Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 18 Tahun 2026.
IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perhitungan Solvabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (POJK 18/2026).
Regulasi yang ditetapkan pada 2 Oktober 2026 dan diundangkan pada 26 Oktober 2026 ini memperbarui kerangka perhitungan solvabilitas agar lebih sensitif terhadap risiko (risk-sensitive), lebih akurat menggambarkan profil risiko perusahaan, serta selaras dengan standar internasional untuk memperkuat ketahanan keuangan industri perasuransian.
Dalam keterangan resmi, Minggu (22/11/2026), OJK menjelaskan penyempurnaan aturan tersebut dipicu dinamika ekonomi seperti fluktuasi suku bunga, volatilitas nilai tukar, hingga ketidakpastian ekonomi global yang memengaruhi profil risiko perusahaan asuransi dan reasuransi.
Kondisi itu menuntut penyesuaian parameter pengukuran kecukupan modal supaya lebih mencerminkan risiko aktual yang dihadapi perusahaan.
Penerbitan POJK 18 Tahun 2026 sekaligus menyelaraskan kerangka solvabilitas dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 117 (PSAK 117) tentang Kontrak Asuransi yang berlaku sejak 1 Januari 2025. Karena standar akuntansi tersebut mengubah pola pengakuan, pengukuran, dan pelaporan kontrak asuransi, pengukuran kecukupan modal perlu disesuaikan secara prudensial.
Lewat ketentuan ini, OJK menyempurnakan pendekatan perhitungan solvabilitas dengan menimbang kecukupan dan kualitas modal berdasar kemampuan menyerap kerugian (loss-absorbing capacity), mengukur kebutuhan modal sesuai profil risiko, serta memperkuat penilaian kecukupan solvabilitas secara berkelanjutan.
Dalam substansi pokoknya, aturan tersebut menetapkan Kewajiban Rasio Solvabilitas Minimum (KRSM) perusahaan sebesar 120 persen. Khusus bagi perusahaan perasuransian yang ditetapkan sebagai Domestic Significantly Important Insurer (D-SII), terdapat kewajiban membentuk tambahan modal sebesar 15 persen dari Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR).
Regulasi ini turut mengklasifikasikan modal yang tersedia (available capital) ke dalam modal inti (Tier 1) dan modal pelengkap (Tier 2) dengan mempertimbangkan karakteristik serta daya serap kerugian instrumen modalnya. Pada ketentuan yang sama, pinjaman subordinasi dapat diakui sebagai modal inti terbatas ataupun modal pelengkap sepanjang memenuhi syarat yang ditetapkan.
Pada perhitungan MMBR, OJK menyempurnakan cakupan pengukuran atas Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Asuransi, dan Risiko Operasional dengan pendekatan yang lebih merefleksikan profil risiko perusahaan.
Perusahaan asuransi dan reasuransi juga wajib menerapkan serta mendokumentasikan Own Risk and Solvency Assessment (ORSA). Penilaian kecukupan rasio solvabilitas dalam berbagai skenario perubahan (stress test) harus dilakukan sedikitnya setahun sekali beserta penetapan strategi pemeliharaannya.
Terkait kewajiban pelaporan, perusahaan diwajibkan menyampaikan laporan perhitungan rasio solvabilitas secara triwulanan dan tahunan, dengan laporan tahunan wajib diaudit oleh akuntan publik. Untuk menegakkan kepatuhan, aturan ini mencantumkan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan solvabilitas, permodalan, perhitungan MMBR, pelaksanaan ORSA, maupun pelaporan.
Perhitungan rasio solvabilitas mengacu POJK 18 Tahun 2026 mulai diterapkan untuk penyampaian laporan keuangan triwulan I tahun 2027. Demi memberi ruang penyesuaian bagi pelaku industri, OJK memberlakukan ketentuan transisi berupa perpanjangan batas waktu penyampaian laporan perhitungan rasio solvabilitas triwulanan sepanjang 2027 menjadi paling lambat 45 hari setelah berakhirnya triwulan bersangkutan.
Bagi perusahaan yang tidak memenuhi KRSM sebagai dampak penerapan ketentuan baru ini, pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran KRSM baru berlaku mulai periode laporan triwulan I tahun 2028.
Penerbitan POJK 18 Tahun 2026 diharapkan memacu penguatan pengelolaan permodalan dan manajemen risiko perusahaan asuransi serta reasuransi, memperkokoh ketahanan industri dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi, sekaligus meningkatkan pelindungan bagi pemegang polis dan tertanggung. Penyempurnaan kerangka solvabilitas tersebut juga menjadi bagian dari komitmen OJK mendukung terwujudnya industri perasuransian yang sehat, tangguh, dan berkelanjutan, serta menjaga stabilitas sistem keuangan.
(Wahyu Dwi Anggoro)





