FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Di tengah terus bergulirnya polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7, Jokowi, yang ramai disuarakan sejumlah pihak, salah satu kader Partai Demokrat, Hasbil Lubis, justru menegaskan dirinya tidak pernah menaruh minat pada isu tersebut.
Hasbil mengatakan bahwa persoalan ijazah Jokowi sejatinya sudah selesai sejak proses pencalonan di lembaga resmi negara.
“Saya tidak pernah tertarik dengan polemik ijazah bapak Jokowi,” ujar Hasbil di X @Hasbil_Lbs (28/11/2025).
“Proses verifikasi Ijazah beliau tentunya sudah dilakukan oleh KPU ketika beliau mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dan Presiden RI,” sebutnya.
Hasbil juga menyinggung nama Roy Suryo yang sebelumnya disebut-sebut terafiliasi dengan Partai Demokrat.
“Ketika saya bergabung di Kabinet Mas Ketum AHY, Roy Suryo tidak lagi menjadi pengurus DPP Partai Demokrat. Oleh karena itu, secara pribadi, saya tidak mengenal beliau,” ungkapnya.
Terkait penetapan tersangka terhadap Roy Suryo dan tujuh orang lainnya, Hasbil memilih menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum.
“Terkait penetapan tersangka Roy Suryo dkk, itu sudah menjadi wilayah Kepolisian RI,” ia menuturkan.
“Dalam persidangan nanti, tentunya akan menjadi terang. Fakta hukum akan menjawabnya,” tambahnya.
Hasbil juga menolak jika ada narasi yang mencoba mengaitkan isu ijazah tersebut dengan Partai Demokrat.
“Tak elok rasanya mengkaitkan Partai Demokrat terhadap polemik ijazah ini, jikapun ada yang menarasikan, saya rasa itu opini pribadi saja,” kuncinya.
Sebelumnya, Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, kembali memberikan pandangan kritisnya mengenai perkara tersebut.
Herwin mengatakan, isu ijazah yang terus bergulir bukan semata berkaitan dengan pendidikan, melainkan penuh nuansa pertarungan politik jelang Pemilu 2029.
“Politik Ijazah, siapa sebenarnya yang untung?,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Jumat (28/11/2025).
Lanjutnya, publik terlalu cepat menarik kesimpulan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berada di balik isu tersebut.
Padahal, kata Herwin, jika dianalisis lebih jernih, justru PDIP lah yang paling dirugikan apabila polemik tersebut terus membesar.
“Lucu ya. Isu ijazah palsu ini dilempar kayak granat, tapi orang langsung main tuding aja ke PDIP,” Herwin menuturkan.
“Padahal kalau dipikir pakai otak yang masih hangat, PDIP justru yang paling babak belur kalau isu ini naik terus,” tambahnya.
Herwin menjelaskan bahwa PDIP telah mengusung Jokowi menjadi Presiden selama dua periode.
“Dua periode mereka usung Jokowi jadi presiden. Sementara di seberang papan catur, ada Demokrat yang kipas-kipas santai,” imbuhnya.
Jika reputasi Jokowi tergerus akibat isu ini, maka otomatis akan berdampak pada posisi politik putra Jokowi yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.
“Karena kalau citra Jokowi makin keropos, otomatis Gibran makin goyah,” jelasnya.
Ia menyebut, apabila Gibran melemah pada tahun-tahun awal pemerintahannya, peluang Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk memenangkan pilpres 2029 akan semakin besar.
“Kalau Gibran goyah, kans Ketua Umum Demokrat buat 2029 makin menggemuk,” kata Herwin.
Lebih jauh, Herwin menegaskan bahwa isu ijazah ini bukan sekadar persoalan keabsahan pendidikan seseorang, melainkan strategi besar menuju suksesi kepemimpinan nasional.
“Isu ijazah palsu ini bukan tentang pendidikan semata, tapi tentang suksesi. Yang sedang dipertaruhkan bukan ijazah, tapi siapa yang duduk di kursi 2029,” kuncinya.
(Muhsin/Fajar)
