Jumlah korban tewas akibat banjir dan longsor di Aceh terus bertambah. Hingga Minggu (30/11) sore, tercatat 96 orang meninggal dunia. Jumlah ini bertambah dari update per tadi pagi sebanyak 54 orang.
Data korban tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, usai rapat koordinasi di Posko Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh 2025 yang berada di Kantor Gubernur Aceh.
Bencana ini melanda berbagai kabupaten/kota di Aceh. Berikut dampak bencana tersebut:
441.842 jiwa terdampak (89.959 KK)
1.286 kampung terdampak di 242 kecamatan
90 orang meninggal dunia
1.284 warga luka ringan
330 warga luka berat
113 orang hilang
514 titik pengungsian, menampung 291.763 jiwa (62.000 KK)
Selain itu, terdapat juga fasilitas rusak, yakni: 10 kantor, 19 tempat ibadah, 15 sekolah, dan 1 pondok pesantren.
Nasir menambahkan, sejumlah lokasi masih terisolasi akibat jembatan putus dan akses terhambat, sehingga proses evakuasi dan pendataan warga terdampak menjadi lebih sulit.
“Tim masih bekerja keras untuk menjangkau titik-titik terisolasi tersebut, Kita berdoa jangan bertambah lagi. Teman-teman BPBA dan Kominfo melakukan update setiap hari,” tambahnya.
Evakuasi dan Penyaluran Logistik Masih JalanPrioritas utama saat ini adalah evakuasi warga yang terjebak dan pembukaan akses menuju Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Tamiang.
Distribusi logistik berjalan paralel melalui udara, laut, dan darat. Sejauh ini, sebanyak 27 ton logistik telah dikirim ke Aceh Utara, Aceh Timur, dan Langsa.
“Stok logistik cukup. Ada dari BPBA, Dinsos, SIM, bantuan Presiden, Kemenag, dan lembaga lainnya,” jelas Nasir.
Pekerjaan perbaikan akses jalan nasional, termasuk Jembatan Bailey Bireuen–Aceh Utara, ditargetkan selesai dalam 3–4 hari untuk memperlancar distribusi darat.
Bencana Nasional Belum DiputuskanTerkait status bencana nasional, Nasir mengatakan penentuan berada di tangan pemerintah pusat. Meski demikian, dukungan pusat sudah banyak diterima oleh Aceh.
“Kalau nanti dianggap bencana nasional, kita berharap segera ditetapkan supaya akses bantuan dan penanganan semakin terbuka,” tuturnya.
