jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan informasi yang beredar di media sosial mengenai pemangkasan bantuan pendidikan Gratispol hingga maksimal Rp 5 juta adalah hoaks.
Kabar sebelumnya menyebut pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) berdampak pada pengurangan nilai bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa.
Juru Bicara Pemerintah Provinsi Kaltim sekaligus Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal membantah informasi tersebut.
"Ini kan jelas hoaks," tegas Faisal dalam keterangan tertulis pada Jumat (28/11/2025).
Dia memastikan Program Gratispol tetap berjalan seperti biasa tanpa ada pengurangan.
Bahkan cakupannya terus dibungkus agar bisa menyentuh seluruh mahasiswa Kaltim.
Faisal memaparkan total anggaran Gratispol tahun 2026 dialokasikan mencapai lebih dari Rp 1,38 triliun dengan rincian:
Gratispol S1: Rp 1.181.973.000.000
Gratispol S2–S3: Rp 133.668.000.000
Gratispol Luar Kaltim: Rp 12.870.000.000
Gratispol Luar Negeri: Rp 14.844.500.000
Gratispol Khusus: Rp 34.506.000.000
Tim Operasional Gratispol : Rp 2.567.278.861
Total anggaran: Rp 1.380.428.778.861
Angka ini menyatakan Pemprov Kaltim tidak melakukan pemangkasan terhadap program unggulan bidang pendidikan tersebut.
Terpisah, Kepala Biro Kesra Setdaprov Kaltim Dasmiah juga menjelaskan batas atas bantuan UKT sudah diatur jelas dalam petunjuk teknis (juknis) dan tidak pernah berubah, yakni:
Sosial/Humaniora: Maksimal Rp 5 juta
Eksakta: Maksimal Rp 7 juta
Farmasi: Maksimal Rp 8 juta
Kedokteran: Maksimal Rp 15 juta
S2: Maksimal Rp 12 juta
S3: Maksimal Rp 15 juta
Batas atas ini bukan kebijakan baru, melainkan aturan yang sudah berlaku sejak awal program.
Dia mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Terutama dari akun-akun media sosial yang tidak memiliki kredibilitas.
"Prinsipnya, Gratispol tetap jalan tanpa berkurang. Bahkan cakupannya kini semakin luas hingga menyasar semua pelajar," ujarnya.
Pemprov Kaltim memastikan akan terus memberikan layanan pendidikan terbaik. Termasuk menginginkan program Gratispol Pendidikan yang menjadi kebanggaan daerah.
