FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tidak berkesudahan, polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7, Jokowi, terus menjadi perbincangan hangat di publik.
Isu tersebut belum menunjukkan tanda-tanda mereda, bahkan makin meluas ke berbagai ranah perdebatan politik.
Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, kembali memberikan pandangan kritisnya mengenai perkara tersebut.
Herwin mengatakan, isu ijazah yang terus bergulir bukan semata berkaitan dengan pendidikan, melainkan penuh nuansa pertarungan politik jelang Pemilu 2029.
“Politik Ijazah, siapa sebenarnya yang untung?,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Jumat (28/11/2025).
Lanjutnya, publik terlalu cepat menarik kesimpulan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berada di balik isu tersebut.
Padahal, kata Herwin, jika dianalisis lebih jernih, justru PDIP lah yang paling dirugikan apabila polemik tersebut terus membesar.
“Lucu ya. Isu ijazah palsu ini dilempar kayak granat, tapi orang langsung main tuding aja ke PDIP,” Herwin menuturkan.
“Padahal kalau dipikir pakai otak yang masih hangat, PDIP justru yang paling babak belur kalau isu ini naik terus,” tambahnya.
Herwin menjelaskan bahwa PDIP telah mengusung Jokowi menjadi Presiden selama dua periode.
“Dua periode mereka usung Jokowi jadi presiden. Sementara di seberang papan catur, ada Demokrat yang kipas-kipas santai,” imbuhnya.
Jika reputasi Jokowi tergerus akibat isu ini, maka otomatis akan berdampak pada posisi politik putra Jokowi yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.
“Karena kalau citra Jokowi makin keropos, otomatis Gibran makin goyah,” jelasnya.
Ia menyebut, apabila Gibran melemah pada tahun-tahun awal pemerintahannya, peluang Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk memenangkan pilpres 2029 akan semakin besar.
“Kalau Gibran goyah, kans Ketua Umum Demokrat buat 2029 makin menggemuk,” kata Herwin.
Lebih jauh, Herwin menegaskan bahwa isu ijazah ini bukan sekadar persoalan keabsahan pendidikan seseorang, melainkan strategi besar menuju suksesi kepemimpinan nasional.
“Isu ijazah palsu ini bukan tentang pendidikan semata, tapi tentang suksesi. Yang sedang dipertaruhkan bukan ijazah, tapi siapa yang duduk di kursi 2029,” kuncinya.
Herwin bilang, publik harus lebih berhati-hati dalam mencerna narasi yang berkembang, karena banyak pihak berkepentingan yang memanfaatkan situasi untuk mengatur ulang peta kekuatan politik nasional.
(Muhsin/fajar)
