Menteri ESDM Bahlil Lahadalia secara terbuka mengakui kesalahan masa lalunya saat masih menjadi pengusaha kayu dan tambang. Pengakuan itu, ia sampaikan dalam Talk Show Aksi Nyata untuk Bumi Lestari di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Jumat (28/11).
“Saya menceritakan sedikit, saya juga merasa bersalah. Karena waktu saya jadi pengusaha dulu, saya kebetulan usaha saya dulunya main kayu sama tambang. Yang semua urusannya pasti nebang pohon,” kata Bahlil.
Menurutnya, pengalaman itu membuatnya memahami betapa serius dampak lingkungan jika pertambangan dan perkebunan tidak dikelola dengan benar.
“Atas dasar pengalaman itu, dampaknya sekarang adalah apa yang terjadi ketika pertambangan, perkebunan tidak ditata dan dikelola secara baik. Maka dampaknya kepada sosial,” ujarnya.
Bahlil menyebut berbagai bencana seperti banjir dan longsor terjadi akibat penggundulan hutan.
“Hal ini yang terjadi karena longsor, karena penggundulan hutan. Banjir, juga mengalami hal yang sama,” ujarnya
Karena itu, saat dipercaya menjabat Menteri ESDM, ia menegaskan telah melakukan penataan besar-besaran pada sektor pertambangan agar lebih ramah lingkungan.
“Maka kami melakukan penataan secara totalitas terhadap proses penambangan yang betul-betul ramah terhadap lingkungan. Amdalnya harus sudah diperketat,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya reklamasi dan reboisasi pasca tambang. Bahlil mengaku memperketat kewajiban perusahaan untuk menjaminkan biaya reklamasi sebelum melakukan kegiatan pertambangan.
“Kalau kita dari helikopter ngecek, eks-eks pertambangan, syukur alhamdulillah kalau sudah lakukan reklamasi dan reboisasi. Kalau belum, waduh. Maka kemudian itulah yang mendorong kami untuk melakukan penataan secara komprehensif. Dengan meminta kepada seluruh izin-izin pertambangan agar menjaminkan biaya reklamasinya dulu. Supaya jangan sampai nambang terus tinggalkan hutan,” tegasnya.
Kebijakan itu, kata Bahlil, sempat menuai protes dari pelaku usaha. Namun ia menegaskan negara tidak boleh diatur oleh pengusaha.
“Banyak yang memprotes saya. Saya katakan untuk mereka sudah saatnya tidak boleh pengusaha mengatur negara. Yang mengatur pengusaha adalah negara. Tapi negara juga tidak boleh sewenang-wenang,” ujarnya.
Bahlil juga menyampaikan bahwa Kementerian ESDM kini memperketat aturan bukan hanya untuk pertambangan, tetapi juga sektor migas. Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) disebutnya menjadi elemen yang sangat penting.
“Jadi kepada adik-adik saya dari aktivis lingkungan, kami dari ESDM sekarang ketat sekali terhadap pertambangan. Begitupun di migas. Amdalnya menjadi satu hal yang sangat penting sekali,” katanya.
