jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Rahmat Saleh menilai Presiden RI Prabowo Subianto perlu segera menetapkan status bencana nasional atas bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara.
Menurut Saleh penetapan bencana nasional tersebut dilakukan untuk mempercepat pemulihan, pendistribusian bantuan, dan evakuasi korban.
BACA JUGA: DPD RI Desak Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional untuk Banjir Sumatra
“Yang terpenting sekarang adalah memastikan bantuan cepat sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah daerah sudah bekerja keras, namun kapasitas mereka tentu ada batasnya,” kata Rahmat dikutip Senin (1/12).
Penetapan status itu, menurut dia, akan mempercepat koordinasi antarlembaga di pusat dan daerah serta memudahkan mobilisasi bantuan, mulai dari logistik, personel penyelamat, hingga alat berat yang sangat dibutuhkan untuk membuka akses dan evakuasi.
BACA JUGA: Pemerintah Kirim Tiang Listrik Menggunakan Hercules, untuk Tangani Bencana Alam Sumatra
Dia juga menilai bahwa kebutuhan dasar para korban, seperti ketersediaan air bersih, layanan kesehatan, makanan, dan tempat penampungan sementara, terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pengungsi. Dengan demikian, ujar dia melanjutkan, penetapan status bencana nasional akan memastikan sumber daya tersebut terpenuhi secara cepat dan merata.
Menurut dia, bencana mulai dari banjir bandang hingga tanah longsor yang menerjang secara simultan di tiga provinsi itu telah menunjukkan skala darurat yang luas. Provinsi Sumatera Barat, ujarnya, berada dalam kondisi paling kritis karena hampir seluruh daerahnya terdampak.
Situasi yang terjadi beberapa hari terakhir, ucapnya, telah melampaui batas bencana biasa dan membutuhkan penanganan yang jauh lebih terpadu, cepat, dan dengan mobilisasi sumber daya yang masif.
Terpisah, Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania mengungkapkan, penetapan status bencana nasional itu menjadi mendesak untuk dilakukan, karena skala bencana yang melanda tiga provinsi sekaligus telah melampaui kapasitas pemerintah daerah.
Menurut Dini, kerusakan infrastruktur, seperti terputusnya Jalur Lintas Sumatera juga berdampak langsung pada mobilitas logistik nasional, dan pemulihan ekonomi, sehingga membutuhkan intervensi APBN dan mekanisme percepatan yang hanya dapat dilakukan melalui penetapan status darurat bencana nasional.
Dini juga menyoroti krisis kemanusiaan yang semakin mengkhawatirkan. Korban jiwa, ribuan pengungsi, keterbatasan logistik, serta minimnya alat berat menunjukkan bahwa kapasitas daerah telah mencapai titik jenuh.
Dini menegaskan bencana itu harus menjadi momentum koreksi atas tata kelola lingkungan di kawasan hulu.
“Bencana ini adalah alarm keras tentang krisis ekologis akibat pembiaran alih fungsi lahan dan deforestasi di kawasan resapan,” kata dia.
Dini juga menilai penetapan status nasional akan memberikan legitimasi politik kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan audit lingkungan, moratorium izin, dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang merusak kawasan hulu dan memicu bencana berulang.(antara/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
