu dalam menarik investasi.

Agenda keempat adalah percepatan penerapan teknologi baja hijau melalui kerja sama antara Krakatau Steel dan perusahaan baja asal Korea Selatan, POSCO.

Kolaborasi tersebut dinilai dapat menjadi ruang pengembangan industri rendah karbon, mengingat sektor baja membutuhkan energi dalam jumlah besar dan menghadapi tantangan untuk menekan emisi dari proses produksinya.

Agenda kelima adalah memperluas penggunaan peralatan rumah tangga pintar dan kompor listrik untuk mendorong elektrifikasi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap LPG.

Pengembangan energi bersih membutuhkan pendekatan menyeluruh, mulai dari pembangkit, penyimpanan, pembiayaan, industri, hingga pemanfaatan energi oleh konsumen.

Pada 2025, kapasitas terpasang energi terbarukan Indonesia mencapai 15,6 GW dari total kapasitas pembangkit listrik sebesar 107,5 GW. Sementara itu, kapasitas PLTS baru mencapai 1,49 GW, jauh di bawah potensi teknis yang diperkirakan sebesar 3.294 GW.

Baca juga: Dirut PLN IP sebut siap ambil peran strategis program PLTS 100 GWp

Tak hanya Indonesia, Korea Selatan juga tengah mempercepat transformasi industri dan sistem energinya melalui strategi Korea Green Transformation (K-GX).

Head of Energy Market and Policy Solutions for Our Climate —lembaga nirlaba asal Korea Selatan— Gahee Han mengatakan pemerintah Korea Selatan berencana memobilisasi investasi sebesar 1.000 triliun won hingga 2035 melalui strategi K-GX.

Strategi tersebut mencakup belanja fiskal, pembiayaan iklim, dan investasi sektor swasta.

Sejumlah industri yang menjadi prioritas meliputi baterai, energi surya, reaktor modular kecil atau small modular reactor (SMR), hidrogen, serta teknologi penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon atau carbon capture, utilization and storage (CCUS).

Korea Selatan juga menargetkan kapasitas energi terbarukan sebesar 100 GW pada 2030. Untuk mencapai target tersebut, negara itu membutuhkan penambahan kapasitas sekitar 14 GW per tahun, lebih dari tiga kali lipat rata-rata penambahan tahunan sebelumnya yang berkisar 3–4 GW.

Namun, ambisi tersebut juga menghadapi tantangan. Gahee Han mengatakan kesiapan jaringan listrik menjadi salah satu persoalan yang perlu diselesaikan Korea Selatan untuk mengakomodasi peningkatan kapasitas energi terbarukan.

“Target kami sangat ambisius, tetapi dalam praktiknya jaringan listrik belum siap mengakomodasi integrasi energi terbarukan,” ujarnya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tantangan transisi energi tidak hanya dihadapi Indonesia. Korea Selatan yang memiliki kapasitas teknologi dan industri lebih maju juga perlu membenahi infrastruktur jaringan agar dapat meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan.

Kondisi tersebut menjadi peluang untuk pertukaran pengalaman dan pengembangan teknologi antara kedua negara. Indonesia dan Korsel dapat menjajaki solusi untuk mengatasi persoalan integrasi energi terbarukan, penyimpanan, dan pengelolaan jaringan.

Baca juga: IESR usulkan lima agenda kerja sama energi bersih Indonesia dan Korea



Energi nuklir dan CCS

Selain energi surya dan baterai, Korea Selatan juga melihat peluang kerja sama dengan Indonesia dalam pengembangan energi nuklir.

Konselor Menteri Bidang Ekonomi Kedutaan Besar Republik Korea di Jakarta Kim Chanwoo mengatakan Korea memiliki pengalaman mengekspor teknologi nuklir dan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di luar negeri.

Peluang tersebut dinilai relevan dengan kebutuhan listrik Indonesia yang diperkirakan meningkat seiring perkembangan kecerdasan artifisial (AI) dan pembangunan pusat data (data center).

Kim mengatakan nuklir dapat menjadi salah satu opsi untuk memperkuat ketahanan energi nasional, meskipun bukan energi terbarukan.

Menurut Asosiasi Nuklir Dunia (World Nuclear Association/WNA), Korea Selatan mengoperasikan 26 reaktor nuklir dengan kapasitas sekitar 25.609 megawatt listrik (MWe), yang memasok sekitar sepertiga kebutuhan listrik negara tersebut.

Negara itu juga memiliki empat reaktor yang sedang dalam tahap pembangunan dengan kapasitas total 5.360 MWe.

Indonesia sendiri telah memasukkan energi nuklir dalam perencanaan ketenagalistrikan.

Melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW, termasuk 42,6 GW dari energi baru terbarukan dan 10,3 GW dari penyimpanan energi.

Dari tambahan kapasitas tersebut, pemerintah memasukkan pembangkit nuklir sebesar 0,5 GW serta menargetkan penetapan tapak pembangunan PLTN pada 2026 atau paling lambat 2027.

Meski demikian, Indonesia masih perlu mempersiapkan berbagai aspek dalam pengembangan energi nuklir, mulai dari pemilihan lokasi, kesiapan regulasi dan kelembagaan, pembiayaan, keselamatan, hingga penerimaan masyarakat.

Peluang kerja sama lainnya adalah teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon atau CCS.

Kim mengatakan Indonesia memiliki potensi geologi yang besar untuk penyimpanan karbon dioksida (CO2) sehingga menarik minat sejumlah perusahaan Korea.

Namun, menurut dia, pengembangan kerja sama tersebut masih membutuhkan kajian teknis dan investigasi sebelum dapat diarahkan menjadi proyek konkret.

Pembahasan CCS juga telah berlangsung dalam Forum Energi Indonesia-Korea ke-14 di Bali yang melibatkan lembaga pemerintah dan perusahaan dari kedua negara.

Meski demikian, Kim mengatakan hingga saat ini belum ada proyek spesifik yang dapat diumumkan. Kedutaan Besar Korea Selatan akan terus mendorong komunikasi dengan kementerian terkait dan perusahaan untuk merealisasikan peluang kerja sama yang saling menguntungkan.

Peluang-peluang tersebut semakin terbuka terlaksana setelah Indonesia dan Korea Selatan menandatangani nota kesepahaman (MoU) di bidang energi bersih serta CCS dalam kunjungan Presiden Prabowo ke Seoul pada 1 April 2026.

MoU energi bersih mencakup kerja sama pengembangan energi terbarukan, nuklir, hidrogen, penyimpanan dan efisiensi energi, baterai, bioenergi, pengolahan sampah menjadi energi, jaringan listrik pintar, hingga sistem energi untuk pulau mandiri.

Sementara itu, kesepakatan CCS mencakup pengembangan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon lintas batas, promosi dan komersialisasi teknologi, serta fasilitasi proyek penelitian dan industri.

Indonesia dan Korsel telah menyepakati kemitraan energi bersih dengan cakupan yang cukup luas.

Tantangannya sekarang adalah menerjemahkan kesepakatan dan peluang tersebut menjadi program yang konkret yang memberikan manfaat bagi kedua negara.

Indonesia juga perlu memastikan kemitraan tidak hanya dilihat dari besarnya nilai investasi atau kapasitas pembangkit yang dibangun.

Transfer teknologi, peningkatan kemampuan tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja, keterlibatan industri lokal, dan penguatan rantai pasok domestik juga penting menjadi bagian dari kemitraan tersebut.

Baca juga: Korea Selatan jajaki peluang kerja sama energi nuklir dengan Indonesia

Baca juga: RI perkuat kerja sama energi bersih dan EV dengan Korea Selatan

Baca juga: Tekan emisi karbon, PGN tandatangani MoU dengan SK E&S Korea


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
KAI Siapkan JPO Baru untuk Permudah Transit di Stasiun Duri
• 11 jam lalumetrotvnews.com
thumb
IEU-CEPA Akhirnya Ditandatangani, 90,4 Persen Pos Tarif RI ke Eropa Bebas Bea Masuk
• 6 jam lalukompas.id
thumb
Agar Tak Kehilangan Kuota Haji, DPR Minta Kemenhaj Percepat Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji
• 17 jam laluviva.co.id
thumb
Di Depan Bakom-KSP, Rieke PDIP: Mumpung Presidennya Berani, Jangan Dibelokkin
• 13 jam lalukompas.tv
thumb
IPB University-INKINDO kolaborasi kawal ketahanan pangan daerah
• 10 jam laluantaranews.com
Berhasil disimpan.