JAKARTA, DISWAY.ID -- Kejaksaan Agung (Kejagung) angkat bicara terkait isu pencabutan pencekalan Direktur Utama (Dirut) PT Djarum Victor Rachmat Hartono, ke luar negeri.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, belum membeberkannya secara gamblang.
Dia mengaku masih ingin mengecek informasi tersebut ke tim penyidik.
"Nanti saya cek dulu. Masih belum tahu pasti," kata Anang, dikutip Jumat, 28 November 2025.
Diketahui, Kejagung tengah mengusut kasus korupsi pembayaran pajak periode 2016-2020.
Anang menyebut, dalam kasus itu terdapat pegawai Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan yang kongkalikong dengan wajib pajak.
Dia menjelaskan pemufakatan keduanya itu dilakukan agar pembayaran pajak dari wajib pajak atau perusahaan dapat lebih rendah.
Sebagai imbalannya, masih kata Anang, wajib pajak atau perusahaan akan memberikan setoran kepada petugas tersebut.
Sebelumnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), mencegah lima orang untuk bepergian ke luar negeri.
Keputusan itu pun atas permintaan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk melakukan penyidikan dalam kasus dugaan korupsi pajak.
"Betul sudah kita lakukan sesuai permintaan tersebut (Kejagung)," ujar Menteri Imipas, Agus Andrianto saat dikonfrimasi awak media, Kamis, 20 November 2025.
Adapun lima orang yang dimintakan cegah oleh Kejaksaan Agung adalah:
